Headlines News :
Home » , » Malik Mahmud: Turunan UUPA Akan Dibereskan Dalam Dua Tahun

Malik Mahmud: Turunan UUPA Akan Dibereskan Dalam Dua Tahun

Written By Administrator on Rabu, 15 Agustus 2012 | 10.42

BANDA ACEH – Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud mengatakan seluruh produk turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang belum selesai, akan dituntaskan dalam waktu dua tahun ke depan.

Hal itu ditegaskan Malik Mahmud dalam jumpa pers bersama Pemerintah Aceh yang digelar di Meuligoe Pemangku Wali Nanggroe di Geuceu Kayee Jatoe, Banda Aceh. Hadir dalam jumpa pers menyambut tujuh tahun perdamaian Aceh itu antara lain Sekretaris Daerah Teuku Setia Budi, dan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Hanif Asmara.

Dalam kesempatan itu Malik Mahmud berharap perdamaian Aceh yang telah berlangsung tujuh tahun masih menyisakan sejumlah produk turunan dari UUPA yang hingga kini belum terselesaikan. Malik pun berharap turunan UUPA itu sesuai dengan MoU Helsinki yang ditantangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 silam.

Malik tak merinci produk turunan tersebut. Namun, berdasarkan catatan The Atjeh Post, sejumlah produk turunan UUPA yang hingga kini masih belum selesai diantaranya; Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas, dan RPP tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.

"Karena MoU Helsinki, merupakan pondamen awal perdamaian antara RI dan GAM," kata dia.

Malik menambahkan, kalau UUPA bisa disinkronkan dengan MoU Helsinki, ia bisa menjamin tidak ada lagi masalah ke depan antara RI-GAM (Jakarta-Aceh).

Malik juga berharap, agar semua masyarakat Aceh memahami dan mengetahui sebab musabab konflik terjadi di Aceh karena apa. Karena, kata dia, dengan memahami hal tersebut, orang Aceh bisa selalu menjaga marwah, kepentingan dan hal lainnya yang ada di Aceh.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat melantik Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada 25 Juni lalu berjanji akan membantu menyelesaikan hal-hal yang masih menyangkut dalam hubungan Aceh - Jakarta.

"Mendagri akan menjadi poros untuk menyelesaikan masalah ini," kata Gamawan Fauzi kala itu.[]

sumber: http://atjehpost.com
Share this article :
 
Tentang Website: Syarat | Peta Situs | Kontak
Copyright © 2012. Official Website Partai Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Website:Tim Pemenangan Pusat
Partai Aceh