Headlines News :
Tampilkan postingan dengan label Liputan Khusus. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Liputan Khusus. Tampilkan semua postingan

Terima Kasih Semuanya, Mari Bangun Aceh

Written By Partai Aceh on Rabu, 18 April 2012 | 14.15

KAMI mengucapkan terima kasih dan syukur Alhamdulillah atas pengumuman KIP hari ini (kemarin-red). Demikian juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh yang telah memercayai kami untuk memegang pucuk pimpinan di Aceh. Juga kepada pihak keamanan yang telah bekerja keras dalam menjaga keamanan selama pilkada berlangsung.

Pada tahun-tahun pertama kepemimpinan kami ini, prioritas kebijakan yang kami lakukan adalah untuk terus menjaga perdamaian yang hakiki dan menyeluruh bagi seluruh rakyat Aceh.

Kemudian Kami juga memprioritaskan masalah perekonomian rakyat, termasuk juga masalah kesehatan, pendidikan, pertanian, tata kelola pemerintahan, konsolidasi regulasi, dan lain-lain sebagainya, sesuai dengan visi dan misi yang telah kami tetapkan. Mari bersama-sama kita bekerja, menjaga perdamaian, dan mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang bermartabat.

* Dr Zaini Abdullah , Cagub Aceh Terpilih


KAMI mengucapkan terima kasih kepada seluruh kandidat gubernur dan wakil gubernur atas dukungan dan kerjasamanya dalam berkompetisi secara sehat dan fair.

Dukungan dan ucapan selamat yang kami terima dari kandidat lainnya selama ini di media massa, bagi kami adalah sebuah penghargaan. Meskipun pascapemilihan, sesama kandidat belum pernah berjumpa, namun silaturahmi dan kerja sama harus terus dilakukan dalam membangun Aceh.

Kemenangan dalam Pilkada Aceh adalah amanah yang harus kita tanggung bersama. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak khususnya kandidat lainnya untuk bersama-sama membangun Aceh.

* Muzakir Manaf (Mualem), Cawagub Aceh Terpilih.



Sumber: serambinews.com

Wawancara Hatta Radjasa Tentang Zaini Abdullah

Written By Partai Aceh on Sabtu, 14 April 2012 | 16.13

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa menyatakan dukungan penuh PAN kepada  Zaini Abdullah dari Partai Aceh. Ia mengatakan, ada banyak kesamaan pandangan antara dirinya dengan para petinggi Partai Aceh, yang sempat ia temui ketika berkunjung ke Banda Aceh beberapa bulan lalu. “I trust him. Saya percaya dengan dia (Zaini), ” kata Menko Perekonomian ini.

Berikut wawancara selengkapnya The Atjeh Post dengan Hatta Radjasa usai mendampingi Presiden SBY menerima kunjungan Perdana Menteri Inggris, David Cameron, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu sore, 11 April 2012.
Atjehpost (AP):  Sebelum Pilkada Anda sempat menemui petinggi Partai Aceh (PA), sekarang PA menang pilkada. Apa kira-kira harapan Anda ke depan untuk Aceh?
Hatta Radjasa (HR):  hasil quick count ‘kan belum resmi, karena KPU belum mengumumkan hasilnya, belum memutuskan (Zaini-Muzakkir) menang.  Tapi kalau PA nanti menang, saya berharap pembangunan di Aceh itu dilakukan lewat tiga pendekatan, dan itu yang saya sampaikan kepada Pak Zaini Abdullah ketika kami berjumpa. Saya katakan, pertama tetaplah menjaga trust-building,  kebersamaan, keharmonisan, dan lupakan masa lalu. Membangun Aceh dengan hati.

AP: Kenapa PAN tertarik mendukung Partai Aceh, bukan Irwandi yang selama ini menjadi mitra pemerintah karena dia Gubernur?
HR: Karena saya menyadari  betul dan meyakini bahwa Pak Zaini, dan kemudian saya juga bertemu Mualim (Muzakkir Manaf) dan Malik Mahmud, mereka jujur dan betul-betul ingin mewujudkan Aceh dengan sejahtera.  Sampai dia (Zaini) mengatakan dengan ‘dalam’  pada waktu itu ke saya, ”Sudah terlalu banyak masyarakat yang gugur, baik TNI maupun orang Aceh dan kita harus mengubur itu dan benar-benar membangun Aceh ini.”  I trust him! Saya percaya dengan dia (dr. Zaini Abdullah). Saya kira kita harus betul-betul memberikan perhatian yang tinggi,  dan pemikiran mereka soal bagaimana membangun Aceh terlihat  ketika kami berdiskusi.  Maka saya katakan kepada seluruh anggota PAN waktu itu, mari kita dukung PA.

AP: Tidakkah itu sebatas dukungan politik saja, apalagi ada persoalan MoU Helsinki yang belum selesai...
HR: Saya yakin dengan UU PA, persoalan itu bisa selesai.

AP: Seandainya dr. Zaini kelak  terpilih sebagai Gubernur dan meminta Presiden SBY menyelesaikan bagian dari MoU Helsinki yang belum tuntas, misalnya soal Pengadilan HAM dan pembentukan KKR, sikap PAN nanti akan seperti apa?

HR: Ini semua bisa di-dialog-kan dan saya kira mereka (PA) sangat terbuka dan menyadari betul bahwa Aceh adalah bagian dari NKRI.
 
AP: Kalau soal ekonomi, apa poin penting yang harus dimajukan ke depan?

HR: Aceh harus dibangun berbasiskan kepada pertanian dan perkebunan serta peternakan.  Itu basis dimana dulu Aceh pernah sukses sebagai daerah pengekspor hasi ternak. Saya kira itu bisa dikembalikan. Itu satu. Kedua, penguatan pangan dalam arti yang luas menurut saya juga harus dilakukan. Aceh punya potensi yang sangat besar sebagai lumbung pangan. Tapi, konsep strateginya harus melibatkan masyarakat, community-based.  Jangan, katakanlah perusahaan besar yang tanpa melibatkan masyarakat. Jadi polanya harus begitu, seperti di Makassar, Sulawesi.  Itu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam pengembangan kakao, tidak dengan basis perusahaa-perusahaan besar tapi masyarakat yang berkembang. Saya kok cocok dengan (pemikiran) itu dan Pak Zaini serta Pak Malik Mahmud juga cocok dengan pemikiran itu, sehingga masyarakat yang tadinya menganggur, ex-GAM, dan sebagainya bisa kembali bekerja dan menghasilkan sesuatu, sehingga generasi berikutnya bisa baik karena orang tua-nya punya income (pemasukan).

sumber: atjehpost.com

Zaini Abdullah: Obsesi Doto Stylish Setelah Turun Gunung

Written By Partai Aceh on Kamis, 12 April 2012 | 19.40

Maghrib baru saja usai. Rumah di ketiak Jalan Residen Danubroto, kawasan Simpang Tiga, Banda Aceh, persisnya di pantat rumah dinas sekda provinsi itu, terlihat remang. Di sisi kiri jalan ada empat mobil di parkir. Tak ada kesibukan yang mencolok.

Di pekarangan rumah yang tak terlalu besar dan bangunannya beratap rendah, khas rumah tahun enampuluhan itu, ada sebuah bale mini dengan tiga penjaga di pojok kanan, dekat pintu masuk.

Tak ada kegaduhan bernada tanya yang nyinyir ketika seorang lelaki muda membukakan pintu kecil, mempersilakan masuk dan memperkenalkan kami dengan seorang lelaki setengah baya, yang kemudian kami tahu dia adalah Muzakir Abdul Hamid, yang di kalangan orang ‘dalam’ disapa Ustadz.

Lelaki ini, dulunya, bisik seorang kawan, adalah sekretaris Wali, panggilan hormat untuk Muhammad Hasan Di Tiro, Presiden National Liberation Front of Acheh Sumatera (NLFAS), organisasi yang dikenal dengan Gerakan Aceh Merdeka. Di lingkungan para pejuang. Ustadz dikenal amat cekatan menterjemahkan kemauan Wali selama menjalani kiprah, hampir lima belas tahun mendampingi deklarator Aceh Merdeka itu, sejak di Stockholm hingga diakhir hayatnya, dua tahun lalu, di Banda Aceh.

Ustazd, sebelum ke Stockholm, adalah seorang pelarian di Malaysia dan ketika Kuala Lumpur ditekan Jakarta untuk menangkapi para pendatang Aceh ia minta perlindungan ke UNHCR, badan PBB yang mengurus pengungsian, untuk kemudian disalurkan ke Swedia sebagai tempat tinggalnya selama sepuluh tahun.

Kini ia masih menjadi sabuk dalam bagi dua tokoh kunci mantan Gerakan Aceh Merdeka, dokter Zaini Abdullah yang akrab disapa Doto dan mantroe Malik Mahmud yang kini adalah Pemangku Wali Nanggroe, dan mengatur jadwal serta menseleksi tamu yang ingin bersilaturahmi.

Ustadz juga, setelah Wali berpulang, masih tetap menjadi “hub” untuk Doto dan Mantroe serta punya kemampuan menjembatani kebutuhan kedua tokoh itu dengan audiens, seperti yang terjadi malam itu ketika ia mengingatkan Doto tentang biographinya bagi panduan menulis profilnya. Dan, ia masih menyimpan banyak memori tentang perjuangan yang diwariskan mentornya, Wali Nanggroe Hasan Di Tiro, ketika ada tahun dan nama yang alpa dari memori Zaini dan Ustadz lah yang meluruskannya.

Tak butuh waktu lama untuk bertemu mentroe dan doto, nama panggilan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah di lingkungan komunitas pejuang, ketika Ustadz menganggukan kepala pertanda persetujuan pertemuan.

Sebelum sampai ke ruang tengah, tempat perbincangan belangsung kami melintasi ruang belakang dan menyergap suasana meunasah yang sangat Aceh ketika banyak orang berseliweran menunggu waktu makan malam.

Suasananya sangat-sangat cair. Sederhana. “Inilah meunasah kami,” kata seorang anak muda yang juga ingin ketemu Doto. Di sana ada suara dan silang kata  cas.. cis... cus... dengan kalimat bernada kelat ditingkahi sapaan untuk mempersilakan siapa saja yang menjadi seisi pengunjung.

Bunyi sapaannya persis seperti ketika khanduri maulid di meunasah atau di rumoh syedara yang keakrabannya disertai dengan tabik salam ajakan yang sangat ikhlas untuk duduk pajoh bu.

Suasana meunasah itu juga menjalar ke ruang tengah ritual persaudaraan selalu disatukan oleh Doto maupun Mantroe dengan sebuah meja serta enam kursi mengelilinginya. Dan, ketika Doto melintasinya sebagian kami berdiri mengulur salam dan menyuarakan tabik. Tak ada rasa sungkan menyertai pertemuan itu.

Doto yang menghindar dari sikap seremoni yang berbau resmi-resmian mencairkan suasana dengan mendekatkan jarak duduk dengan kami dan mulai membuka percakapan sebagai tuan rumah dengan kesahajaan tegur dan sapa.

 ***

Berperawakan sedang, lelaki di usia 72 tahun itu, masih gesit, cekatan dan selama bercerita tentang fase kehidupannya terlihat sangat sehat. Tak ada bekas jejak kelelahan yang menyertainya sepanjang pertemuan. Padahal pagi hingga tengah hari sebelum kami bertemu, ia masih menghadiri segepok acara, diantaranya deklarasi Pilkada Damai di Mesjid Raya Baiturraham, pada 14 Maret 2012 itu.

Intonasinya, setiap menyambung anak kalimat pun masih bebas dan lepas serta terjaga ritmenya. Jauh dari meledak-ledak atau memberi tekanan pada ujung percakapan seperti kebanyakan orang-orang yang terjangkit power syndrom.

Ia juga membiarkan kami mengisi ruang kosong ketika memorinya raib untuk menyambung ingatannya ke nama sahabatnya empat puluh tahun lalu. Ia dengan serius menanyakan, “kenal?” Kebetulan saja nama para sahabatnya itu kami mengenal dengan baik. Sebutlah dr. Iskandar atau dr. Saleh Soeratno.

Secara keseluruhan pemibicaraan dan susunan kalimatnya runut, walaupun sesekali ada interval untuk mencari jejak yang menguap dari ingatannya. Maklum saja telah empat dekade berlalu.

Sesekali pula ia telanjur alpa dalam susunan cerita yang ia paparkan, dan itu adalah sebuah perjalanan alamiah sebuah usia. Tapi begitu muncul kembali ia meng-update-nya lagi dengan mengatakan, “o.. ya ,” menyambung kembali pembicaraan dengan retorika bernada rendah dan nyaris datar.

Doto dalam usianya yang tidak muda lagi merupakan prototype orang yang memorinya masih terpelihara. “Mungkin karena ia hidup di Barat sana yang terasah displinnya serta selalu berpikir rasional,” kata seorang yang mengamati perjalanan hidup Doto.

Yang khas dari penampilan fisik Doto dari dulu, ia selalu berkaca mata minus, yang dijalaninya selama puluhan tahun, selebihnya tak ada perubahan fisik mencolok hingga sekarang.

Rambut ubannya yang kini  bercampur warna blonde menjadikan wajahnya kelihatan bersih, teduh dan jauh dari merengut. Ini selaras dengan tuturnya yang menjauhkan umpatan atau menuding dengan kasar. Untuk itu, mungkin, ia terhindar dari kesan garang yang biasanya menggerogoti “face”nya setiap orang  di usia senja. “Sebagai orang berusia tua ia sangat mudah dikenali. Sekali sergap saja di kerumunan orang ramai kita tahu itu Doto,” ujar seorang kenalannya.

Dokter Zaini Abdullah memang tak mengalami perubahan fisik mencolok. Sikapnya juga masih terjaga, santun. Maklum ia anak seorang ulama besar di Pidie sana. Anak seorang pejuang, teman Tengku Muhammad Daoed Bereueuh, ketika menuntut keadilan di zaman DI-TII dulu. Sang ayah yang panggil dengan Abu adalah Tengku Abdullah Hanafiah, guru agama di Beureuneun, dan menemani Abu Bereueh hingga hari-hari terakhir mereka turun gunung.

Zaini sendiri, seperti ditekankannya di awal perbincangan, merupakan reinkarnasi sang ayahnya, yang tidak senang dengan ketidak adilan. “Saya memiliki darah turunan yang tidak menginginkan negeri ini diperlakukan secara tidak beradab,” katanya menyentak di awal ia membuka pra-kata.

Untuk itu mungkin, hingga kini, Doto tetap menjalani prinsip hidup seperti dulu, walau pun ia telah bertransformasi dengan berbagai ritual kehidupan selama tujuh dekade. Kehidupan ritual sebagai anak intelektual sejak di bangku sekolah umum hingga ke perguruan tinggi di Medan, pejuang yang diuber-uber dengan ujung laras senjata, maupun ketika menetap di suasana Eropa yang sangat sekuler, di Swedia, sebagai orang yang dijauhkan dari akar kulturalnya.

Hidup bagaikan “roller coaster” tidak menyebab Doto tercerabut dari akar kulturalnya. Dia juga makin kukuh dengan jati dirinya sebagai anak kandung tanah merdeka. Dan ketika ia “wo baksot” ke tanah indatunya, setelah dua puluh lima tahun hengkang dari makan “asam keu-eung dan kerupuk mulieng” lelaki itu makin meyakini identitasnya sebagai anak “asoe lhok” yang harus memamah ajaran syariat dan menjalani ritual petuah kakek moyangnya,  “adat bak potemeurohom dan hukom bak syiah kuala.”

Tak percaya?  Simaklah percakapannya dalam bahasa Aceh yang sangat terjaga rangkaian kata-katanya. Baris kalimat yang dilepaskannya masih dalam tatakrama yang standar. Dan jangan pernah mengabaikan kutipan-kutipannya yang mengandung filosopi tentang prolog Aceh yang sangat ia kuasai dengan minat yang sulit ditandingi.

Bahkan, ketika di ujung pertemuan kami, Doto mengatakan, Aceh dan syariat macam “gapah dengan daging.”  Dan dengan kalimat yang sedikit meninggi ia menegaskan, ”Itulah pegangan saya dalam menjalani hidup. Dan kelak akan kita dinamisir tanpa harus membuat polemik atas keberadaannya di negeri milik kita ini.”

Doto adalah contoh untuk ditiru kekonsistenan perjuangannya. Ia tidak menginginkan negeri ini tercabik menjadi perca yang akhir ceritanya hanya mendapat pepesan kosong.

“Kita harus rebut kembali kesempatan yang hilang. Ini momentumnya. Masih banyak yang harus kita selesaikan usai sebuah periode lima tahun lalu. Untuk itu saya maju merebut kepemimpinan,” katanya ketika kami mencoba mencari tahu alasannya “turun gunung” menjadi calon gubernur.

Ia khawatir terjadi “losses” perjuangan. Padahal perjuangan itu bukan didapatkan secara gratis. "Banyak di antara pejuang kita yang syahid tanpa mendapatkan penghargaan yang setimpal. Saya tetap menghargai dedikasi mereka dan memberi balasan yang setimpal dengan pengorbanan mereka.”

***

Di awal perbincangan kami, Doto didampingi Malik Mahmud. Keakraban mereka terlihat dari sorot mata keduanya ketika saling menegaskan setiap pernyataan yang dikeluarkan masing-masing.  Mereka. seperti yang kami tangkap dengan perasaan, sudah terbentuk dalam “chemistry” yang pas. Macam senyawa kimia.

Dan selama perbincangan kami yang hampir tiga jam lebih, Doto Zaini banyak menyebut peran Malik di kancah perjuangan ketika mereka bahu membahu di masa kritis perjuangan maupun selama perundingan damai, baik ketika di  Swedia, Jepang maupun di Jenewa, Swiss.

Malik tak bisa terus mendampingi Doto karena tiap sebentar diusik tamu yang ingin audisi atau ingin konsultasi. Ia sempat kembali ke kursinya di samping Doto untuk beberpa saat, tapi seusai jarum jam menunjukkan angka 10.00 malam ia memilih istirahat karena besok masih ada acara yang melelahkan di Bireuen.

Mereka juga saling bertukar pandang dalam merumuskan butir-butir perjanjian sejak dari COHA, Jedah Kemanusiaan maupun MOU-Helsinki. Mereka, sampai hari ini, masih melakukan diskusi tentang masih banyak butir-butir MOU yang belum di presentasi di masa Aceh Damai. “Kami akan mengevaluasinya dan merealisirnya jika kepercayaan rakyat dijatuhkan kepada saya,” kata Doto dengan mantap.

Bahkan sang calon gubernur Partai Aceh tak sungkan-sungkan menyebut dirinya “pejuang” karena  jauh dari keluarga. “Istri dan ketiga anak saya masih di Stockholm, Swedia. Kan ini juga sebuah perjuangan,” ujarnya sedikit tergelak.

Baik Doto Zaini maupun Mantroe Malik merupakan tipikal pria yang menjaga kerapian penampilan maupun bertutur kata. Zaini yang malam itu mengenakan kemeja hitam dan celana abu-abu kelihatan jauh dari kesan lusuh.

Rambutnya tersisir rapi sedikit gembur menambah ketampanannya. “Ia memang pria yang menjaga penampilan diri. Dia stylish sejak muda,” kata seorang kawan yang mengenal Doto sejak dari SMA hingga mahasiswa di Fakultas Kedokteran USU di Medan dan menjadi Kepala Puskesmas di Karang Baru,  Kuala Simpang, dengan sesungging senyum kepada kami.

Menurut seorang kawan yang sering menyambangi dua tokoh ini, mereka juga sangat sederhana dalam selera makan. Tak ada kemewahan di meja makan, seperti yang kami intip malam itu. Tak jarang keduanya menyantap nasi bungkus dengan menu lauk seadanya. Dari meja kami melakukan perbincangan terlihat jelas meja makan mereka di sebuah ruang terbuka di sisi barat rumah yang tidak ribet dengan piring-piring berjejer.

Bahkan dari sang kawan kami mendapat informasi, bahwa sering kedua tokoh puncak Gerakan Aceh Merdeka ini mendapat kiriman “rantang” berisi makanan dari masyarakat. “Di sini tak ada yang namanya kemewahan selera,” kata sang kawan.

Kesederhanaan ini juga ada di depan kami malam itu. Meja kami berbincang hanya ada aqua gelas yang tidak menumpuk dan sepiring jeruk. Dan Doto di pertengahan pembicaraan sempat mengupas sebiji jeruk tapi hanya di cicipi setengahnya.

Kesederhanaan ini pula yang ditekankan Doto ketika ia bercerita tentang maraknya korupsi di lingkar birokrasi Aceh selama lima tahun terakhir. Ia sedikit geram menyaksikan pembiaran ketidak disiplinan penggunaan anggaran. Padahal cita-cita perjuangan adalah untuk mendekat kemakmuran dan kesejahteraan. Dan untuk menuju jalan kesana pemakaian harus bertanggungjawab. Untuk itu secara sekilas ia mengkritisi pemakaian dana BRA yang tak terkontrol. Berapa ratus milyar rupiah itu jumlahnya.

“Saya berjanji akan menata kembali disiplin birokrasi dalam menjalankan politik anggaran. Kita kan sudah diberi kewenangan untuk melakukan penggunaan dan pengawasannya,” kata Doto berjanji jika terpilih sebagai gubernur.

Disiplin ini pula yang sempat menggugahnya untuk --kalau terpilih nanti sebagai gubernur—bermaksud melakukan perombakan sistem kerja. “Saya kan juga bagian dari pekerja di Swedia. Kita tatalah. Kalau di sana orang masuk kerja pagi dan jam sepuluh rehat sekitar lima belas menit dengan snack. Kita tingkatkan etos kerja. Di sini etos kerja kan nggak sama dengan di sana,” katanya.

Dalam penggunaan anggaran ini pula ia membawa pulang dari Swedia rumusan bagaimana menjalankan kebijakan kesehatan bagi masyarakat kelas bawah secara gratis. “Itu ide dan konsep saya, tapi ada orang yang menyatakan bahwa itu miliknya,” kata Doto dengan nada rendah dan tergelak. “Ya sudah, nanti bisa kita sempurnakan lagi.”  

Masih banyak obsesi Doto yang disampaikannya malam itu. Obsesi seorang pejuang yang masih terjaga jati dirinya sebagai pejuang. Jati diri yang menjauhkan hura-hura bancakan anggaran dan tetap memikirkan nasib rakyat miskin. Dan ketika kami menyudahi pembicaraan jarum jam sudah pada angka 11.10 WIB dan kami minta pamit karena tidak ingin egois merampas waktu istirahatnya. Padahal Doto masih menahan kami dengan perbincangan sambil berdiri.[]

Sumber: atjehpost.com

Orasi Politik - Alun Musara di Kuasai Massa PA

Written By Partai Aceh on Kamis, 29 Maret 2012 | 21.07

Takengon- Kampanye partai Aceh di Aceh Tengah yang di tempatkan pada lapangan Alun Musara Kamis (29/03). Lapangan yang luas tersebut di sesaki ribuan massa pendukung PA. Dalam kampanye tersebut di hadiri oleh pasangan ikli calon bupati Aceh Tengah dari PA,Mayjen (purn) Soenarko, letjen Djali Yusuf, Mayjend M. Yahya, Abdullah Saleh, Firmandez, tgk. Muhibbussabri, ustad Muzakir, win rimba raya, dan Tgk, Darwis Jeunib serta mantan gubernur Aceh Ir. Abdullah Puteh.

Orasi perdana yang diorasikan Sirwandi laut tawar dan suyitno yang mewakili masyarakat Gayo serta Jawa. Dalam orasi mereka mengatakan, masyarakat Gayo, Jawa, Batak dan etnis lainnya yang berada di tanah Gayo siap memenangkan Zikir.

Sedangkan Ilkil dalam orasinya meminta kepada para massa pendukung agar dapat memilih pasangan perjuangan dan perdamaian. Selain itu Ilias Lube meminta kepada calon Gubernur yang di usung PA agar kedepan jika terpilih meminta peningkatan kualitas jalan dan mempercepat jarak tempuh. Dia juga mengatakan dimasa kepemimpinan yang lalu Aceh tengah selalu di anak tirikan seperti halnya pemberian beasiswa untuk pendidikan. Calon bupati yg diusung PA ini juga mengajak seluruh masyarakat gayo agar seiklas hati dan bahu membahu untuk memenangkan pasangan yg diusung PA baik untuk gubernur maupun bupati katanya yang diikuti tepuk tangan dan teriakan hidup partai Aceh oleh masa yang hadir.

Sementara itu dalam orasi Ridwan pasangan Iklil mengatakan bahwa orang Aceh selalu berani dan menang terhadap Belanda dan musuh tahkluk dengan orang Aceh. Tapi mengapa dalam perang politik orang Aceh merangkak-rangkak. Mengapa demikian (tuturnya) karena kita di doktrin oleh pemimpin yang tidak amanah dan tidak cerdas.

Mantan gubernur Aceh Ir. Abdullah Puteh ikut berorasi, dalam orasi politiknya mengatakan bahwa, walaupun Partai Golkar di Aceh netral namun sesupuh partai golkar di Aceh boleh memilih calon Gubernur menurut kehendaknya. Maka Abdullah Puteh dan sesupuh lainnya mendukung pasangan Zikir.

Tiga mantan Jendralpun berorasi di lapangan Alun Meusara, mereka menjelaskan kenapa mendukung Zikir. Itu karena misi kandidat Perjuangan dan perdamaian untuk memerdekan rakyat Aceh dari kemiskinan, ketidak adilan dan kebodohan.

Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf tampil berorasi pasca azan Ashar tiba. Dalam orasi politik Doto mengatakan bahwa, Doto sedih melihat kondisi masyarakat Gayo, Kopi gayo, pembangunan di Gayo seperti terlupakan. Maka kedepan, Insya Allah jika Zikir menang maka semua itu akan jadi perioritas program kerja Zikir kedepan.

Pada saat Giliran Mualem berorasi membenarkan semua yang telah di orasikan oleh para orasi sebelumnya. Mualem berjanji akan memperioritaskan pembangunan Jalan dari singpang KKA tembus ke Bener Meriah. [syam]

Orasi Politik Dr. H. Zaini Abdullah di Pidie Jaya

Written By Partai Aceh on Selasa, 27 Maret 2012 | 18.36

Pidie Jaya - kampanye partai Aceh di lapangan pantai wisata Trienggadeng disesaki massa pendukung PA, Selasa (27/03/12). Lampangan yang terletak di pinggir pantai Trienggadeng membludak oleh ratusan ribu massa pendukung partai lokal berwarna merah hitam dan putih tersebut.

Sebelum orasi Doto (sapaan akrab Dr. H. Zaini Abdullah) terlihat Bupati Pidie Jaya Gade Salam berdiri sekilas didepan podium sambil memberi salam kepada rombongan Doto. Darwis Jeunib juga menyepatkan diri datang ke lapangan pinggir pantai tersebut. Darwis Jeunib pun berorasi sebelum doto berorasi. Dalam orasi singkatnya Darwis mengisahkan masa lalu dimana, e wali nanggroe meminta hak untuk Aceh. Namun lanjutnya, "Suharto mengatakan kepada wali bahwa untuk meminta sesuatu capailah lewat ujung senjata. Maka rakyat Aceh sanggup mengangkat senjata, oleh karena itu apakah sekarang kita sanggup memenangkan Doto dan Mualem menjadi kepala pemerintah Aceh kedepan", sanggup!!!!! teriak ratusan ribu massa.

Akhir acara kampanye, PA Dr. H. Zaini Abdullah dalam orasinya mengatakan, kenapa dia mencalonkan diri sebagai calon gubernur Aceh. Menurutnya, Doto merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Aceh. Doto menjelaskan, di Aceh begitu banyak kekayaan alam di Aceh. Tapi kenapa rakyat Aceh miskin semua, menurut Doto karena pemimpin yang sudah-sudah tidak memikirkan nasib rakyat. Mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat. Oleh karena itu PA bersama Dokto dan Mualem bertanggung jawab atas kesejahteraan, keadilan bagi rakyat Aceh. Maka oleh karena itu menurut Doto, dia bersama Mualem naik sebagai calon tidak lain hanya untuk mensejahterakan rakyat Aceh yang telah sengsara selama 32 tahun. [syam]

Orasi Politik Kampanye (ZIKIR) Hari keTiga Partai Aceh

Written By Partai Aceh on Senin, 26 Maret 2012 | 20.03

Lhokseumawe- Puluhan ribu massa partai aceh menyala merahkan lapangan hiraq lhokseumawe pada kampanye calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung partai aceh dr zaini abdullah dan muzakir manaf dengan menampilkan para jurkam handal partai yang didominasi oleh mantan kombatan Gam tersebut, serta ikut dimeriahkan oleh artis lakal seperti eumpang breuh, imum jhon dan artis asal aceh cut niken.

diiringi selawat badar dan tarian ranup lampuan serta pembacaan ayat suci Alqur'an, kampanye ZIKIR dilapangan Hiraq Lhokseumawe dimulai. Acara kampanye yang di gelar di lapangan yang berukuran kurang lebih 150x200 meter tersebut tidak sanggup menampung puluhan ribu massa PA.

Orasi politik pertama yang dibawakan oleh Fachrur razi (jubir PA) mengutarakan bahwa, dalam partai Aceh sudah mulai bergabung berbagai golongan yang ada di Aceh mulai dari suku Batak, Jawa, tiong hoa dan Gayo tanpa kecuali mantan jendral.

Orasi selanjutnya setelah jubir yakni Tgk ,zulkarnaini bin Hamzah alias tgk ni. Dalam orasi singkatnya tgk ni mengatakan " masyarakat Aceh Utara dan Lhokseumawe sudah berkumpul di lapangan hiraq ini, maka tujuannya tidak ada hal lain hanya satu yaitu akan memilih nomor 5 untuk gubernur, 10 untuk bupati Aceh Utara dan walikota Lhokseumawe", ujarnya dengan semangat. Lanjut tgk ni, jika itu bukan tujuannya kesini maka akan rugi karena sudah bersusah payah berdesakan di bawah terik matahari.

Dari dua tempat yang sudah dilaksanakan kampanye PA, di kampanye ketigalah massa PA dilapangan kampanye seperti lautan manusia. Lapangan yang sangat besar tersebut tidak sanggup menampung massa yang begitu banyak, hingga melimpah sampai kehalaman islamic center kota Lhokseumawe. Walau massa yang begitu banyak tetapi sangat tertip dan aman hingga tidak ada saling dorong mendorong.

Setelah orasi tgk ni selesai acara peusijuekpun gelar terhadap kandidat Dr. H. Zaini Abdullah/Muzakir Manaf, Suadi Yahya/Nazaruddin calon walikota/wakilwalikota Lhokseumawe dan H. Muhammad Thaib/Drs. Mumammad Jamil, M. Kes calon bupati/Wakil Bupati Aceh Utara oleh ulama-ulama karismatik di Aceh Utara.

Giliran Kamaruddin Abu Bakar atau dengan sebutan akrab Abu Razak berorasi. Dalam orasinya mengutarakan, Rakyat aceh berkewajiban untuk memenangkan PA demi perjuangan dan keberlanjutan perdamaian. Selain itu Abu Razak juga mengingatkan untuk menyelamatkan aceh kedepan pilih no 5 untuk pemilihan gubernur dan no 10 untukkab/kota.

Selain Abu Razak calon gubernur Zaini Abdullah juga menjelaskan tentang mahalnya perdamaian yang telah ada di Aceh, dia meminta agar seluruh rakyat Aceh bisa menjaga perdamaian ini agar abadi, selain itu dr zaini juga mengatakan bahwa dengan adanya Mou maka rakyat Aceh sudah merdeka dalam bingkai NKRI. Dr Zaini dalam orasi politiknya juga berjanji akan mewujutkan terbentuknya qanun wali nanggroe seperti yang telah disepakati dalam Mou dan UUPA katanya yang di sambut tepuk tangan dan sorakan yeyel hidup PA.

Orasi politik selanjutnya disampaikan oleh calon wakil gubernur Muzakir Manaf, laki laki gagah yang akrab disapa Mualem ini mengatakan, jika pasangan ini tpilih maka apapun bisa kita lakukan untuk Aceh. Mualem meminta agar semua masyarakat Aceh untuk tidak lupa dengan para syuhada yang telah meninggal dalam konflik, anak yatim yang tidak punya orang tuanya karna konflik. Maka semua itu harus diperhatikan, selain itu mualem juga berjanji akan mensejahterakan semua elemen masyarakat baik petani, pedagang, nelayan, pegawai serta pegawai honorer yang tingkat kesejahteraannya masih rendah untuk kedepan lebih diperhatikan lagi katanya yang disambut dengan tepuk tangan massa yang hadir.

Jurkam lain juga tidak kalah semangatnya menghangatkan panggung seperti dari koalisi gabungan parpol yang disampaikai secara bergantian seperti yang disampaikan oleh ketua PDA Muhibbusabri. Dia membakar semangat massa dengan yelyel hidup PA, serta dia juga menjelaskan tentang dukungan PDA terhadap PA. Muhibbusari mengatakan, pasangan gubernur yang diusung oleh PA menurut dia adalah pasangan yang jujur dan amanah serta bukan untuk mengejar jabatan. Namun pasangan ini lebih pada niat untuk menjalankan amanah dan menyelamatkan bangsa. Anggota DPRA ini juga menjelaskan, program JKA yang ada sekarang itu adalah berkat perrjuangan praksi PA di DPRA katanya sambil meminta agar seluruh masyarakat Aceh untuk pilih nomor 5 pada pemilu ini demi kejayaan aceh ungkapnya yg diiringi sorakan dan tepuk tangan masa kampanye. [syam,Aidil]

Orasi Politik Kampanye (ZIKIR) Hari Kedua Partai Aceh

Written By Partai Aceh on Minggu, 25 Maret 2012 | 18.23

Peurelak - Kampanye partai Aceh yang di mulai pukul 14.30 wib yang di awali dengan rapai dan selawat badar di lapangan bola kaki Kota Perlak . Dalam orasi pertama partai Aceh tersebut oleh Zakaria Saman salah satu pentolan Gam. Dalam orasinya Zakaria Saman menyindir salah satu anggota Gam yang membelot dari garis perjuangan. Zakaria Saman mengatakan dalam orasi politiknya bahwa dia sudah setua itu tidak pernah berkampanye, tetapi karena satu orang yang sudah lari dari perjuangan maka diapun harus turun gunung. Zakaria Saman bercerita bahwa di waktu dalam hutan dia menemukan sebuah telur. Melihat telur tersebut di bawa kerumah dan di eramkan. Rupanya setelah telur tersebut menetas malah lari karena rupanya telur tersebut adalah telur ayam liar.

Sedangkan orasi politik dari ketua partai daulat Aceh Tgk Muhibbussabri menyindir tentang foto Irwandi Yusuf di kartu JKA. Karena menurutnya uang untuk JKA bukan uang Irwandi bukan juga uang DPRA tetapi itu uang Rakyat. Menurutnya tidak perlu kartu JKA bergambarkan Irwandi tersebut tetapi cukup dengan KTP saja sudah bisa berobat.

Timses Pusat PA ketua infokom Taufik Rizal Yahya dari orasi singkatnya mengajak massa untuk tidak melupakan asal-usulnya. Taufik juga berterimakasih kepada masyarakat yang rela berpanas-panasan demi partai PA. Namun walau panas yang menyengat puluhan massa tak bergeming dari tempatnya karena selain di siram air dengan dua unit mobil pemadam kebakaran juga dihibur oleh Imum Jhon.

Kandidat calon bupati Aceh Timur dari PA, Hasballah Rocky dan Pasangannyapun ikut berorasi. Dalam orasi politiknya Rocky mengatakan "massa kepemimpinan gubernur Irwandi jalan di Aceh Timur banyak jalan berlobang dan lobang berjalan,kedepan InsyaAllah jika masyarakat Aceh Timur memberi kepercayaan kepada PA tidak ada lagi jalan berlobang dan lobang berjalan", ujarnya.

Acara puncak kampanye hari kedua partai Aceh yang di awali oleh orasi Dr. H. Zaini Abdullah menjelaskan bahwa untuk menghargai syuhada-syuhada yakni Ishak Daud, Toke BUrhan dan Dr Zubir. Maka di harapkan kepada masyarakat pendukung PA khususnya masyarakat Aceh Timur untuk memilih nomor 5 pasangan perdamaian dan perjuangan sebagai penerus garis perjuangan para syuhada. Selain itu juga Dr. H. Zaini Abdullah sempat membaca sebuah pantun untuk Aceh.

Sementara itu calon wakil gubernur Aceh dari PA Muzakir Manaf mengatakan dalam orasinya setelah dokto. Bahwa di perlak tidak perlu membahas masalah perjuangan karena semua tahu bagaimana rakyat Aceh Timur terlibat dalam perjuangan. Tetapi menurut Muzakir akan membahas bagaimana mengisi perjuangan dalam masa perdamaian. Muzakir juga berjanji jika terpilih akan memperhatikan kesejahteraan rakyat, melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, pertanian, kelautan dan infrastruktur segala sektor.

Kampanye hari kedua ini turut di hadiri oleh ketua DPRA Hasbi Abdullah, ulama tgk Bukhari Linge, Abu paya Pasi, ketua lintas partai, mantan jendral Mayjend (purn) Soenarko, letjend (purn) Djali Yusuf, Mayjend (purn) M. Yahya. Di akhir acara kampanye calon Bupati/wakil Bupati Aceh Timur di dampingi calon gubernur/wakir gubernur Dr. H. Zaini Muzaki-Muzakir Manaf memperagakan cara pencoblosan nomor 5 untuk gubernu dan nomor 11 bupati Aceh Timur. Acara kampanye di akhiri dengan pemberian naseha dan pembacaan do'a oleh Abu Paya Pasi.[Syam]

Pernyataan dukungan koalisi gerakan masyarakat sipil Aceh – Jakarta

Written By Partai Aceh on Sabtu, 24 Maret 2012 | 11.45

PERNYATAAN DUKUNGAN
KOALISI GERAKAN MASYARAKAT SIPIL ACEH – JAKARTA
KEPADA Dr. ZAINI ABDULLAH DAN TGK. MUZAKKIR MANAF

Kami segenap jajaran dan jaringan gerakan organisasi sipil, organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, organisasi pemuda dan sosial masyarakat yang ada di Aceh dan Jakarta  atas nama FOPKRA (Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh), FORKAB (Forum Komunikasi Anak Bangsa), PETA (Pembela Tanah Air), IPTR (Ikatan Pemuda Tanah Rencong) JAWA BARAT, Organisasi Lingkungan Hidup BALE JURONG, KMPA (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh), LIRA (Lumbung Informasi Rakyat Aceh), KoLSA (Koalisi Lembaga Sipil Aceh), KMPAN (Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Nusantara), ABA (Aliansi Budayawan Aceh), menyatakan sikap sebagai berikut :
  1. Mendukung dan memperjuangkan pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pasangan Dr. Zaini Abdullah dan Tgk. Muzakkir Manaf  periode 2012-2017, dimana Dr. Zaini Abdullah adalah sebagai penandatanganan  MoU Helsinki,  yang merupakan lambang rakyat Aceh di mata masyarakat Nasional dan Internasional. Seterusnya, Tgk. Muzakkir Manaf merupakan simbol pemersatu dan perdamaian rakyat Aceh di masa akan datang.
  2. Mendukung pelaksanaan Pemilukada Aceh 2012 secara damai, adil, sehat, demokratis dan berkualitas.  Prinsip-prinsip ini perlu disadari dan menjadi komitmen bersama agar perjuangan dan perdamaian yang diidamkan-idamkan rakyat Aceh dapat dapat terwujud.
  3. Meminta kepada seluruh pendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Zaini Abdullah dan Tgk. Muzakkir Manaf agar menjaga dan menjamin seluruh rangkaian pemilukada berlangsung tertib, aman, mewaspadai aksi curang, tidak mudah diprovokasi bertindak anarkhis  dan menjaga ukhuwah islamiyah.
  4. Menyerukan kepada seluruh masyarakat Aceh khususnya semua pemilik hak pilih agar secara aktif memperjuangkan dan mempergunakan hak pilihnya untuk memenangkan pasangan Dr. Zaini Abdullah dan Tgk. Muzakkir Manaf baik pada hari H pelaksanaan pemilukada, serta aktif melakukan pengawalan dan pengamanan kotak suara sampai perhitungan suara dinyatakan selesai dan lengkap di setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara)
  5. Meminta kepada seluruh pendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Zaini Abdullah dan Tgk. Muzakkir Manaf menjadikan Pemilukada 2012 ini sebagai momentum rekonsiliasi dan penyelamat perdamaian yang abadi. Semua organisasi yang masing-masing memiliki jaringan di setiap dikabupaten/kota se-Aceh ini agar benar-benar siap berada digarda terdepan untuk PERJUANGAN dan PERDAMAIAN ACEH.
Demikian dukungan ini kami nyatakan untuk dijalankan dengan jujur, amanah, ikhlas dan penuh tangggungjawab.

Banda Aceh, 17 Maret 2012.

Tertanda,
  1. Fazloen Hasan (FOPKRA)
  2. Sarbini (FORKAB)
  3. Syukur Kobar (PETA)
  4. Bakhtiar Rusli (IPTR JAWA BARAT)
  5. El-Amin (BALE JURONG)
  6. Cut Lem (LIRA)
  7. Safrijal (KMPA)
  8. Sulaiman Daud (KoLSA)
  9. Rasyidin (KMPAN)
  10. Samsul Bahri (ABA)

Piagam PILKADA Aceh 2012 FOPKRA


PIAGAM PILKADA ACEH 2012

FORUM PERJUANGAN KEADILAN RAKYAT ACEH
(FOPKRA)

  1.  Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 merupakan transisi demokrasi dan perdamaian yang paling dinamis dan kritis pasca berakhirnya konflik berkepanjangan,  serta paling krusial dan sangat menentukan hajat hidup, harkat dan martabat Rakyat Aceh.
  2. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 merupakan momentum bagi segenap Rakyat Aceh untuk memilih pemimpin yang mampu mewujudkan perdamaian lebih kuat, pembangunan stabilitas politik dan keamanan, pembangunan sosial, pembangunan ekonomi yang mensejahterakan Rakyat Aceh.
  3. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 merupakan pesta demokrasi bagi segenap Rakyat Aceh untuk menjunjung tinggi perdamaian, menjaga Konstitusi Negara, membela persatuan dan kesatuan Aceh sebagaimana diamanahkan dalam MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)
  4. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 menjadi catatan penting bagi segenap pejuang demokrasi, hak asasi manusia dan pedukung perdamaian Aceh untuk menjaga komitmen dan memperjuangkan kesempurnaan implementasi MoU Helsinki dan UUPA sebagai wujud kekhusussan dan modal perdamaian Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2012 perlu menjadi renungan bagi segenap Rakyat Aceh agar lebih mampu membangun khasanah; jati diri, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebangsaan; demokratisasi, kearifan lokal, sosial budaya dan identitas politik, kemandirian serta kemauan kuat untuk berdaya dalam sejarah peradabannya. 


Jakarta, 05 Maret 2012
Forum Perjuangan Keadilan Rakyat Aceh (FOPKRA)


Fazloen Hasan
Ketua Umum

Galerry Photo Perjalanan Mualem

Written By Partai Aceh on Selasa, 20 Maret 2012 | 12.37

Siapa yang tak kenal Muzakir Manaf !, tapi orang Aceh biasa menyapa lelaki ini dengan sebutan Mualem. Pada masa perang Aceh, gelar Mualem disematkan kepada seseorang yang memiliki pengetahuan tinggi tentang ilmu kemiliteran, yang memiliki kemampuan untuk melatih pasukannya. Di masa damai sekarang, orang Aceh masih juga menyebut Muzakir Manaf sebagai Mualem. Tentu saja, nuansanya tak lagi dikaitkan dengan soal militer, tapi sebagai sapaan kehormatan, tak hanya bagi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tapi juga oleh seluruh masyarakat Aceh lainnya. Mualem tidak hanya memiliki pengetahuan tinggi tetapi juga sangat senang bersilahturrahmi dengan semua kalayak masyarakat, mualem sangat sering, bahkan bisa dikatakan setiap hari melakukan perjalanan untuk silahturrahmi dan kepentingan-kepentingan agama, bangsa dan lainnya, berikut ini adalah beberapa photo-photo seleksi perjalanan Mualem yang berhasil dikutip oleh tim redaksi partaiaceh.com:


Photo Acara di Rumoh Mualem






Photo Deklarasi Damee di Mesjid Raya










Photo Peresmian Kantor Partai Aceh di Aceh Singkil














Photo Temu Ramah Bersama Masyarakat Takengon










Visi dan Misi Calon Gubernur Aceh Periode 2012-2017 (final)

Written By Partai Aceh on Senin, 19 Maret 2012 | 22.55

VISI DAN MISI CALON GUBERNUR ACEH
PERIODE 2012-2017

Oleh :

dr. H. ZAINI ABDULLAH (CALON GUBERNUR)
MUZAKIR MANAF (CALON WAKIL GUBERNUR)


A.     PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat Aceh merupakan harapan yang harus dicapai sebagai amanah dari indatu kita. Sebagai wilayah modal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan didukung oleh letak geografis yang sangat strategis, terletak di antara Samudera Hindia dan Selat Malaka. Tidak hanya itu, Aceh juga memiliki sumber daya manusia yang cerdas dan terampil. Sejarah telah mencatat bahwa Aceh telah pernah meraih zaman keemasan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan pada masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.
Kejayaan yang pernah dirasakan tersebut akan kita wujudkan bersama pada periode Tahun 2012-2017. Periode ini merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2005 - 2025. Pelaksanaan pembangunan pada tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) 2005-2012 menekankan pada pembangunan pasca konflik dan penanganan korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi pada 26 Desember 2004. Namun, kita menyadari bahwa pembangunan tahap pertama tersebut masih menyisakan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan yang perlu dibenahi.
Lahirnya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, telah memberi peluang yang sangat besar untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh. UUPA idealnya menjadi pondasi bagi pelaksanaan pembangunan Aceh ke depan. Untuk itu, tahap pembangunan kedua ini akan diprioritaskan pada proses keberlanjutan reintegrasi dan konsolidasi perdamaian hasil nota kesepahaman (MoU) Helsinki dan implementasi UUPA yang masih belum terlaksana dengan baik.
Meskipun faktor kerentanan terhadap konflik dapat diminimalkan pada tahap pembangunan pertama , namun masih banyak hal yang telah dituangkan dalam UUPA belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari belum sepenuhnya terwujud kohesi (rekatan) ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat Aceh. Misalnya, masih adanya tumpang tindih pembangunan antar sektor dan antar daerah. Sementara itu, kesejahteraan rakyat masih belum merata meskipun sumber daya pembangunan telah dihabiskan secara masif, baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, maupun Dana Otonomi Khusus serta Dana Bagi Hasil Migas. Belum lagi bila dijumlahkan dengan besaran dana  perbantuan dan dana dekonsentrasi dari Pemerintah Pusat maupun bantuan Lembaga Internasional yang bersifat non-budgeter.
Bila dilihat dari capaian pembangunan tahap pertama, ada beberapa permasalahan yang masih dihadapi Aceh ke depan antara lain:
  1. Belum Optimalnya pelaksanaan UUPA  sebagai wujud MoU Helsinki.  Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki.  UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan perdamaian dan pencapaian pembangunan di Aceh.
  2. Masih tingginya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),  mengakibatkan inefisiensi pemanfaatan anggaran pembangunan dan sekaligus memicu biaya ekonomi tinggi.  Pratik KKN menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas dan produktifitas masyarakat.  Disamping itu, juga proses pembangunan akan lebih berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan masyarakat umum.  Alhasil, kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal.   Untuk itu diharapkan komitmen yang tinggi dari penyelenggara pemerintahan daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat secara luas.
  3. Pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam di Aceh yang belum maksimal, terutama disebabkan karena masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama di kalangan masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat masih banyak yang bertentangan dengan moralitas dan etika agama. Pemahaman dan pengamalan agama di kalangan peserta didik (sekolah umum dan agama) juga belum memuaskan disebabkan antara lain: masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum. Di sisi lain, derasnya arus globalisasi yang umumnya tidak sejalan bahkan bertentangan dengan tuntunan moral Islam, telah mempengaruhi dan mendorong perilaku masyarakat ke arah yang negatif.
  4. Masih tingginya tingkat kemiskinan di Aceh. Penduduk miskin di Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar 19,48 persen, masih lebih besar dari penduduk miskin tingkat nasional yang hanya sebesar 12,36 persen. Disamping itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 3,483 dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebesar 0,936 (BPS, September 2011). Sebaran penduduk miskin Aceh, lebih dominan berada di pedesaan, (80,14%), sedangkan diperkotaan hanya 19,86%. Hal ini mencerminkan bahwa dampak dari pembangunan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum, terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan.
  5. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka (TPT). Walaupun tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 mengalami penurunan, namun kondisi tersebut tergolong masih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Aceh pada tahun 2011 tercatat sebesar 7,43 persen, sementara angka pengangguran terbuka Nasional  hanya sebesar 6,8 persen. Jika dilihat dari sisi gender, keberadaan pengangguran terbuka perempuan tahun 2011 mencapai 8,50 persen lebih tinggi 1,70 persen dibandingkan pengangguran terbuka laki-laki sebesar 6,80 persen.
  6. Keterlibatan peran swasta dalam pembangunan Aceh masih rendah. Struktur perekonomian Aceh masih didominasi oleh konsumsi pemerintah. Partisipasi pihak swasta belum menunjukkan pengaruh yang besar terhadap pembangunan Aceh. Pihak swasta masih sangat tergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).  Di sisi lain, pemerintah daerah sangat mengharapkan investasi swasta, baik yang bersumber dari pengusaha lokal yang ada di daerah, atau pengusaha daerah yang berada di luar daerah, ataupun kemampuan pengusaha daerah untuk menarik pengusaha luar daerah bahkan dari luar negeri untuk berinvestasi. Sinkronisasi investasi pembangunan menjadi imperatif agar terjadi sinergi yang optimal antara berbagai pelaku ekonomi melalui pembentukan kemitraan pemerintah-swasta-masyarakat. Kemitraan tersebut ditujukan untuk mensinergikan aktivitas yang dilakukan oleh dunia usaha dengan program pembangunan daerah. Implementasi dari hubungan kemitraan dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang sesuai dengan sifat, kondisi budaya, dan keunikan lokal.
  7. Sektor Koperasi dan UMKM belum berkembang dengan baik. Sektor Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam menunjang perekonomian daerah sekaligus mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun demikian, sektor ini belum berkembang secara optimal. Misalnya pada tahun 2010, data Kementerian Koordinator Perekonomian menunjukkan bahwa daya serap Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Propinsi Aceh hanya sebesar 0,8% dari total plafon nasional sebesar Rp 24 trilliun. Permasalahan lainnya yang masih dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh adalah terkait dengan iklim usaha yang kurang kondusif, seperti besarnya biaya transaksi akibat masih adanya ketidakpastian berusaha, persaingan pasar yang kurang sehat, terbatasnya akses kepada sumber daya produktif terutama terhadap bahan baku, permodalan, sarana dan prasarana serta informasi pasar. Di sisi lain, tantangan utama yang dihadapi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Aceh adalah masih rendahnya kinerja dan produktivitas usaha dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan bahkan pasar internasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha mikro kecil menengah yang berbasis agro industry, industri kreatif, dan inovatif.
  8. Rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam  yang berdaya guna dan berhasil guna dan berkelanjutan. Sistem pengelolaan sumberdaya alam kurang memperhatikan kondisi alam, sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan kelangsungan pembangunan daerah,.  Hal ini dapat dilihat dari sistem pengelolaan hutan, pertambangan, perkebunan, pesisir dan kelautan yang berdampak pada kerusakan ekosistem, bencana alam, dan tatanan kehidupan sosial masyarakat secara luas. Pemanfaatan sumber daya alam yang baik, selain dapat membuka lapangan kerja baru juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor pertanian masih sangat rendah jika dilihat dari produktivitas tenaga kerja, walaupun telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 48,22%. Hal ini disebabkan antara lain karena rendahnya kepemilikan lahan per kepala keluarga. Rata-rata kepemilikan lahan perkepala keluarga hanya sekitar 0,25 – 0,6 ha/kk  dengan Indeks Pertanaman (IP) sekitar 1,28 pertahun, sedangkan produktivitas padi baru mencapai 4,6 ton/ha. Disamping sektor pertanian,  sektor-sektor lain yang bergerak dalam pemanfaatan potensi sumberdaya alam juga mengalami persoalan yang sama sehingga belum mampu memperkuat nilai tambah masyarakat terhadap produk yang dihasilkannya.
  9. Pertumbuhan ekonomi Aceh masih rendah. Lemahnya pengelolaan sumber daya alam, keuangan, dan sosial-ekonomi masyarakat yang terjadi sejauh ini, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi di Aceh mengalami instabilitas. Berdasarkan data Bank Indonesia  pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sebesar 5,02 persen, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat sebesar 6,5 persen. Disamping itu, jika dilihat dari perkembangan beberapa tahun terakhir (2007-2011), pertumbuhan ekonomi Aceh menunjukkan kecenderungan yang fluktuatif. Hal ini menggambarkan bahwa pondasi struktur ekonomi Aceh masih lemah dan labil. Perubahan harga jual komoditi migas dan produk pertanian di pasaran dunia sangat mempengaruhi nilai sumbangan produk yang paling dominan dalam struktur ekonomi Aceh. Hal ini disebabkan karena ekspor kedua sektor ini masih dalam bentuk bahan mentah (row material). Sehingga, nilai tambah yang diperoleh dari hasil ekspor komoditas ini menjadi sangat kecil.
Berdasarkan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi agenda utama pembangunan Aceh akan dituangkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh Tahun 2012-2017.

B.      VISI

Dalam menentukan arah pandangan ke depan yang menggambarkan tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan pembangunan, penata kelolaan pemerintahan daerah, penguatan struktur ekonomi, pengefektifan penyelenggaraan Dinul Islam dan pemberdayaan masyarakat, serta guna menyatukan persepsi, interprestasi serta komitmen seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka perlu ditetapkan Visi  Provinsi Aceh 2012-2017.
Memperhatikan berbagai kecenderungan Nasional dan Internasional serta kondisi dan karakteristik lokal Aceh dengan berbagai permasalahan yang ada di Provinsi Aceh saat ini, maka dapatlah dilakukan analisis berbagai hambatan dan tantangan serta upaya solutif dalam mengatasinya serta meningkatkan potensi pembangunan daerah secara komprehensif.
Berdasarkan potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia termasuk potensi sosial budaya dan sinergitas diantara berbagai sumberdaya tersebut serta didukung oleh kuatnya partisipasi aktif dan seluruh stakeholder pembangunan di Aceh, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanir-rahim dengan mengharap Ridha dan RahmatNya, kami menetapkan Visi Pemerintahan Aceh Periode Tahun 2012-2017 adalah :

ACEH YANG BERMARTABAT, SEJAHTERA, BERKEADILAN,
DAN MANDIRI BERLANDASKAN UUPA SEBAGAI WUJUD MoU HELSINKI

Kata-kata yang tergabung di dalam kalimat membentuk visi tersebut, bermakna;
Bermartabat dapat diwujudkan melalui penuntasan peraturan-peraturan hasil turunan UUPA dan peraturan perundangan lainnya, pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta penegakan supremasi hukum dan HAM, mengangkat kembali budaya Aceh yang islami dan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh melalui pembangunan ekonomi berazaskan pada potensi unggulan lokal dan berdaya saing, pengoptimalisasi  pemanfaatan sumber daya alam dan geopolitik Aceh, peningkatan indeks pembangunan manusia dan mengembangkan kemampuan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkeadilan adalah terwujudnya pembangunan yang adil dan merata yang dilakukan secara partisipatif, proporsional dan berkelanjutan berdasarkan prinsip kebutuhan dan azas manfaat bagi masyarakat Aceh.

Mandiri adalah Aceh mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang melimpah dan keunggulan geostrategis melalui penguatan kapasitas sumberdaya manusia, efesiensi dan efektifitas anggaran, serta penguasaan teknologi informasi, sehingga bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh.

Berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki adalah mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan Aceh yang efektif dan efesien sebagaimana yang telah dituangkan dalam Undang-Undang tersebut guna tercapaianya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur dan sejahtera dalam bingkai NKRI.

C.   MISI           
Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Aceh sebagai berikut:

Misi Pertama
Memperbaiki tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui Implementasi dan penyelesaian turunan UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi.I ni bermaksud mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan amanah melalui implementasi peraturan-peraturan turunan UUPA. Selanjutnya, peningkatan profesionalisme dan pengelolaan sumber daya aparatur, penguatan sistem pendataan penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efesiensi struktur pemerintahan, membangun tranparansi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Menjadikan UUPA dan turunan peraturannya sebagai acuan pelaksanaan dan percepatan pembangunan Aceh secara menyeluruh serta mewujudkan perdamaian abadi di Provinsi Aceh;

Misi Kedua
Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan Nilai-Nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan masyarakat adalah membangun masyarakat Aceh yang  beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beretika dan berkarakter, dengan mengangkat kembali budaya Aceh yang bernafaskan Islami dalam upaya pengembalian harkat dan martabat masyarakat Aceh.  Mengiplementasikan budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan  bermasyarakat secara efektif dan tepat.

Misi Ketiga
Memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumber daya manusia adalah mengembangkan kerangka ekonomi kerakyatan melalui peningkatan potensi sektor unggulan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat secara optimal; menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam memenuhi capaian Millenium Development Goals (MDGs), memperluas kesempatan kerja melalui pembangunan infrastruktur ekonomi sektor riil dan pemihakan kepada UKM dan koperasi. Pembangunan ekonomi yang difokuskan kepada sektor pertanian yang berbasis potensi lokal masing-masing wilayah.
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Aceh adalah mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, menurunkan angka buta aksara, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) dalam berbagai tingkat pendidikan, menurunkan disparitas partisipasi antar wilayah, gender dan sosial ekonomi serta antar satuan pendidikan. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui meningkatnya angka harapan hidup, menurunya angka kematian bayi, menurunnya angka prevalensi gizi buruk serta efektifitas penanganan penyakit menular guna pencapaian MDGs;

Misi Keempat
Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan adalah terwujudnya pembangunan daerah yang berbasis kebutuhan dan kemanfaatan melalui perencanaan yang tepat, fokus dan tuntas. Terwujudnya penanganan tata ruang terpadu dalam pelaksanaan pembangunan daerah melalui pembangunan berbasis lingkungan, pengelolaan dan pengendalian bencana, perbaikan sistem dan jaringan sarana dan prasarana transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata;


Misi Kelima
Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA adalah terwujudnya masyarakat Aceh yang mampu memanfaatkan potensi-potensi sumber daya alam yang berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan mendorong masyarakat yang lebih produktif, kreatif, dan inovatif.

D.       SASARAN DAN KEBIJAKAN
Pembangunan Aceh 2012-2017 merupakan perwujudan visi dan misi kepala daerah yang akan dilaksanakan memalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh. Untuk menerjemahkan visi dan misi yang telah kami susun di atas maka perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah dan sasaran dan kebijakan sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya.

Misi Pertama
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Aceh yang amanah melalui penyelesaian turunan dan Implementasi UUPA untuk menjaga perdamaian yang abadi, dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Terwujudnya penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA yang sangat penting seperti Peraturan Pemerintah (PP),  Peraturan Presiden (Perpres),  Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  2. Terwujudnya implementasi UUPA secara cepat dan akurat melalui implementasi berbagai turunan UUPA yang mengikat dalam upaya pencapaian keutuhan, perdamaian abadi, dan percepatan pembangunan yang berkelanjutan;
  3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bermartabat, baik, bersih, dan amanah serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dengan mengedepankan kualitas kerja dan profesionalisme;
  4. Terwujudnya birokrasi yang kuat melalui mengoptimalkan pelayanan publik, menjaga kelangsungan pembangunan yang berkelanjutan melalui terciptanya supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Tersedianya ruang dialog publik yang bebas dan bertanggung jawab serta peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat sipil dalam kehidupan politik dan kegiatan pembangunan;
  5.  Terciptanya tata kelola yang tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penguatan sistem kelembagaan yang memiliki nilai-nilai demokrasi yang diitik-beratkan kepada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, non-diskriminasi, dan kemitraan.

Kebijakan
  1. Menuntaskan penyelesaian peraturan-peraturan turunan UUPA, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Qanun, dan peraturan perundangan-undangan lainnya
  2. Melaksanakan UUPA secara sungguh-sungguh dan menyeluruh sebagai konsekwensi logis dari hasil MoU Helsinki dengan melahirkan berbagai peraturan-peraturan turunan UUPA yang mengikat;
  3. Membangun transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintahan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur sesuai dengan potensi dan profesionalisme bidang tugasnya;
  4. Memperkuat birokrasi pemerintahan dengan penguatan sistem penataan kelembagaan satuan kerja dan semangat demokrasi serta penegakan supremasi hukum;
  5.  Meningkatkan peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan  pembangunan;
  6.  Fasilitasi penguatan pengawasan keuangan daerah dan pembinaan administrasi anggaran daerah secara tranparasn dan akuntabel;

Misi Kedua
Menerapkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam di semua sektor kehidupan  dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Membangkitkan kembali pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap sejarah Aceh sebagai nilai budaya dalam tatanan kehidupan;
  2. Terciptanya nilai-nilai budaya Aceh dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam upaya pengembalian harkat dan martabat Aceh yang telah hilang akibat berbagai persoalan konflik dan bencana yang telah terjadi;
  3.  Terwujudnya masyarakat Aceh berkualitas, memiliki karakter Islami yang dicirikan dengan sehat jasmani, rohani dan sosial, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki moral dan etika yang baik, rajin, tangguh, cerdas dan memiliki kompetensi dan daya saing, toleransi tinggi, berbudi luhur, peduli lingkungan, patuh pada hukum, serta mencintai perdamaian.
  4.  Meningkatnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan ketaatan masyarakat serta  aparatur pemerintah terhadap pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam;
  5.  Meningkatnya peran ulama terhadap penetapan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan untuk pengefektifan penerapan nilai-nilai Dinul Islam dan mengangkat kembali budaya-budaya Aceh yang Islami;

Kebijakan
  1. Membangun kembali pengetahuan dan wawasan sejarah dan nilai-nilai budaya Aceh dalam kehidupan masyarakat;
  2.  Melaksanakan nilai-nilai Dinul Islam di dalam penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan bersih serta di dalam kehidupan masyarakat
  3. Pemberlakuan nilai-nilai Dinul Islam secara komprehensif dengan mengedepankan kearifan lokal;
  4. Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam;
  5. Meningkatkan kualitas dan efektifitas penyebaran nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan masyarakat melalui memperbanyak intensitas kegiatan-kegiatan keagamaan dan menghidupkan kembali budaya-budaya Aceh yang bernuansa keislaman;
  6. Meningkatkan kapasitas aparatur pelaksana nilai-nilai Dinul Islam dan peran serta ulama dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penguatan dan pengembangan kapasitas lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), lembaga Dinul Islam yang berfungsi menegakkan amar makruf nahi mungkar;
  7. Meningkatkan kerjasama antar lembaga terutama dengan lembaga pendidikan dalam upaya membangun pemahaman dan pengetahuan tentang nilai-nilai Dinul Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan;
  8.  Menjamin hak-hak kerukunan beragama dalam upaya peningkatan toleransi dan kedamaian.

Misi Ketiga
Memperkuat struktur ekonomi dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di setiap wilayah serta terwujudnya  sektor pertanian,    industri, perdagangan dan pariwisata menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditas unggulan yang berkualitas;
  2.  Menurunnya angka kemiskinan absolut dengan perbaikan pendapatan dan pemberdayaan kemandirian melalui perluasan lapangan usaha;
  3. Berkembangnya sistem agribisinis yang mampu menyediakan produk-produk pertanian yang cukup, bermutu dan aman konsumsi;
  4. Terwujudnya kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian serta peningkatan pendapatan petani;
  5. Meningkatnya luasan areal baru lahan pertanian dan produktivitas lahan pertanian dengan penyediaan prasarana dan pengendalian  dalam mendukung peningkatan produksi pertanian;
  6. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat dengan penyediaan fasilitas usaha mikro dan kawasan pesisir;
  7. Meningkatnya pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah terpencil dan pesisir melalui pengolahan hasil pertanian dan perikanan budidaya yang berkelanjutan dengan penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas investasi dalam mengembangkan usaha penjamin hasil produksi pertanian dan perikanan;
  8. Pengembangan sektor pertanian berbasis komoditi unggulan sesuai dengan Sumberdaya alam dan agro ekosistem wilayah;
  9. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas pada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan dayah, pendidikan vokasional dan pendidikan tinggi dalam menjawab tantangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan;
  10.  Tersalurnya pemberian bantuan subsidi dan beasiswa bagi keluarga miskin dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian millenium development goals (MDGs);
  11. Terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah;
  12. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta penguatan imunisasi dengan penyiagaan terhadap dampak gizi buruk dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran MDGs;
  13. Meningkatnya penyediaan pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat dan ketersediaan obat esensial di sarana pelayanan dasar;
  14. Terselenggaranya jaminan sosial berbasis asuransi kesehatan atau Jaminan Kesehatan  Masyarakat Aceh (JKMA);
  15.  Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dengan pembinaan kemandirian masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat; 
Kebijakan
  1. Menumbuhkembangkan komoditas unggulan daerah yang sesuai dengan  agro ekosistem wilayah, dalam upaya menciptakan mata pencaharian tetap kepada masyarakat dengan skala usaha menguntungkan;
  2. Pengembangan industri dan pariwisata berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, menurunkan pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
  3. Perluasan areal pertanian serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
  4. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian;
  5. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;
  6. Pembangunan dan pemeliharaan pengairan dan sistem irigasi yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi;
  7. Fasilitasi pengembangan pengolahan hasil pertanian dan sistem usaha secara berkelanjutan;
  8. Fasilitasi Pengembangan penangangan pasca panen pertanian melalui penguatan sistem pemasaran daerah;
  9. Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan dan penguatan serta pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan;
  10. Tercapainya perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan dayah yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bekualitas secara merata dan proporsional antar lembaga pendidikan dan wilayah;
  11. Pengembangan pendidikan Vokasional dan Perguruan Tinggi dalam menjawab tantangan perkembangan global dan kebutuhan ketenagakerjaan daerah;
  12. Peningkatan kualitas layanan pendidikan daerah melalui penyediaan infrastruktur dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis muatan lokal (IPTEK dan IMTAQ)
  13. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar  (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi sebagai penjaminan kepastian pendidikan masyarakat Aceh;
  14. Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemberian bantuan beasiswa dan penerapan pendidikan dasar dan menengah gratis menuju pencapaian MDGs;
  15. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemenuhan kebutuhan fasilitas dan infrastruktur kesehatan dengan menjaga keseimbangan antar wilayah serta pemberian ansuransi kesehatan kepada masyarakat ;
  16. Peningkatan layanan kesehatan bagi ibu dan anak serta penyiagaan dampak gizi buru dan pengendalian penyakit menular dalam pencapaian sasaran millenium development goals (MDGs);
  17. Peningkatan ketersedian obat-obatan publik dan perbekalan kesehatan serta pelayanan kesehatan rujukan bagi keluarga miskin;
  18. Peningkatan pengetahuan dan paradiqma masyarakat terhadap pengembangan lingkungan sehat dan hidup sehat;

Misi Keempat
Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Terciptanya pembangunan terintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan secara berkelanjutan melalui berbagai komitmen terhadap pemanfaatan tataruang dan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan;
  2. Terwujudnya keselarasan dan keserasian program pembangunan antara RTRWA, RPJPA dan Dokumen lainnya;
  3. Terwujudnya pembangunan infrastruktur daerah yang seimbang, merata dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan masyarakat dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan dalam mengantisipasi dampak resiko bencana secara seimbang;
  4. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan memperbaiki mutu lingkungan dengan meningkatkan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Kebijakan
  1. Menciptakan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah;
  2. Pengembangan seluruh potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup secara seimbang dan berdaya guna sesuai dengan fungsi dan daya dukung wilayah Aceh;
  3. Peningkatan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek lingkungan dan dampak resiko bencana;
  4. Peningkatan perlindungan, pemulihan kawasan kritis, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara integrasi sebagai modal dasar pembangunan dalam rangka memperbaiki kualitas kehidupan;
  5. Membangun komitmen bersama yang kuat untuk menjadikan Aceh tanggap dengan membangun berbagai jaringan transportasi dan infrastruktur penghubung antar wilayah dengan mengedepankan kebutuhan dan manfaat serta pengurangan dampak resiko bencana;

Misi  Kelima
Mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan SDA, dengan sasaran sebagai berikut:
  1. Terwujudnya sistem pengelolaan sumber daya alam terbarukan berdasarkan prinsip kemanfaatan bersama baik antar wilayah maupun antar kawasan;
  2. Terwujudnya ketahanan pangan daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah;
  3. Terkelolanya sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup  melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat;
  4. Terekplorasinya sumberdaya alam secara baik dan benar dalam upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat Aceh secara berkelanjutan melalui penguatan sistem transportasi dan jaringan infrastruktur;
  5.  Terwujudnya produktivitas dan nilai tambah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta hasil pertambangan yang dapat berfungsi sebagai lumbung energi daerah dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem;
  6. Terwujudnya pusat pertumbuhan (growth pole and growth center) sebagai daya saing wilayah dengan menciptakan produk unggulan lokal yang kreatif, inovatif, serta memiliki nilai kekhasan yang kuat tanpa merusak lingkungan.
Kebijakan
  1. Meningkatkan inovasi dan kreatifitas yang memberikan nilai tambah pada produksi masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan berdasarkan keseimbangan  wilayah;
  2. Menumbuhkembangkan konsep agribisnis dan agroindustri untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan menyerap tenaga kerja terutama di wilayah perdesaan;
  3. Mengembangkan kawasan potensi perikanan tangkap untuk menjadi kawasan minapolitan dengan memanfatkan investasi usaha perikanan dalam upaya membuka lapangan kerja dan nilai tambah masyarakat;
  4. Meningkatkan pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan melalui produktifitas dan pemanfaatan fungsi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan secara tepat guna dan berhasil guna;
  5. Meningkatkan dukungan inovasi teknologi untuk menciptakan pemamfaatan sumber daya alam terbarukan melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan nilai tambah dan produktifitas;
  6. Membangun sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan sebagai kawasan industri dengan memperhatikan dampak lingkungan dan risiko bencana;
  7. Mengembangkan kawasan industri wisata melalui pemanfaatan sumberdaya alam dengan membangun prinsip ekonomi kreatif berdasarkan komoditi unggulan daerah;
  8. Melakukan pembinaan dan penguatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mengembangkan hasil pemanfaatan sumber daya alam yang berdaya saing dan diterima pasar dalam dan luar negeri.


Banda Aceh, 08 Maret 2012




dr. H. ZAINI ABDULLAH
(Calon  Gubernur Aceh)





MUZAKIR MANAF
(Calon Wakil Gubernur Aceh)

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh
Klik pada Gambar untuk membaca

Pengumuman

= INI MERUPAKAN WEBSITE RESMI PARTAI ACEH, SELAIN DARI WEBSITE INI ADALAH PALSU #WASPADA_PENIPUAN =

Berita Terbaru

 
Tentang Website: Syarat | Peta Situs | Kontak
Copyright © 2012. Official Website Partai Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Website:Tim Pemenangan Pusat
Partai Aceh