Headlines News :
Home » , » Pemerintah Wajib Tuntaskan UUPA

Pemerintah Wajib Tuntaskan UUPA

Written By Administrator on Rabu, 15 Agustus 2012 | 11.01

Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud (tengah) didampingi Sekda Aceh, T Setia Budi (dua kiri) dan Ketua BRA Pusat, Haniff Asmara (kanan) memberikan keterangan pers menjelang peringatan 7 tahun penandatangi MoU Helsinky di Meuligo Wali Nanggroe, Geuce Kayee Jato, Banda Aceh, Selasa (14/8).

* Pernyataan Malik Mahmud pada Konferensi Pers 7 Tahun MoU Helsinki

BANDA ACEH - Tokoh penandatanganan nota kesepahaman (MoU) perdamaian Aceh, Tgk Malik Mahmud Alhaytar mengatakan tujuh tahun perdamaian Aceh masih menyisakan tugas berat yang harus dipikul Pemerintah Aceh.

“Tugas itu antara lain adalah menyempurnakan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA-red) sebagai turunan dari MoU Helsinki. Pemerintah saat ini punya kewajiban untuk itu agar pembangunan di Aceh bisa berjalan baik,” kata Malik Mahmud dalam konfrensi pers peringatan tujuh tahun MoU Helsinki, di Mess Mentroe, Banda Aceh, Selasa (14/8). Malik Mahmud didampingi Sekda T Setia Budi dan Ketua BRA Hanif Asmara.

Tanggal 15 Agustus merupakan salah satu hari bersejarah bagi rakyat Aceh. Karena tepat 7 tahun lalu, delegasi Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berunding di Helsinki, Finlandia, sepakat menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berusia 30 tahun dan memakan ribuan korban jiwa.

Penandatanganan nota kesepahaman yang kemudian dikenal dengan nama MoU Hensinki ini, dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), sebuah lembaga yang dipimpin mantan Presiden Finlandia Marthi Ahtisaari. Ketika kesepakatan damai ini ditandatangani, Aceh masih dalam keadaan tanggap darurat akibat bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004, yang menelan korban hingga 130 ribu jiwa.

“Ini adalah sejarah yang tak pernah terlupakan bagi rakyat Aceh. Walau pun berat tapi kesepakatan itu adalah hasil kompromi yang terbaik bagi rakyat Aceh yang ketika itu tengah dilanda bencana,” ujarnya.

Malik Mahmud menyebutkan saat ini Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mengawal dan menyempurnakan UUPA di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah, yang juga tokoh GAM yang terlibat langsung dalam perundingan Helsinki.

Menurut Malik diupayakan penyempurnaan UUPA dapat tuntas selama kepempimpin Zaini Abdullah dan Presiden SBY. Sebab kedua tokoh ini dinilai sangat mengerti dengan konflik Aceh yang berujung dengan perdamaian.

“Saya memberi apresiasi kepada Pak SBY dan Yusuf Kala yang telah merintis perdamaian ini. Tapi MoU juga terus diperjuangkan di bawah Pemerintahan doto Zaini karena ini akan menjadi pusaka bagi rakyat Aceh untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Disebutkan semua elemen rakyat Aceh baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat harus tahu substansi MoU dan UUPA. Sehingga rakyat Aceh sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam UU tersebut.

Bila perlu, kata Malik, UUPA dan MoU Helsinki dapat dimasukkan dalam materi pendidikan di sekolah agar semua generasi Aceh tahu tentang sejarah.

“Mengapa harus ada UUPA, mengapa harus ada MoU? Kalau ini tidak dilakukan kita bisa lose (hilang-red) lagi seperti Perjanjian Lamteh, sudah disepakati tapi tidak diimplementasikan. MoU jangan sampai MoU menjadi it’s was only the paper (hanya ada di atas kertas-red),” ujarnya.

Malik Mahmud juga menyatakan keprihatinannya hingga saat ini ada masyarakat dan generasi muda Aceh dan kalangan pemerintah yang tidak tahu tentang MoU dan UUPA. Karena itu, pihaknya menyambut baik inisiatif Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang membentuk tim mengevaluasi implementasi MoU Helsinki dan UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dia menilai langkah ini adalah bagian dari upaya menyosialisasikan MoU kepada masyarakat. “Orang Aceh harus tahu tentang ini (MoU dan UUPA-red). Ini adalah sejarah yang tidak bisa dilupakan,” ujarnya.(sar)

Hari Ini, Gubernur Pidato di Masjid Raya

KABAG Humas Pemerintah Aceh Usamah El-Madny yang dihubungi Serambi malam tadi mengatakan, puncak peringatan tujuh tahun MoU Helsinki akan dipusatkan di Masjid Raya Baiturrahman, Rabu (16/8) hari ini.

Pada pucak peringatan MoU kali ini dilaksanakan serangkaian kegiatan. Termasuk Gubernur Aceh Zaini Abdullah akan menyampaikan pidato di depan Masjid Raya Baiturrahman yang kemudian akan diakhiri dengan buka puasa bersama para anak yatim.

Jajaran pemerintah Aceh yang tergabung dalam Rakorpimda juga diundang. “Sebelumnya dalam rangka peringatan tujuh tahun MoU Helsinki juga diadakan kegiatan talk show di beberapa media,” ujarnya.

Usamah menyebutkan dalam pidato di Masjid Raya, Doto Zaini akan mengajak semua pihak merawat dan mengisi damai Aceh. Salah satunya dengan cara mengupayakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian rakyat Aceh dapat merasakan nikmat damai yang sudah bersemi selama tujuh tahun di Bumi Serambi Mekkah.[]

sumber: http://aceh.tribunnews.com
Share this article :
 
Tentang Website: Syarat | Peta Situs | Kontak
Copyright © 2012. Official Website Partai Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Website:Tim Pemenangan Pusat
Partai Aceh