Headlines News :
Tampilkan posting dengan label Opini. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Opini. Tampilkan semua posting

Abu Razak: Partai Aceh Jangan Jadi Penonton

Written By Partai Aceh on Kamis, 28 Juni 2012 | 22.48

LANTAI dua Kantor Partai Aceh Sabtu, (9/6), pukul 09.30 WIB, Banyak tamu duduk di ruang tunggu, ada juga satu dua, lalu lalang dengan meneteng map yang rapi, sepertinya surat-surat yang harus segera ditanda-tangani.

Bagian rumah tangga, yang bernama Husna dengan ramah menyuguhkan kopi. Sesekali, terdengar menawarkan pada tamu, “teungku teh atau kopi” tanya Husna dengan ramah.  Abu Yuh,  Ketua Komite Peralihan Aceh, Meulaboh Raya bersama rombongan terlihat keluar dari ruangan. Lalu ruangan yang sama masuk pula Raja Mulia, Ketua Partai Aceh, Naga Raya dengan lima anggota. 
Itulah ruang kerja Abu Razak, panggilan akrab Kamaruddin Abubakar, yang dicat dengan warna khas Partai Aceh, perpaduan warna merah, hitam, putih. 

“Siang nanti, kami bersama pengurus akan berangkat ke Nagan Raya, menghadiri pertemuan silaturrahmi partai koalisi pendukung pasangan Cabup/Cawabup Nagan Raya, Drs HT Zulkarnaini/HM Jamin Idham” kata Abu Razak.

“Sebentar lagi ada pertemuan dengan Ketua Komite Peralihan Aceh, dan Partai Aceh Wilayah Alas, Aceh Tenggara”, tambah Ketua Pemenangan Pusat Calon Kepala – Wakil kepala Pemerintah Aceh, dr. H. Zaini Abdullah – Muzakir Manaf, membuka pembicaraan.
Di sela-sela menerima tamu, Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh ini menjawab pertanyaan Hamdan Budiman.

Jadwal anda sangat padat ?
  
Ya, itu sejak dulu, sejak Partai Aceh mendaftarkan Calon Kepala Pemerintah. Kita harus bertemu dengan banyak orang  untuk mejelaskan visi-misi  guna membangun kebersamaan dan kekompakkan. Terutama kekompakkan Tim Pemenangan dari tingkat pusat sampai ke Gampong-gampong.

Pada putaran pertama, Partai Aceh meraih dukungan rakyat, bagaimana dengan putaran dua?

Alhamdulillah, Partai Aceh menang ditingkat Propinsi dan menang di enam Kabupaten, serta tiga pasangan masuk dalam putaran kedua. Makanya, sampai saat ini, Partai Aceh terus melakukan konsolidasi dan kampanye kedaerah-daerah yang masuk putaran dua.

Di Aceh Barat, setelah Kader yang diusung Partai Aceh, kalah, kita telah melakukan kontrak politik dengan Calon Bupati– Wakil Bupati Aceh Barat, Teuku Alaidinsyah dan Rachmat Fitri. Begitu juga di  Nagan Raya dengan Calon Baupati– Wakil Bupati Drs HT Zulkarnaini/HM Jamin Idham dan di Aceh Tenggara Kita dukung sedangkan, pasangan Ir. H. Hasanuddin Beruh,MM dan H. Ali Basrah, S.Pd, MM nomor urutan 2.
Sementara di Bieureun, Calon Bupati-Wakil Bupati Ruslan M Daud/Mukhtar Abda dan Aceh Barat Daya, Ir. Jufri Hasanuddin,MM – Yusrizal Razali, itu memang sudah kader Partai Aceh.

Berkoalisi dengan partai lain yang lolos ke putaran dua apa untungnya, toh Kepala Pemerintah Aceh kan tetap dari Partai Aceh?

Partai Aceh harus menang di Kabupaten/kota, supaya mudah bersinergi dan koordinasi dalam menjalankan visi-misi mensejahterakan masyarakat. Selama ini, sangat banyak masyarakat Aceh belum memperoleh haknya untuk memperbaiki taraf hidup. Makanya, Kader Partai Aceh jangan jadi penonton, kerana kita adalah pemain.

Apa harapan Anda pada masyarakat, khususnya kader Partai Aceh? 

Ya, kita telah mengintruksikan kepada jajaran Komite Peralihan Aceh dan Partai Aceh  untuk terus berkerja keras, membangun komunikasi dengan semua pihak agar terwujud kekompakan, memperkecil perbedaan, menta’ati keputusan tertinggi partai, tidak terpancing dengan isu-isu murahan.
Bagitu juga, kita minta para ulama, tokoh masyarakat, dan segenap lapisan masyarakat untuk terus membantu dan berdoa agar seluruh Calon Bupati yang diusung Partai Aceh mendapat kemenangan, karena tujuan kita sama untuk mewujudkan cita-cita perjuangan rakyat Aceh.

Tiba-tiba, seorang tamu masuk, lelaki itu berbadan tegap, mungkin anggota Komite Peralihan Aceh, atau bahkan mungkin pengurus organisasi mantan kombatan, langsung menghampiri Abu Razak, ia mengatakan sesuatu sambil berbisik. “Ia, ya kita berangkat”, kata Abu Razak tiba-tiba. “Kamu harus berangkat juga ke Nagan Raya”, tambahnya pada lelaki itu.  []

sumber: atjehpost.com

Opini - Harapan Mahasiswa Aceh di Malaysia

Written By Partai Aceh on Minggu, 24 Juni 2012 | 12.31

BANDA ACEH - Badan Kebajikan Mahasiswa Aceh Universiti Kebangsaan Malaysia (BAKADMA UKM) menyambut baik terpilih Zaini Abdullah –Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012 - 2017.

Merekapun berharap, pasangan yang diusung Partai Aceh ini dapat mewujudkan sejumlah hal, seperti, penguatan moral dan akhlak rakyat yang selama ini sudah memudar dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama dengan abu-abu para ulama Aceh dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Aceh.

“Peningkatan pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat kurang mampu dengan cara memberikan pelayanan kesehatan gratis, mudah, cepat dan tepat. "Tidak Perlu bersusah payah keluar Negeri, kalau layanan kesehatan terjamin di Aceh,” tulis Presiden BAKADMA UKM, Teuku Muttaqin Mansur dalam siaran persnya, Sabtu, 23 Juni 2012.

Muttaqin juga meminta Pemerintah Aceh kedepan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi rakyat Aceh, baik PNS maupun non PNS dengan cara memberikan beasiswa penuh kepada mereka sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.

“Kami juga mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur agar memasukkan syarat kemampuan membaca al-Quran sebagai salah satu syarat tambahan untuk calon penerima beasiswa Aceh demi menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi yang IMTEK dan IMTAQ mengingat Aceh adalah sebagai daerah Syariat,” katanya

Mahasiswa, kata dia, juga mendorong aparat penegak hukum agar dapat bersinergi dengan aparat gampong, mukim, ulama, dayah dan lembaga pendidikan dalam rangka mencegah menjalarnya korupsi dan kolusi pada instansi pemerintah, pada instansi penegak hukum dan ditempat-tempat lain di Aceh. “Kami juga mendorong untuk diambil tindakan tegas kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi. Karena kalau tidak korupsi akan melumpuhkan sendi-sendi pembangunan Aceh yang lebih bermartabat kedepan.”

Terakhir, pentingnya menempatkan orang-orang yang punya kemampuan pada bidang ahlinya dalam pemerintahan Aceh bukan karena hanya kedekatan saja tetapi juga karena punya moraliti yang bagus dan integritas ke Acehan yang kuat. []

sumber: atjehpost

Opini - Membangun Aceh dalam Kebersamaan dan Kedamaian

Written By Partai Aceh on Senin, 28 Mei 2012 | 12.30

PEMILIHAN Kepala Pemerintah/Wakil Kepala Pemerintah Aceh telah berlangsung dengan sukses pada 9 April 2012 lalu, meskipun sebelumnya banyak pihak menyatakan kekuatiran atas proses demokrasi tersebut. Berbagai dinamika politik itu telah menjelaskan kepada kita secara terang benderang, bahwa kedewasaan berpolitik rakyat Aceh tidak pantas diragukan lagi.

Rakyat secara dominan telah memberi kepercayaan kepada Partai Aceh dengan memberi suara hingga dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf ditetapkan sebagai pemenang setelah merperoleh dukungan 1.327.695 suara atau  55,78 persen.

Irwandi Yusuf hanya mampu mengumpulkan 694.515 suara atau 29,18 persen. Sementara Muhammad Nazar-Nova Iriansyah mengumpulkan 182.876 suara atau 7,65 persen. Dua pasang calon perseorangan lainnya, Darni M. Daud dan Teungku Ahmad Tajuddin hanya memperoleh masing-masing 96.767 suara (4,07 persen) dan 79.330 suara (3,33 persen).

Partai Aceh juga mendominasi pemilihan diberbagai tingkat kabupaten/kota. Ini semua tidak terjadi dengan sendirinya, tentu didahului oleh proses-proses politik yang panjang. Dukungan rakyat ini adalah sebagai wujud kebersamaan untuk melanggengkan perdamaian yang menjadi prasyarat untuk kesejahteraan rakyat.
MOU Helsinki yang ditanda-tangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM, dan atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka,  Malik Mahmud Al Haytar.

Point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Lalu lahir Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh,  BAB XI PARTAI POLITIK LOKAL,  Pasal 75 (1) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh.

Adapun visi Parta Aceh adalah:  "Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka."

Sedangkan misinya: "Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir Masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia."

*****

Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, berdirinya  Boedi Oetomo, selanjutnya   pada 1912  berdirilah Partai Politik pertama Indische Partij dalam bingkai Belanda. Meski dalam zaman dan semangat yang berbeda, Partai Aceh yang lahir 8 April 2008 dengan diawali penandatangani kesepahaman bersama 15 Agustus 2005 di Helsinki, Filandia, Bisa juga dipandang sebagai kebangkitan Aceh untuk kesekian kali pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945; pasang surut hubungan Aceh dan Indonesia telah diabadikan dalam lembaran-lembaran sejarah, Aceh juga pernah membuat ikrar perdamaian dengan Indoensia yang mendatai berakhirnya gejolak politik DI/TII pada tahun 1957, yang dikenal dengan IKRAR LAMTEH.

*****

Kepala/Waki Kepala Pemerinta Aceh Terpilih, dr. H. Zaini Abdullah – Tgk. Muzakir Manaf, bersama Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haytar, Pimpinan Partai Aceh lainnya meskipun belum dilantik terus membangun komunikasi dan membangun akses pemerintahan Aceh dengan Jakarta, dan dengan pemangku kepentingan lainnya, tentu hal ini bertujuan adanya harmonisasi, guna mewujudkan cita-cita perdamaian Aceh.

Sasarannya sudah jelas sesuai dengan visi-misi Kepala /Wakil Kepala Pemerintah Aceh Priode 2012 – 2017 menciptakan kemandirian dan kesejahteraan, dengan memperkuat bidang capital (dana dan peralatan), mengerahkan potensi modal dan political will untuk menggali sumber daya alam (SDA), guna menghasilkan dana untuk meningkatkan  
kualitas-kuantitas sumber daya manusia (SDM).
Memperkuat science dan technology, serta meningkatkan pendidikan dan teknologi untuk menghasilkan tenaga ahli di berbagai bidang untuk menjadi teknokrat (pendamping pemerintah Aceh) dan tenaga  teknis di lapangan.

Re-empowering management (penguatan manajemen)  pemerintahan. Di mana, meningkatkan kualitas pelayanan kepada  masyarakat, mencegah dan memberantas korupsi kolusi dan nepotisme  (KKN), dengan memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan dan penegakanhukum. Karena, selama ini mayoritas para birokrat dan penegak hukum  
bobrok integritas moralnya.

Peluang ini bukan tidak ada tantangan, terutama implementasi MoU-UUPA  
dan pembangunan. Setidaknya,  permasalahan penyelarasan MoU Helsynki dengan UUPA pada beberapa poin serta memastikan PP, serta Qanun sebagian turunan dari UUPA;

Sejalan dengan realitas tersebut, menjadi harapan bersama Zaini-Muzakir akan  dapat menjalankan MoU/UUPA dan pembentukan sekitar 60- an qanun serta pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Terjalinnya, kebersamaan masyarakat, tokoh-tokoh Aceh, politisi, intelektual, cendikiawan,  
ulama, serta civil society (masyarakat sipil), harmonisasi dan bargaining politic dengan pemerintahan pusat, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka ke depan di samping perlu komitmen dan konsistensi  Jakarta, juga harus adanya persamaan persepsi dan aksi 
politik (legislatif dan eksekutif),

Oleh: Wakil Ketua Partai Aceh; Kamaruddin Abubakar (Abu Razak)
Disampaikan Pada Seminar LPMA, Tanggal 20 Mei 2012 di Hotel Lading, Banda Aceh

Doto Zaini: Pemantauan Uni Eropa Berakhir, Perdamaian Aceh Tetap Mulus

Written By Partai Aceh on Kamis, 24 Mei 2012 | 00.40

BANDA ACEH - Perdamaian di Aceh tetap berjalan mulus walaupun program pemantauan oleh Uni Eropa dengan stakeholder terkait berakhir. Hal ini dikatakan Gubernur Aceh terpilih Zaini Abdullah pada penutupan Aceh Peace Prosess Support Program (APPS) di Hermes Palace Hotel, Rabu 23 Mei 2012.

Berakhirnya pemantauan perdamaian oleh LSM dan lembaga pemerintah luar negeri yang didanai Uni Eropa, menurut Doto Zaini, sapaan akrab Zaini Abdullah, tidak serta merta membuat perdamaian Aceh berakhir.

"Dengan berakhirnya APPS, maka hubungan dengan Pemerintah Pusat saya kira dilanjutkan dengan cara pendekatan dan lobi-lobi. Dan itu memang sudah rencana antara kedua pihak terkait," kata Doto Zaini.

Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, kata dia, melalui Menteri Koordinator Polhukam akan melanjutkan kerjasama, dengan lobi-lobi terutama dalam implementasi MoU Helsinki.

"Meskipun pantauan asing telah berakhir kita berharap bahwa pedamaian ini terus berlanjut. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan perdamaian ini, sudah ada dalam visi misi kami," ujarnya.

Selain itu, kata Zaini, Pemerintah Aceh juga akan tetap membangun hubungan dengan Uni Eropa untuk melakukan program di Aceh. "Saya kira walaupun program mereka telah berakhir, tentu ada yang belum kita sampaikan kepada mereka. Sementara ini bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa sangat bagus sekali," katanya.

Komitmen Pemerintah Aceh untuk mempertahankan perdamaian kerjasama berakhir, kata Doto Zaini, akan berlanjut berkat kerjasama yang lebih baik dan rapi.

"Terkait beberapa kasus yang dipaparkan oleh CMI (Crisis Management Initiative) yang belum selesai antara Pusat dengan Aceh, sementara pihak ketiga tidak ada lagi, kita harap perdamaian berjalan mulus. Karena mulusnya perdamaian, Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan implementasi MoU Helsinki dengan tiga perkara, kejujuran, keiklasan dan keterbukaan."[]

Sumber: atjehpost.com

Opini - Peradaban dan Pemerintah

Written By Partai Aceh on Senin, 14 Mei 2012 | 19.54

Peradaban di Aceh tampaknya belum mampu dimaknai secara jelas. Ini terjadi karena berbagai sebab. Di antaranya karena sebagian besar seniman dan budayawan belum menguasai media dan belum memahami sistem pemerintah yang mendominasi pertunjukan seni dan kegiatan kebudayaan. Penyebab lain karena pemerintah belum memahami beda antara seni, budaya, dan seni-budaya. Tanpa sengaja kekeliruan pemahaman pun sampai pada masyarakat.

Satu lagi,  pemerintah menganggap seni dan budaya itu satu kata dan sebagai kata benda. Padahal ‘seni’ dan ‘budaya’ merupakan dua kata dan keduanya adalah kata kerja. Misalnya, ketika mengadakan acara seni, pemerintah menulis temanya ‘Seni Budaya’ dengan mata acara tarian, menyanyi,  dan semacamnya. Dengannya, saat disebut kata ‘seni’ atau ‘budaya,’ maka masyarakat awam cenderung memahaminya sebagai tari-tarian dan menyanyi.

Sementara, arti kata ‘seni’ adalah indah. Jadi, seni bermakna ciptaan yang indah. Dan kesenian adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keindahan yang diciptakan manusia. Arti kata ‘budaya’ adalah budi dan daya atau daya pikir. Kata ‘budi’ dan ‘daya’ mengalami perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Belakangan, budaya dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat, suku, bangsa maupun seluruh manusia.

Kata budi dan daya sendiri kini sering dimaknai dengan peradaban. Sesuatu yang menjadi hasil daya pikir disebut peradaban, dan jika itu dapat diterima dengan baik oleh orang-orang dan mereka melakukannya secara berganti generasi,  maka disebut kebudayaan. Sehingga, hasil peradaban ada yang menjadi budaya seperti bentuk rumah Aceh, gulee pliek, rapai, dan sebagainya dan ada pula yang tidak menjadi budaya seperti sandal kayu di masa silam.

Begitulah pemaknaan kata yang seharusnya dikabarkan kepada seluruh orang Aceh. Kesalahan pemahaman dan pendapat tentang pemaknaan kata terjadi karena orang-orang yang menangani kegiatan seni di dinas pemerintah bukan ahlinya, begitu pun orang-orang yang memegang ketentuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kurang mengerti tentang kebudayaan.

Kekeliruan lain, pemerintah mengecilkan ruang seni dan budaya dengan menampilkan kegiatan pertunjukan semata. Mereka memanfaatkan anggaran untuk seni atau budaya untuk hiburan semata. Lalu, orang bertanya, mengapa hanya pertunjukan yang dibuat? Sebagian orang yang tahu tentang itu menjawab, mereka hanya melakukan itu karena selain bisa menghibur diri mereka dengannya, mereka juga mendapat keuntungan dari sisa-sia kegiatan tersebut.

Padahal, yang lebih mendasar dilakukan pemerintahan adalah memperbaiki pemahaman mereka sendiri tentang seni, budaya dan peradaban Aceh, lalu memperbaiki pemahaman masyarakat terhadapnya. Terkait alokasi anggaran, seharusnya diutamakan kepada bidang pendidikan tentang peradaban, sejarah, budaya dan seni.

Misalnya, secara berkesinambungan, pemerintah di Aceh mengadakan pelatihan tari Seudati dan Rukon untuk seluruh sekolah-sekolah dan perguruan di Aceh,  yang ditangani oleh ahli masing-masing dari jenis seni tersebut. Orang- orang dinas pemerintah bertindak sebagai pengalokasi anggaran dan pengawas, bukan melibatkan diri.

Atau, pemerintah membuat program secara formal, seperti memasukkan pelajaran sejarah, budaya, seni dan peradaban Aceh ke semua lembaga pendidikan tersebut, baik sebagai pelajaran tambahan maupun pelajaran utama. Ini yang berguna untuk peradaban Aceh, bukan pesta seni yang tidak ada hubungannya dengan kebudayaan Aceh seperti menghadirkan penyanyi dangdut Jakarta yang dilakukan dalam Pekan Kebudayaan Aceh (PKA). Ini amat memalukan bagi Aceh,  karena PKA sendiri menodai budaya Aceh.

Dengan kenyataan ini, maka perbaikan tersebut harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah telanjur sok tahu tentang seni atau budaya maupun orang yang telanjur sok mengatakan diri mereka sebagai seniman maupun budayawan.

Lalu, apakah pemerintah tidak kebagian tanggung jawab? Tentu ada, pemerintah, baik dinas kebudayaan, dewan kesenian maupun anggota komisi DPR bidang seni dan budaya harus berdiskusi dengan para seniman dari semua jenis seni.

Lalu, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki ini dan siapa yang melakukannya?  Kita semua yang mencintai warisan indatu dan peradaban Aceh yang harus melakukannya. Dan tanggung jawab utamanya ada pada budayawan dan seniman. Untuk orang dalam pemerintahan, tanggung jawabnya ada pada pemimpin. Gubernur/bupati/walikota harus memilih orang-orang yang tepat untuk dinas kebudayaan.

Petugas di dinas kebudayaan harus dipilih PNS yang mengetahui peradaban, budaya, sejarah dan seni. Bukan seperti yang sudah ada, sebagian besar di dinas tersebut cuma ditempatkan PNS-PNS ‘buangan’  yang tidak produktif,  sehingga mereka cenderung tidak menghargai hal-hal yang terkait warisan indatu kita Aceh. Jadi,   harus orang-orang ahli yang ditugaskan di sana, dengan melibatkan budayawan dan seniman. Selain itu, harusnya dinas kebudayaan dan seni berdiri sendiri atau dibuat sebuah komite yang ditangani oleh budayawan dan seniman secara terbuka.

Begitupun di DPR, baik tingkat provinsi, kota maupun kebupaten, harap menempatkan orang-orang yang mengerti peradaban, sejarah, budaya dan seni di komisi kebudayaan. Komisi kebudayaan dan seni ini  harus berdiri sendiri. Nah, untuk provinsi, apakah gubernur terpilih Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf bisa melakukannya? Untuk DPR Aceh, bisakah Hasbi Abdullah dan kawan-kawan melakukannya?

Bagaimana rekan-rekan budayawan dan seniman, apa yang harus kita lakukan untuk melestarikan budaya dan memajukan peradaban Aceh? Mari, ciptakan karya bermutu sebanyak-banyaknya. Kita harus bertindak kali ini. Seperti kata Mohamed Iqbal, sang filsuf penyair dari India yang karena usahanya berdirilah Republik Pakistan, “Jika kau tunduk pada ini zaman, berarti melemparkan perisaimu ke tanah di medan pertempuran.”

Penulis:Thayeb Sulaiman
adalah Ketua Pusat Kebudayaan Aceh-Turki (PuKAT)/Acheh Turkish Culture Center (ATCC).


Sumber: serambinews.com

Opini - 'Hubungan' Aceh-Jakarta

Written By Partai Aceh on Sabtu, 05 Mei 2012 | 17.37

MENARIK menyimak roadshow Zaini Abdullah-Muzakir Manaf dengan pejabat-pejabat kementerian dan tokoh-tokoh penting di Jakarta sampai pejabat di kedutaan Amerika Serikat dan Kanada. Pertemuan yang dilakukan oleh pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh terpilih, pascapemilukada 9 April 2012 lalu, telah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat Aceh.Sebagai entry point dalam membangun hubungan harmonis Aceh-Jakarta menarik untuk ditelaah sekaligus menjadi harapan positif rakyat Aceh. Apalagi, Mendagri Gamawan Fauzi, mengatakan: “Terpilih pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf kita harapkan dapat mempererat hubungan antara Aceh dan Jakarta”.

Berangkat dari roadshow dan pernyataan Mendagri tersebut, tentu siapa pun akan mempunyai harapan dan interpretasi (penafsiran) yang berbeda-beda. Seperti, diberitakan rubrik editorial Serambi (28/4/2012), sekhusus apa pun kedudukan Aceh, keharmonisan hubungan dengan pusat harus tetap terjaga. Karena dalam konteks nasional selama ini hubungan pusat-daerah dirasakan belum sesuai dengan prinsip negara kesatuan.

Menanggapi hal tersebut, menurut saya ada beberapa hal menjadi probabilitas (kemungkinan) menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Aceh ke depan. Pertama, memudahkan akses pemerintahan Aceh dengan pusat dalam membangun hubungan harmonisasi; Kedua, akan terwujudnya perdamaian berkelanjutan (sustainable), dan; Ketiga, mempercepat realisasi politik hukum Aceh dalam implementasi MoU Helsinki dan UUPA serta peraturan pelaksanaanya.

Jika ketiga hipotesa ini dapat terealisasi, akan melahirkan babak baru bagi Aceh. Namun, tidak ada artinya peluang tersebut jika Aceh tidak dapat mandiri dan sejahtera. Mengutip, pendapat Prof Solly Lubis, agar terwujudnya kemandirian suatu bangsa ada tiga faktor niscaya dilaksanakan. Pertama, memperkuat bidang capital (dana dan peralatan) dengan mengerahkan potensi modal dan politic will untuk menggali sumber daya alam (SDA), guna menghasilkan dana untuk meningkatkan kualitas-kuantitas sumber daya manusia (SDM).

Kedua, memperkuat science dan technology, serta meningkatkan pendidikan dan teknologi untuk menghasilkan tenaga ahli di berbagai bidang untuk menjadi teknokrat (pendamping pemerintah Aceh) dan tenaga teknis di lapangan. Hal ini sudah dilakukan oleh Malaysia, sejak 1960 banyak mengirim pelajar ke luar negeri dan peningkatkan kualitas-kuantitas infrastruktur pendidikan. Selanjutnya, membuka ruang investasi dalam negeri dan asing, melalui keringanan pajak. (Tun Mohd. Salleh Abbas, 2006:22).

Dan, ketiga, re-empowering management (penguatan manajemen) pemerintahan. Di mana, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mencegah dan memberantas korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), dengan memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan dan penegakan hukum. Karena, selama ini mayoritas para birokrat dan penegak hukum bobrok integritas moralnya.

Peluang ini bukan tidak ada tantangan, terutama implementasi MoU-UUPA dan pembangunan. Setidaknya, ada dua permasalahan; Pertama, perbedaan substansi UUPA-MoU. Misalnya, Pasal 8 UUPA, menggunakan istilah konsultasi dan pertimbangan, poin 1.1.2 MoU menggunakan istilah konsultasi dan persetujuan. Selanjutnya, Pasal 160 UUPA, pengelolaan bersama migas, poin 1.3.4 MoU, Aceh berhak menguasai 70% cadangan hidrokarbon dan SDA lain.

Kedua, belum dibentuk sebagian peraturan pelaksana UUPA, karena dianggap sebagian substansi kontradiksi UUD 1945 dan UU khusus lainnya, antara lain: 1) PP pengelolaan migas (Pasal 160 UUPA); 2) PP nama dan gelar Aceh (Pasal 251 UUPA); 3) PP kewenangan pemerintah pusat yang bersifat nasional di Aceh (Pasal 270 UUPA); 4) Perpres, pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri (Pasal 9 UUPA); dan, 5) Perpres, kantor wilayah BPN di Aceh dan kabupaten/kota menjadi perangkat Aceh dan kabupaten/kota (Pasal 253 UUPA).

Sejatinya, harus diakui konteks otonomi Aceh berbeda --untuk tidak mengatakan eksklusif-- dengan daerah lain, di mana pasca-MoU/UUPA ada hal-hal khusus yang disepakati. Bentuk otonomi Aceh inilah yang dikatakan Harris dan Reilly, 1998, sebagi asymmetric autonomy (otonomi asimetris), di mana wilayah-wilayah tertentu diberi kewenangan-kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada wilayah-wilayah lainnya. (Jacobus, 2006:53).

Bahkan, kalau melihat Pasal 143 ayat (1) Konstitusi Spanyol yang juga berbentuk negara kesatuan, model otonomi disebut autonomous communities (komunitas swatantra/otonomi). Di mana dibagi dua bentuk otonomi yaitu otonomi biasa dan asimetris (self-government), yang diberi untuk provinsi yang latar belakang sejarahnya berbeda dengan provinsi lainnya, seperti Andalusia, Catalonia, The Basque Country dan Galicia.

Namun, berbeda dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, perubahan kedua, 2000, hanya dijalankan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Kalaupun, pengakuan dan menghormati daerah bersifat khusus dan istimewa, sebagaimana Pasal 18B ayat (1), perubahan kedua, 2000, namun prinsip otonomi yang diberikan adalah sama yaitu otonomi seluas-luasnya, sebagaimana paragraf kelima penjelasan UU Pemda juncto paragraf ketujuh penjelasan UUPA.

Sejalan dengan realitas tersebut, maka patutlah MoU Helsinki tersebut sebagaimana, pendapat Edward Aspinall, dalam bukunya The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh, mengatakan, bahwa para pihak dalam materi MoU Helsinki menghindari menggunakan istilah self-government dan special autonomy. (Edward Aspinall, 2005:43). Karena itu, pernyataan Mendagri tadi hanya akan menjadi “statemen basa-basi” kalau butir-butir ini tidak dapat dilaksanakan.

Begitu juga keberadaan pasangan Zaini-Muzakir tidak akan bermakna apa-apa, jika tidak dapat menjalankan MoU/UUPA dan pembentukan sekitar 60-an qanun serta pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Akhirnya, yang terjadi hanya power struggle kepemimpinan tingkat lokal Aceh. Sehingga patut disayangkan, pemilukada yang telah menguras uang miliaran rupiah, bahkan merenggut nyawa manusia akan menjadi sia-sia.

Meskipun demikian, Laica Marzuki, mantan Hakim MK, mengatakan: Pemerintahan pusat tidak boleh mengurangi, apalagi menegasikan kewenangan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah otonom. Namun demikian, daerah otonom tidak boleh melepaskan diri dari NKRI. Betapapun luasnya cakupan otonomi, desentralisasi yang mengemban pemerintahan daerah tidaklah boleh meretakkan bingkai Negara Kesatuan RI. (Laica Mazuki, 2007:11).

Last but not least, agar terjalinnya harmonisasi dan bargaining politic dengan pemerintahan pusat, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka ke depan di samping perlu komitmen dan konsistensi Jakarta, juga harus adanya persamaan persepsi dan aksi suprastruktur politik (legislatif dan eksekutif), serta rekonsolidasi tokoh-tokoh Aceh sebagai infrastruktur politik seperti, intelektual, cendikiawan, ulama, serta civil society (masyarakat sipil). Karena, akan sulit --kalau tidak mengatakan mustahil-- membangun Aceh hanya mengandalkan suprastruktur politik Aceh semata.

Penulis
* Amrizal J. Prang, SH, LL.M, Mahasiswa Program Doktor Universitas Sumatera Utara (USU) Medan/Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.

Sumber: Serambinews.com

Opini - Aceh Menjaring Mimpi “Kebenaran Untuk Masa Depan”

Aceh dicatat dalam sejarah panjang kegemilangan yang selalu dikenang, lalu menjalani masa-masa buram yang cukup lama dan memprihatinkan, sejak kolonialisme dan pasca kolonial (orde lama, orde baru, orde reformasi, dan sekarang Aceh masih terjebak pada situasi konflik). 
Sekian lama menjalani masa-masa yang paling buram (kemunduran) dalam peradabannya akhirnya berubah pasca gempa dan tsunami. Kini, Aceh memasuki era baru (semangat baru), yang diartikulasikan dalam sebuah konsensus politik, yaitu Piagam MoU Helsinki. 

Artikulasi semangat baru (transformasi) dari konsensus politik tersebut dalam prakteknya dimulai dan dihadapkan oleh kondisi transisional, yaitu sebuah harapan menciptakan sebuah kondisi lebih baik dari berbagai dampak konflik berkepanjangan dan kehancuran diterjang tsunami.
Karena itu, tranformasi mesti dirancang, kebenaran harus dicari, diperjuangkan dan diwujudkan demi martabat manusia dan kemanusiaannya agar kekerasan (konflik laten) tidak berulang kembali. Menjadi persoalan adalah ketika kondisi transisional tidak mampu bertransformasi dan mengungkapkan kebenaran sesuai amanah MoU Helsinki.

Kondisi Transisional
Disebut transisional karena perubahan yang terjadi cukup dramatik, cepat dan monumental. Hampir tidak mungkin terjadi perubahan dan peralihan konteks tanpa suatu sebab yang mendasar. 
Aceh luka, dendam dan berdarah-darah, akhirnya berubah tiba-tiba pasca  gempa dan tsunami. Posisi Aceh dan Pemerintahan Nasional yang dilanda konflik berkepanjangan tiba-tiba menghentikan permusuhan.
Pasca tsunami penderitaan Aceh mendapat perhatian internasional. Semua pihak sepakat membangun kembali Aceh yang porak-poranda, baik akibat konflik dan tsunami. 
Kondisi ini merupakan kondisi transisional, yaitu sebuah era baru yang dimakrifati dengan berbagai harapan (cita-cita) membangun lebih baik, meninggalkan masa lalu (kekerasan) menuju transformasi sosial politik yang bermartabat. 
Tranformasi dan transisional akan berlangsung dengan selamat apabila konteksnya dirumuskan dan disepakati dalam sebuah konsensus atau konsensus politik yang dijalankan dengan kejujuran dan konsisten.
Kondisi transisional merupakan jalan baru merubah diri (dibutuhkan transformer), menuju kematangan, yang idealnya dibingkai dalam sebuah rantai demokrasi, perdamaian dan penghargaan terhadap terhadap hak asasi manusia. 

Menuju Tranformasi 
Konteks transisional pasca tsunami telah melahirkan transformasi yang diawali terbentuknya BRR Aceh-Nias, kemudian tercapainya kesepakatan MoU Helsinki, dan wujudnya demokrasi lokal (Pemilihan Langsung Gubernur/Bupati/Walikota), dibentuknya BRA, lahirnya UUPA dan identitas politik Aceh (pembentukan parlok).
Dalam situasi tersebut Aceh sedang bermetamorfosa (transisional), yaitu secara radikal Aceh dikendalikan dalam era baru. BRR yang telah menjalankan rehabilitasi dan rekonstruksinya. Sementara BRA masih dihadapkan dengan berbagai agenda reintegrasi ekonomi dan sosial budaya yang masih butuh kerja maksimal. 
Implementasi MOU dan UUPA belum berjalan sempurna dan seutuhnya. Partai Politik Lokal telah terwujud namun belum mampu merantai MoU dan UUPA dengan baik, malahan saat ini memunculkan fragmentasi politik (antagonisme politik). 
MoU Helsinki sebagai konsensus politik adalah mengikat kembali kerangka neo-nasionalisme. Dan, UUPA sebagai hukum primer juga mengikat kesejatian ke-Indonesia-am untuk ke-Aceh-an. Inilah kewenangan dan kekhususan Aceh dalam NKRI yang mesti dijalankan dengan kejujuran dan konsisten. Artinya, MoU Helsinki dan UUPA harus membawa Aceh Merdeka dalam NKRI.
Persoalannya, aturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah pusat. Kemudian, Qanun-Qanun, Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Bupati (Perbub) demi tegaknya perdamaian, kewenangan dan kekhususan Aceh (self-goverment), juga belum maksimal dilakukan legislatif Aceh.
Kepemimpinan politik dr. Zaini Abdullah/Muzakkir Manaf periode 2012-2017 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) perlu serius membangun rekonsiliasi nasional dengan proggresif berkomunikasi politik untuk percepatan penyelesaian aturan pelaksana UUPA, serta segera memperioritaskan penyelesaian Qanun-Qanun tentang kewenangan dan kekhususan Aceh. Demikian soalnya pembenturan KKR agar tidak lagi sebatas dijadikan wacana. 

KKR Antara Mimpi dan Solusi 
Kehadiran KKR Aceh masih dalam perdebatan. Padahal pengungkapan kebenaran adalah amanah MoU Helsinki sebagai satu keniscayaan perlu segera dipenuhi. 
Tragedi kemanusiaan di masa konflik perlu di data dengan konfrehensif, dilakukan testimoni (pengakuan kebenaran), dicatat, dibukukan, diperigati dan dibukukan. Bahkan tempat tertentu perlu dibuat monumen agar tentang kekerasan negara, serta dipublikasi terus menerus dengan harapan berbagai tindak kekerasan tidak berulang kembali.
Gerakan sipil khususnya pegiat/pejuang HAM belum maksimal memperjuangkan rekonsiliasi dan penengakan HAM sebagai agenda krusial pembangunan Aceh seutuhnya. Gerakan sipil belum mampu mendesain perjuangan kolektif korban konflik, kemudian mendesak dan menekan pemangku kebijakan agar KKR segera diwujudkan.
Pegiat/pejuang HAM masih setengah hati belum sepenuhnya mendokumentasikan berbagai pelanggaran. Testimoni terhadap korban dari tindak kekerasan ringan, sedang dan berat perlu direkam dalam sebuah in momerial kekarasan di Aceh. 
Pembubaran KKR Nasional oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan mencabut UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi menjadi faktor lambat/terhentinya KKR Aceh. 

Kesimpulan
Konsensus politik dan terciptanya kondisi transisional sangat lumrah terjadi oleh berbagai persoalan. Karena itu, mengabaikan konsensus politik maka bukan mustahil akan tereproduksi (bertransformer) kepada kondisi semula (kekerasan sosial, budaya, ekonomi dan politik akan terulang kembali). 
Semua isi kesepakatan damai yang tertuang dalam MoU Helsinki 15 Agustus 2005 antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia harus dijunjung tinggi, dilaksanakan dengan tulus dan jujur demi wujudnya keadilan, kesentosaan, kesejahteraan, harkat dan martabat kemanusiaan. Demi tegaknya demokrasi, perdamaian dan hak asasi manusia sebagai manifestasi kongrit implementasi kewenangan dan kekhususan Aceh maka pembentukan KKR Aceh mutlak perlu diwujudkan dalam waktu dekat ini.[]

Penulis:
Taufik Abdullah adalah Dosen Ilmu Politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Aktif sebagai pemerhati dan pegiat gerakan sosial, demokrasi, perdamaian Aceh.

sumber: atjehpost.com

Opini - Aceh Membutuhkan Pers yang Bijak

Written By Partai Aceh on Kamis, 03 Mei 2012 | 23.55

SALAH satu pilar demokrasi yang terpenting adalah pers, sebagai media komunikasi antar -pihak yang berada dalam sebuah komunitas, mulai dari komunitas kecil sampai dengan sebuah negara bahkan antar negara. Tentu saja, bila pers diajadikan sebagai sarana berdemokrasi, maka pers itu harus berada pada esensi yang benar, yaitu pers yang bebas, pers yang adil, dan pers yang tidak memihak. Keberpihakan pers hanya pada satu hal yaitu keberanan atau fakta.

Karena kebebasan yang dimilikinya maka pers selalu menjadi andalan bagi pejuang kebenaran. Sebab, jika pers sudah memihak, justru akan menjadi ancaman bagi demokrasi, karena pers telah sebagai alat penguasa dan kaum penindas. Padahal kebebasan adalah sebuah ssikap anti penindasan dan anti kesewenang-wenangan.

Pada awalnya sejarah pers adalah sejarah tentang orang-orang yang ingin menyuarakan hak-hak mereka, antara lain hak untuk mengeluarkan pendapat.

Sejarah perjuangan bangsa-bangsa di dunia termasuk sejarah bangsa yang berjuang untuk kemerdekaan dan sejarah negeri yang menuntut hak-hak seringkali dikaitkan dengan bagaimana tingkat kebebasan pers.

Karena perannya yang begitu besar pula, maka lambat laun pers juga digunakan oleh pihak penguasa untuk mengawetkan kekuasaannya, bahkan untuk melawan suara-suara kebebasab yang didengungkan oleh rakyat melalui pers. Dalam konteks ini, pers tidak lagi bebas. Pers telah menjadi alat kekuasaan. Sedangkan pers yang berlawanan dengan kebijakan penguasa lewat otoritas yang ada padanya melakukan pemberangusan terhadap pers.

Maka dalam perkembangan proses komunikasi di berbagai sudut dunia –terutama negara-negara berkembang-- lahir pers (baik media cetak maupun elektronik) yang menjadi corong pemerintah. Dalam situasi seperti ini pers berpihak kepada mereka yang berkuasa: kepada negara atau partai politik. Maka kebebasan pers bukan lagi menjadi harapan bersama, tetapi justru telah keluar dari cita-cita pers sebagai media yang bebas dan independen.

Di negara-negara otoriter, pemerintah atau partai berkuasa dengan sengaja membanghun pers yang kuat untuk membentuk opini, menyampaikan pesan-pesan ideologis, dan menangkal paham atau isme lain yang dapat mengganggu kelenggengan kekuasaan.

Lewat pers pula mereka mengisi nalar rakyatnya dengan paham yang mereka anut, sekaligus memangun citra para pemimpin, misalnya cita kepala negara, pimpinan partai politik, atau lembaga parlemen. Ini terutama terjadi di negara-negara komunis, seperti Cina, Chekoslawakia, dan juga Uni Sovyet. Mereka memiki pers berupa surat kabar, radio televisi, dan juga kantor berita resmi pemerintah. Kita mengenal kantor berita Xin Huwa di CIna, atau Pravda di Uni Sofyet.

Pemerintah dengan corak seperti ini –yang anti demokrsai – bukan hanya menerbitkan surat kabar dan membangun media elektronik, tetapi juga menyensor berita secara sistematis yang diterbitkan oleh swasta. Pers kehilangan jati dirinya, yaitu pers yang tidak lagi bebas sebagai alat pembangunan demokrsai.

Di negara kita Indonesia juga pernah kita alami situasi seperti ini ketika televisi dan radio hanya dikuasai pemerintah, sedangkan surat kabar jumlahnya dibatasi melalui proses Surat Izin Terbit (SIT) dari Departemen Penerangan dan Surat Izin Cetak) dari pihak militer. Kemudian diganti dengan SIUPP, tetapi untuk mendapatkan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) dari Departemen Penerangan pun bukan perkara mudah.

Sekarang Indonesia mengalami lompatan besar di dunia dalam hal kebebasan pers, sejalan dengan bergulirnya reformasi pada tahun 1998. Selain surat kabar tidak lagi memerlukan lagi SIUPP, semua pihak dibenarkan menerbitkan surat kabar.

Tidak banyak negara dunia yang memiliki kekebasan pers seperti di Indonesia. Kaum wartawan dan pekerja pers di negara-negara tertentu terus berjuang menuntut kebebasan menulis dan menyiarkan berita sebagai hak dasar dari pers. Maka peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang kita peringati sekarang ini sangat penting maknanya, bukan hanya bagi negara yang belum memiliki kebebesan pers sebagai cita-cita mulia, tetapi juga bagi Pemerintah Aceh, yang dalam topik ini kita sebut sebagai pemerintahan baru Aceh.

Partai Aceh yang memenangi pemilihan gubernur/ wakil gubernur dan sejumlah bupati/ wakil bupati dan walikota/ wakil walikota, untuk lima tahun ke depan, sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misinya sangat menghormati hak-hak dasar rakyat yaitu hak mendapatkan kesejahteraaan, kekebasan, dan kemakmuran.

Ketiga komponen ini baru dapat dicapai jika pers hanya berpihak pada kebenaran, menjauhi fitnah, dan tidak mengkultus indididu. Pers yang baik ialah pers yang mampu dan mau memotret apa yang terjadi di dalam masyarakat.

Bagi pers yang bebas, fakta dan kebenaran adalah komitmen yang harus dipegang teguh. Pers yang baik sebagaimanma juga diatur dalam Undang-undang dan berbagai regulasi ialah pers yang menghargai nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Hak memperoleh informasi adalah hak yang tidak boleh dihambat-hambat, baik oleh pemerintah, maupun oleh pers itu sendiri.

Pemerintah baru Aceh di bawah kendali Partai Aceh sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat melalui Pilkada 9 April 2012 lalu adalah pemerintah yang berpegang teguh pada butir-butir MoU Helsinki yang kemudian diimplementasikan dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Untuk memperkuat pemerintahan dalam melaksanakan visi dan misinya dibutuhkan tiga pilar penyokong yaitu parlemen yang kuat dan berkualitas, pers yang bebas dan kritis, serta partisipasi rakyat.

Jika kita runut secara bijak ada tiga hal pokok yang menjadi “hala tuju” pemerintahan Aceh yaitu memanmtapkan perdamaian Aceh dalam bingkai NKRI, memperjuangkan hak-hak rakyat Aceh atas kekayaan alamnya, serta pelaksanmaan demokrasi dan penegakan hukum. Dari sanalah akan lahir sebuah acuan bagi Aceh yang makmur, Aceh demokratis, dan Aceh yang bermatabat di bawah naungan Dinul Islam sebagai nilai-nilai yang telah diwarisi berabad-abad yang lalu.

Pemerintah baru Aceh adalah pemerintah yang menempatkan pers sebagai pilar utama demokrasi, sehingga semua keluhan, harapan, serta keinginan rakyat dapat dikatahui oleh pengelola pemerintahan. Demikian juga setiap kebijakan pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat melalui pers yang jujur, pers yang tiudak hanya mementingkan aspek bisnis di atas kepentingan daerah.

Pers yang hanya mementingkan kepentingan bisnis memang wajar saja ketika dunia sekarang memaknai pers sebagai sebuah industri. Namun sebagai salah satu komponen masyarakat Aceh, pers yang terbit dan beredar di Aceh juga memilikin tanggunghjawab besar terhapat cita-cita perjuangan rakyat Aceh yang telah memakan korban begitu banyak, dan telah pula memberikann konstribusi besar terhadap pers melalui berita-beritanya yang mendunia. Siapa pun tidak menginginkan adanya pers yang tdak adil, pers yag memihak, bahkan pers yang terang terangan membela hal-hal yang belum pasti kebenarannya.

Kita membutuhkan pers yang bijak yaitu pers yang bukan hanya menyajikan fakta sumir, tetapi juga dapat melakukan investigasi dan check and recheck terhadap sebuah kasus, baik kasus sosial, kasus kriminal, lebih-lebih kasus politik.

Kita sadar memang masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat menyukai masalah politik termasuk berita politik. Namun kita juga harus mengetahui bahwa pers juga harus mengajarkan cara-cara berpolitik yang santun kepada masyarakat. Sebab, selain berperan sebagai media informasi dan media hiburan, pers juga berperan sebagai media edukatif.

Kami menyadari betapa besarnya peranan pers dalam proses perdamainan Aceh, demikian juga dalam membangun demokrasi di Aceh termasuk dfalam pelaksanaan Pilkada yang baru lalu, dan Pilkada di beberapa daerah yang akan dilaksanakan di Aceh dalam waktu dekat ini.

Sejalan itu pula pula agaknya sudah pada tempatnya kami menaruh harapan kepada pers terutama pers daerah yang mengklaim sebagai persnya orang Aceh agar dapat bersikap bijak dan dewasa. Kami tidak akan meminta agar pers berpihak kepada pemerintah atau Partai aceh yang mengendalikan pemerintahan, tetapi harapan kami agar kiranya pers dapat bersikap adil dan jujur.

Sebab, factor kejujuran bagi pers sangat perlu, karena dengan kepercayaan itu maka menjadi besar. Pers yang partisan adalah pers yang ingin menggali kuburannya sendiri, karena lama kelamaan masyarakat akan bosan dengan kebohongan yang disajikan oleh koran tertentu.

Bagi Pemerintah Aceh ke depan, harapan yang terpenting ialah semua pers yang terbit dan beredar di Aceh dapat menempatkan posisi ini, yaitu poisi yang lebih jujur tanpa memihak.

Sebab, sejarah mencatat bahwa tidak ada sesuatu di dunia ini akan langgeng pada suatu posisi dan kedududukan selama-lamanya. Tidak ada sebuah partai yang terus menerus eksis jika tidak didukung oleh pers dan masyarakat.

Namun masyarakat sebagai pembaca dan pemirsa sekarang sudah kebih arif, sudah lebih cerdas dalam menilai suatu media. Masyarakat pembaca dapat menilainya dari berita yang disajikan, kemudian membandingkan dengan berita media lain atau dengan fakta yang sesungguhnya berada di lapangan.

Maka tidak jarang sebuah surat kabar yang pada awalnya memegang peran penting dengan tiras yang besar, tiba-tiba surut dan mengecil akibat tidak lagi mendapat pekercayaan masyarakat, karena menyiarkan berita-berita yang tidak benar, membela seseorang dan satu golongan, dan di pihak lain menyusutkan tokoh lain dan kelompok lain, karena beberapa factor antara lain karena faktor ekonomis.

Oleh karena itu dalam menyambut Hari Kebebasan Pers Internasional, kita berharap pers yang terbit dan beredar di Aceh juga dapat menjalankan kekebasan tersebut dengan semangat yang lebih elegan dan menjunjung tingi nilai nilai demokrasi.

Pemerintah Aceh ke depan adalah pemerintah yang menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, dan menampatakan pers sebagai mitra dalam membangun Aceh sesuai dengan butir butir MoU Hesinki yang telah diimplementasikan dalam UUPA.

Marilah kita bersama-dsama menjaga kedaioaman dan perdamaian Aceh, karena dengan damai dan amannya Aceh maka Indonesia akan damai dan aman. []

Zaini Abdullah adalah Gubernur Aceh terpilih untuk Periode 2012-2017.

sumber: atjehpost.com

Opini - Zaini, Dokter Pembangunan Aceh?

Written By Partai Aceh on Rabu, 25 April 2012 | 16.33

PASANGAN dr Zaini Abdullah/Muzakir Manaf, seperti telah diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, terpilih sebagai Gubernur/Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. Dari segi popularitas, kedua mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini sudah cukup dikenal dan ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian Aceh. Namun ada juga yang meragukan kemampuan mereka dalam menjalankan roda organisasi pemerintahan Aceh mengingat keduanya minim pengalaman di pemerintahan.

Keraguan tersebut merupakan hal yang wajar namun juga mungkin berlebihan. Dalam era demokrasi, setiap warga negara berhak untuk mendapat kepercayaan dan dipilih menjadi pemimpin pemerintahan meskipun tanpa pengalaman sedikit pun. Tentunya pasangan pemimpin Aceh baru ini punya kelebihan yang dapat menjadi modal keberhasilan dalam menjalankan tugasnya. Yang menarik untuk dibahas dalam tulisan ini adalah pengalaman Zaini Abdullah sebagai dokter.

Mungkin kita ingat bahwa pemimpin yang membawa Malaysia meninggalkan Indonesia dan menjadi lebih maju adalah Mahathir Mohammad. Ia seorang dokter. Kemudian tampuk tertinggi pada Bank Dunia yang mempunyai mandat pengentasan kemiskinan dan membantu pembangunan negara berkembang saat ini diduduki oleh seorang dokter, Jim Yong Kim. Kenyataan ini seakan membuka harapan bahwa pasangan Zikir mampu mengantarkan pembangunan Aceh yang lebih baik.

Pendekatan klinis
Adalah Jeffrey Sachs yang mempopulerkan istilah pendekatan klinis dalam pembangunan ekonomi (clinical economics). Ekonom yang berhasil mengatasi masalah hiper-inflasi di Bolivia dan saat ini menjadi special adviser Sekjen PBB Ban Ki Moon untuk pencapaian tujuan pembangunan millenium (MDGS), dalam bukunya, The End of Poverty, mengibaratkan bahwa proses pembangunan seperti dokter mengobati pasien. Ia harus mengerti benar prinsip-prinsip fisiologi, cara mengontrol penyakit dan keadaan spesifik si pasien seperti riwayat kesehatan, keluarga dan lingkungan tempat tinggal si pasien. Semua ini diperlukan agar diagnosa yang dihasilkan benar dan intervensi yang diberikan tepat.

Presiden Bank Dunia yang baru, Dr Jim Yong Kim, membantah keraguan banyak pihak dalam memimpin lembaga ekonomi internasional terbesar dengan mengatakan bahwa ia adalah dokter. Ia terbiasa bekerja berdasarkan fakta di lapangan (evidence) dibandingkan dengan hanya dari satu ideologi politik tertentu (BBC, 17 April 2012). Kim diapresiasi dunia karena peran inisiatifnya dalam pencegahan penyebaran AIDS/HIV dan Tuberculosis (TB) di negara berkembang. Kedua argumentasi di atas menunjukkan prinsip klinis layak dicoba dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Sebagaimana diketahui bahwa derajat kesehatan pembangunan Aceh, soal kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi dan banyak indikator negatif lainnya di atas rata-rata provinsi lain. Beberapa tahun ke belakang, Aceh memang hidup dalam lingkungan yang tidak sehat --terutama akibat konflik dan tsunami-- yang tentu perlu dipulihkan dan sehat kembali agar bisa setara dengan daerah-daerah lainnya yang telah maju.

Laksana seorang dokter, gubernur yang diserahi bertanggungjawab untuk memimpin penyehatan Aceh ini perlu melakukan anamnesa dan uji laboratorium untuk mengetahui riwayat penyakit, kondisi psikis dan penyakit yang mungkin belum terdeteksi. Tensi sosial warisan konflik masih menyisakan permasalahan, berpotensi menggagalkan atau mengurangi keberhasilan intervensi pembangunan.

Seumpama tindakan bedah, maka tensi atau tekanan darah harus dijaga tetap normal agar operasi yang ditujukan untuk menyembuhkan pasien tidak berubah fatal. Stabilisasi merupakan langkah penting yang perlu diambil. Dalam konteks pembangunan Aceh, kebijakan sensitif konflik tampaknya masih layak menjadi mainstream atau arus utama dalam penyusunan program-program pembangunan.

Tak mudah terpedaya

Seorang dokter pembangunan tidak mudah terpedaya oleh gejala-gejala yang timbul dan melupakan penyebab utama dari permasalahan. Misalnya, dari pada memberikan bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengentaskan kemiskinan, lebih baik menyelesaikan hambatan-hambatan rakyat bekerja dan memudahkan mereka mengembangkan potensinya. Seringkali kemiskinan bukan karena permasalahan kultural tetapi terdapat sumbatan-sumbatan struktural seperti informasi, ilmu pengetahuan, akses finansial ataupun infrastruktur pendukung. Ibarat diare ataupun diabetes, cara paling murah untuk menghindarinya adalah pengetahuan akan hidup dan pola makan bersih dan sehat dari pada harus menanggung biaya besar ketika terjadi wabah atau harus menyediakan cuci darah secara terus menerus. Pengetahuan akan penyebab utama dari permasalahan di Aceh menjadi sangat krusial agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Karenanya, kegiatan riset kebijakan menjadi keharusan, sepenting uji laboratorium sebelum dokter melakukan diagnosa dan meresepkan pengobatannya.

Terkadang dalam proses pengambilan keputusan akan kegiatan/proyek pembangunan, ada pihak-pihak luar yang mencoba mempengaruhi demi kepentingan diri atau kelompok. Seringkali dokter dibisik oleh medical representative dari perusahaan obat tertentu untuk menggunakan obat buatannya dengan imbalan tertentu maupun melalui show off jasa-jasanya di masa lalu. Tentunya sebagai dokter yang baik, ketepatan dosis dan kesembuhan serta kepentingan pasienlah yang menjadi rujukan.

Integritas, kompetensi dan independensi harus menjadi panglima bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan. Penyediaan barang jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip meritokrasi. Apalagi jika seorang dokter mengikuti godaan perusahaan obat secara membabibuta dan menyebabkan pasien harus membeli obat lebih mahal dan juga belum tentu sembuh, maka bukan tidak mungkin si pasien tidak akan kembali memilih si dokter pada masa yang akan datang.

Setelah anamnesa, diagnosa dan pemberian resep atau tindakan, sang dokter membutuhkan observasi untuk melihat apakah reaksi dari keputusannya berjalan semestinya atau tidak. Jika pasien menunjukkan perkembangan positif maka tindakan tersebut dilanjutkan. Jika keadaan tidak berubah atau sebaliknya, maka perlu dihentikan dan diberikan tindakan alternatif.

Dokter pembangunan

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) menjadi analogi observasi pembangunan. Sering sekali uang pembangunan terbuang percuma karena proses monitoring dan evaluasi yang lemah. Beruntung Pemerintah Aceh sudah mempunyai sistem monev yang relatif inovatif dan baik. Tentunya ke depan sistem observasi yang sudah ada perlu ditingkatkan sehingga deteksi dini bisa lebih tepat dan cepat.

Dari beberapa ilustrasi di atas, penulis yakin bahwa Gubernur terpilih sangat paham akan prinsip pendekatan klinis ini. Pengalaman panjang sebagai dokter di Swedia dengan peraturan kesehatan yang lebih ketat dan bertanggung jawab membuat integritas dan komitmen terhadap profesionalisme beliau lebih tinggi. Dengan melaksanakan prinsip tersebut dalam memimpin Aceh lima tahun ke depan, maka predikat dokter pembangunan Aceh layak disematkan kepada pemimpin baru ini. Insya Allah.

Penulis:
* Marthunis Muhammad, Staf Bappeda Aceh/Mahasiswa Program Studi S2 Kebijakan Fiskal di AS

sumber: serambinews.com

Opini - Semoga Tgk dr Zaini Abdullah kuat menjadi pialang perdamaian

SETELAH hasil pilkada 9 April diketahui melalui penghitungan cepat, dr Zaini Abdullah, calon gubernur terpilih, mengeluarkan pernyataan yang ditunggu-tunggu publik. Dengan gaya sederhana, ia menyatakan bahwa pada pilkada ini tidak ada yang harus merasa kalah dan menang, karena semua kandidat pemenang bagi masyarakat Aceh. Di akhir pernyataan, ia berjanji akan merangkul semua pihak dan melanjutkan perdamaian Aceh.

Pernyataan ini bukan tak berdasar. Telah terekam dalam sejarah Pilkada Aceh 2012, kualitas kampanye kali ini tidak seindah “puisi damai” yang sama-sama diikrarkan. Kualitas momen elektoral ini pun tidak sebaik sebelumnya. Ada banyak praktik dan kultur kekerasan bergesekan dengan model kampanye tidak simpatik. Aneka kekerasan tentu saja menyebabkan ada pihak yang tersayat perasaan (teupeh hate), dan tentu saja tak mudah dihilangkan.

Bagi saya, pernyataan gubernur terpilih itu sebagai penanda rekonsiliasi. Secara detil saya tak ingat kalimatnya, namun Zaini menggunakan kata islah, yang secara etimologis dapat pula diartikan berdamai atau berekonsiliasi; meskipun tak persis sama dengan terminologi rekonsiliasi secara konseptual. Mungkin yang dimaksudkan adalah rekonsiliasi ala Aceh berdasar kultur Melayu.

Peusaboh hate

Mengapa ajakan berdamai Zaini itu berbeda dengan konsep rekonsiliasi normatif? Karena rekonsiliasi in cognito adalah mekanisme pemulihan sosial atas pengalaman traumatik masa lalu terkait kejahatan kemanusiaan massif, sedangkan pernyataan tersebut bertujuan meredakan riak-riak konflik pasca-pilkada. Kalau kita benturkan dengan perspektif Hegelian, “maaf atau berdamai hanya mungkin untuk segala hal kecuali kejahatan atas jiwa” (all is forgivable except the crime against spirit). Tentu salah alamat jika dikonfrontasikan dengan maksud pernyataan mantan tokoh senior GAM itu.

Hal itu karena: Pertama, konsep hate menurut parole Aceh tidak setingkat dengan “jiwa” perspektif Hegel - yang kemudian diintroduksi Jacques Derrida. Kerusakan jiwa perspektif Hegelian merujuk pada akibat perang dahsyat yang merontokkan bangunan humanisme. Kedua, konsep rekonsiliasi secara umum menuntut adanya pencarian kebenaran atas masa lalu (truth seeking), sedangkan yang diinginkan tidaklah sekompleks itu. Dan ketiga, rekonsiliasi adalah kondisi pertemuan pelaku kejahatan (perpetrators) dan korban (victim) dengan level setara untuk memaafkan, melupakan, atau menghukum (that people would be incapable of forgiving what they cannot punish, and they would be incapable of punishing what reveals itself as unforgivable, Jacques Derrida, On Forgiveness, 2001).

Ada pun yang dimaksudkan di sini adalah peusaboh hate atau menyatukan hati dan pikiran para elite setelah kusut-masai pilkada. Namun paling tidak pernyataan itu merujuk bahwa pengalaman pilkada yang tidak sehat dan harus dilupakan demi masa depan Aceh. Atas dasar itulah, Zaini menginginkan teks pembangunan Aceh itu dimulai dari rekonsiliasi para elite, peusaboh hate rakyat Aceh peukong nanggroe.

Melalui permintaan maaf yang tulus ada kemungkinan mengubah hal-hal yang tak mungkin diubah (irreversible). Ia tentu tahu konsepsi kultural elite Aceh sebagai “ayam jago”. Jangankan kalah, seri pun tak pernah sudi. Dengan strategi sedikit surut, mungkin dapat melembutkan perasaan elite-elite yang kalah dalam pilkada lalu, dan akan menjadi kemenangan besar bagi politik Aceh.

Sebenarnya budaya terkoyak perasaan (teupeh hate) bukanlah khas Aceh. Dalam khazanah Melayu secara luas hal itu juga ditemukan. Saya memahami konsep itu melalui sebuah pantun sastrawan negara Malaysia, Dato’ Usman Awang, yang terukir indah di dinding perkantoran, dekat stasiun monorel Medan Tuanku, Kuala Lumpur. “Watak Melayu menolak permusuhan/setia dan sabar tiada sempadan/tapi jika marah tak tampak telinga/musuh dicari ke lobang cacing/tak dapat tanduk telinga dijinjing/maruah dan agama dihina jangan/hebat amuknya tak kenal lawan (Melayu).”

Kiranya tak beda kultur amuk Aceh dan Melayu secara umum. Kekalahan sering dianggap kesalahan dan itu merendahkan harga diri. Jika sampai pada situasi itu fatal akibatnya. Sikap Zaini yang rendah hati ini tepat untuk menghindari “amuk” dari pihak yang kalah, apalagi di tengah euforia kemenangan yang dirayakan berlebihan oleh partai pendukung. Ingat, jika sudah dikalahkan, apalagi disalahkan, dendam menyeruak sampai jauh. Lawan dianggap musuh, dikejar sampai ke liang kubur atau lubang cacing.

Upaya rekonsiliasi
Meskipun demikian, tidak berarti kultur Melayu pendendam. Melalui indah suara, hati panas elok didinginkan, kuncup maaf pun tersila di atas kepala. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan melalui upaya rekonsiliasi. Dimulai dari elite meluncur ke akar rumput. Jangan lupa, pengalaman pilkada kali ini telah membuat banyak tetangga tak bertegur sapa, sesama saudara cemberut muka, salam dan tawa tak lagi terbuka.

“Berkelahi cara Melayu/menikam dengan pantun/menyanggah dengan senyum/marahnya dengan diam/merendah bukan menyembah/meninggi bukan melonjak.”

Saya cukup terkesan dengan pantun Melayu Dato’ Usman Awang ini. Meskipun tak pernah kenal pengarangnya, puisinya itu telah mendekatkan perasaan dan hati sebagai bagian keluarga besar Melayu. Apalagi di tengah pusaran konflik seperti saat ini.

“Melayu di Tanah Semenanjung luas maknanya/Jawa itu Melayu, Bugis itu Melayu/Banjar juga disebut Melayu/Minangkabau memang Melayu/keturunan Acheh adalah Melayu/Jakun dan Sakai asli Melayu/Arab dan Pakistani, semua Melayu/Mamak dan Malbari serap ke Melayu/malah, mualaf bertakrif Melayu/setelah disunat anunya itu.”  Tentu saja puisi ini harus dilihat sebagai eksposisi metaforis dibandingkan rujukan sosio-antropologis. Tapi bagi saya, semua peradaban etnis utara dan selatan Asia yang bermigrasi ke Semenanjung Melayu akan menjadi Melayu. Dengan syarat bahasa dan agama Melayu (Islam) terinkulturasi dengan budaya migran.

Semoga Tgk dr Zaini Abdullah kuat menjadi pialang perdamaian dan bukan sekadar Gubernur Aceh. Dengan pengalaman dan kekuasaan di genggaman, kita tunggu “karpet rekonsiliasi” dibentangkan. Tanpa lupa pada akar Melayu yang berasal dari tanah Aceh dengan tokoh linguistik ikut membesarkannya, seperti Hamzah al-Fansury dan Samsuddin As-Sumatrany.

“Berdamai cara Melayu indah sekali/silaturahim hati yang murni/maaf diungkap senantiasa bersahut/tangan dihulur senantiasa disambut/luka pun tidak berparut.”

Penulis:
* Teuku Kemal Fasya, Antropolog.

sumber: serambinews.com

OPINI - Mampukah Pemimpin Baru Membawa Penerapan Syariat Islam?

Written By Partai Aceh on Senin, 23 April 2012 | 23.23

Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk periode 2012-2017. Inilah kemenangan kedua kalinya Partai Aceh (PA) dalam laga pemilihan gubernur dan wakil gubernur pasca MoU Helsinski.

Zaini dan Muzakir meraup final dukungan 1.327.695 suara( 55,78%). Sementara calon gubernur Irwandi Yusuf hanya mampu mengumpulkan 694.515 suara (29,18%), Muhammad Nazar-Nova Iriansyah mengumpulkan 182.876 suara(7,65%). Dan dua pasang calon Darni M. Daud dan Teungku Ahmad Tajuddin hanya memperoleh masing-masing 96.767 suara (4,07 %) dan 79.330 suara (3,33%). Dari prosentase perolehan suara mengindikasikan rakyat Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) masih menaruh kepercayaan dan harapan kepada mantan para tokoh GAM untuk mewujudkan impian masyarakat Aceh. Namun fenomena apatisme masyarakat terhadap pesta demokrasi juga terlihat tinggi jika dilihat dari angka golput. Dibandingkan antara total pemilih tetap (3.244.680 orang) dengan jumlah suara yang sah (2.381.183 suara), maka jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak suara (termasuk suara rusak) mencapai 863.497 orang atau 26,6 persen (http://kip-acehprov.go.id). Angka tersebut juga menunjukkan peningkatan jumlah pemilih yang golput jika dibandingkan dengan Pilkada 2006 lalu, jumlah golput di Aceh saat itu mencapai angka 528.196 atau 20,06 persen dari jumlah DPT 2.632.935 orang.

Pilkada kedua paska konflik ini dilaksanakan serentak di 17 Kabupaten/Kota dengan menelan biaya sekitar Rp 202 miliar. Pemerintah Aceh menanggung 40% (Rp 80 miliar), sisanya 60% (Rp 121,2 miliar) ditanggung 17 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada, dengan di ikuti 115 pasangan kandidat.

Di pilkada sebelumnya Partai Aceh menjadi pemenang di 8 kabupaten/kota, dan kali ini (2012) Partai Aceh dengan mengusung 15 pasangan calon dari total 17 kabupaten/kota mampu meraih kemenangan di 6 kabupaten/kota dalam satu putaran dan mengantarkan 4 pasangan calon lainya masuk dalam putaran kedua. Pesta demokrasi di Aceh juga menarik bagi pihak asing dengan hadirnya pemantau dari luar negeri, paling tidak ada 3 yang tercatat di KIP; Asian Network for Free Election (Anfrel), Kedutaan Uni Eropa dan Kedutaan Amerika. Selain itu, ada 15 lembaga lokal dan nasional yang mengawasi Pilkada Aceh.

Visi pemimpin baru Aceh?

Sekilas, seorang Zaini Abdullah adalah bekas Menteri Luar Negeri GAM. Pria kelahiran Sigli, 24 April 1940 itu adalah pengikut pertama deklarator GAM, Tgk Hasan Muhammad di Tiro. Lama menetap di Swedia setelah melarikan diri usai ikut mendeklarasikan GAM di Gunong Halimon Pidie pada 4 Desember 1976. Mengasingkan diri ke salah satu negeri Skandinavia itu karena menjadi buronan kelas kakap aparat keamanan di Indonesia, Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 1972 ini mengabdikan dirinya sebagai dokter pribadi Hasan Tiro. Zaini juga merupakan abang kandung dari Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah. Di Swedia, tepatnya di Nordsborg, Zaini bekerja sebagai dokter umum. Ia berkali-kali menjadi juru runding ketika Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka duduk satu meja untuk membahas perdamaian di Aceh. Termasuk, perundingan lima tahap yang difasilitasi Presiden Martti Ahtisaari dari Crisis Management Initiative di Helsinki, Finlandia. Pada 15 Agustus 2005, kedua belah pihak mencapai kata sepakat untuk mengakhiri konflik yang menewaskan tak kurang dari 15.000 jiwa. Zaini lantas kembali ke Aceh dan menjadi warga negara Indonesia.

Sementara wakilnya Muzakir Manaf adalah ketua Partai Aceh. Pria kelahiran Aceh Timur, 3 April 1964 dulunya adalah panglima GAM. Jabatan itu disematnya setelah Tengku Abdullah Syafie, panglima GAM pertama meninggal dunia dalam sebuah pertempuran di Jiem-jiem Pidie, pada tahun 2002.

Dalam sidang istimewa di DPR Aceh, 22 Maret, Zaini-Muzakir menyampaikan visi-misi kepemimpinannya untuk Aceh. Zaini menyorot sembilan permasalahan yang dihadapi masyarakat Aceh ke depan, yaitu: belum optimalnya pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki; masih tingginya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam di Aceh yang belum maksimal.

Selain itu, Zaini juga menilai angka kemiskinan di Aceh masih tinggi; tingkat pengangguran terbuka juga masih tinggi; keterlibatan swasta dalam pembangunan masih rendah; sektor koperasi dan usaha kecil menengah belum berkembang dengan baik; rendahnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam; dan pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih rendah.Karena itu, jika nanti terpilih, pasangan ini berjanji akan memperbaiki tata kelola pemerintahan Aceh yang amanah melalui implementasi dan penyelesaian turunan UU Pemerintahan Aceh untuk menjaga perdamaian yang abadi.

Kemudian, Zaini berjanji akan menerapkan budaya Aceh dan nilai-nilai Islam di semua sektor masyarakat; memperkuat struktur ekonomi dan kualitas sumberdaya manusia; melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan nilai tambah produksi masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam.

Zaini berkali-kali menekankan pentingnya menjalankan roda pemerintahan Aceh berlandaskan Undang-undang No 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai wujud MoU Helsinki. “Ini untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan Aceh yang efektif dan efisien sebagaimana yang telah dituangkan dalam undang-undang tersebut, guna tercapainya masyarakat Aceh yang mandiri, makmur, dan sejahtera dalam bingkai NKRI,” kata dia. [Pernah dipublikasikan di acehkita.com, 22 Maret 2012]

Dinamika Syariat ditangan pemimpin baru?

Secara politik pasangan Zaini dan Muzakir Manaf memiliki modal dukungan dari rakyat cukup signifikan untuk memimpin Aceh sampai 5 tahun kedepan. Namun disini penulis ingin spesifik mendialogkan bagaimanakah nasib dan prospek syariat pasca pilkada dengan kemenangan di tangan mantan para pejuang GAM (Gerakan Aceh Merdeka) itu?

Apakah pilkada yang telah menelan biaya ratusan miliar ini hanya akan menghasilkan “sopir” baru tanpa bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik? Apakah penguasa baru memiliki kompetensi dan visi untuk membangun Aceh, bukan sekedar artikulasi “syahwat kekuasaan” yang kehilangan substansi amanah kekuasaan.

Point penting, UU No. 44 Tahun 1999 dan UU 18 tahun 2001 merupakan dasar yuridis kuat bagi tegaknya pelaksanaan syariát Islam secara kafah di Aceh. Sebelum lahirnya kedua undang-undang ini masyarakat Aceh melaksanakan syariát Islam secara terbatas terutama dalam bidang hukum keluarga dan sebagian kecil bidang muámalah seperti wakaf, hibah, sadakah dan wasiat. Sedangkan dalam bidang hukum publik dan bidang muámalah lainnya belum sama sekali tersentuh. Oleh karena itu, keberadaan undang-undang UU No. 44 Tahun 1999 dan UU 18 tahun 2001 merupakan pijakan penting dalam rangka menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang hidup (living law) di Aceh.

UU No. 44 Tahun 1999 dan UU 18 tahun 2001 membawa semangat formalisasi syariát Islam dalam aturan formal berupa Qanun. Lewat Qanun inilah berbagai aturan syariát Islam dapat ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di dalam Qanun No 11 Tahun 2002 juga ditegaskan ulang tentang pelaksanaan Syariát Islam bidang Akidah, mua’malah, Ibadah, peradilan dan Syiar Islam. Begitu juga di dalam UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai penjabaran dari MoU Helsinki (15 Agustus 2005) ditegaskan dalam Bab XVII Pasal 125; (1) Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak.(2) Syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal lsyakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana),qadha’ (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Apakah pemimpin baru Aceh (Zaini-Muzakir) mampu menterjemahkan visi-misinya dalam masalah penerapan syariat di Aceh?, fakta empirik ia mendapat dukungan besar rakyat Aceh, dan modal besar adanya regulasi yang bisa menjadi payung artikulasi visinya dalam bidang syariat. Jika benar Zaini-Muzakir punya komitmen terhadap penerapan syariat, maka tinggal revitalisasi semua variabel yang dibutuhkan untuk implementasi syariat. Sadar atau tidak, otonomi khusus yang dimiliki Aceh dengan memberikan legitimasi penerapan syariat secara kafah itu artinya menjadikan Islam sebagai “ideologi” bagi kehidupan sosial politik masyarakat Aceh.

Upaya dilapangan selama ini, penerapan syariat Islam secara kafah di Aceh baru menyentuh pada aspek-aspek ubudiyah, akhwal syakhsiyah dan syi’ar. Tapi belum terlihat maksimal di wilayah yang justru krusial yakni penegakan hukum dengan peradilan Islam dan pengaturan ekonomi yang berkeadilan berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Pada masa pemerintahan Irwandi yang notabene saat itu representasi dari PA (Partai Aceh/mantan GAM) justru mengganjal Qanun Jinazat. Dan selama periode kepemimpinannya produk legislasi dari DPRA dalam bidang syariat baru menyangkut masalah sekunder (khomer dan Khalwat) yang Irwandi tanda-tangani. Syariat Islam menjadi momok bagi Irwandi dengan berbagai dalih, baik pertimbangan ekonomi (investasi asing) maupun paradigma HAM yang hakikatnya tidak relevan dijadikan parameter penilaian implentasi syariat Islam di Aceh dalam berbagai bidangnya.

Stagnasi dinamika penerapan syariat sangat besar kemungkinannya, sekalipun gubernurnya adalah representasi dari GAM masa lalu. Atau bahkan dengan hampir 10 kepala daerah kabupaten/kota juga dari unsur GAM masa lalu. Berangkat dari pengalaman empirik yang ada, hampir tidak menemukan korelasi atau relevansi antara kedudukan mereka sebagai penguasa dengan progress penerapan syariat yang signifikan. Ditambah lagi titik lemah yang paling krusial, tidak adanya kesiapan dan kematangan konsep dalam diri mereka tentang bangunan politik bagi Aceh dengan menjadikan Islam sebagai pijakan ideologinya.

Harapan tentu ada asalkan pemimpin baru ini mampu meninggalkan jebakan demokrasi; tidak menghabiskan waktu berkuasanya dengan sibuk bagi-bagi kue kekuasaan kepada tim sukses dan penyandang dananya. Tidak menambah deretan “musuh baru” dengan main bongkar pasang birokrasi hanya berdasarkan like and dislike. Bahkan membuang jauh-jauh mental hipokrit sebagai penguasa, keluar dari pakem demokrasi ala kombatan GAM “power to money and money to power”. Berani mengakomodir setiap potensi dari berbagai kalangan yang tervalidasi kepentinganya bukan opuntunir tapi demi Aceh yang bermartabat dengan ideologi Islam. Jika tidak, banyak ruang kosong yang memungkinkan Asing dan para pemodal komprador dengan segala kepentinganya menjadi “supervisi” dari jalanya kehidupan sosial politik masyarakat Aceh melalui para pejabat yang baru.

Ditahun 2013 Aceh direncanakan mendapatkan anggaran dari APBN sebesar Rp 7,5 triliun.Sebuah modal yang cukup besar, jika benar dan tepat pengelolaannya maka akan terhindar dari defisit anggaran seperti halnya kasus dua tahun terakhir di Aceh. Hampir setengah dari kabupaten/kota di provinsi Aceh defisit anggaran dan tidak mampu mengcover biaya operasional pegawai apalagi belanja untuk kepentingan rakyat. Dan problem anggaran ini juga yang pada akhirnya menjadikan proyek penerapan syariat mengalami stagnasi.

Sekalipun gubernur baru dengan paparan visi-misinya seolah terlihat telah mampu memetakan persoalan, tantangan dan hambatan membangun Aceh, namun bagi penulis akan menjadi masghul jika gubernur baru tidak mampu mengeksplorasi kapabilitas Islam sebagai sistem yang dijadikan frame dari semua proses menuju Aceh yang adil dan makmur serta dibawah payung barakah Allah swt. Karena sampai hari ini syariat Islam di Aceh seolah seperti “proyek gagal” yang disengaja oleh tangan-tangan jahat yang tidak menginginkan Islam tegak di Aceh dan menginspiriasi dibelahan NKRI yang lain. Betapa tidak, ada simpul-simpul persoalan hingga kini tidak terurai padahal perkara tersebut adalah variabel pokok yang menjadi sebab langsung atau tidak langsung keberlangsungan syariat bisa tegak atau tidak di Aceh secara kafah. Variabel tersebut antara lain;

Pertama, untuk penerapan syariat Islam di Aceh belum terkonstruksi dalam konsep yang holistic integral serta matang. Ketidaksiapan konsep masih membuka ruang perdebatan tidak berujung.Bahkan bisa membuka peluang masuknya inflitrasi asing untuk melahirkan regulasi (qanun) di Aceh yang ujung-ujungnya Aceh menjadi daerah potensial dan destinasi untuk ketamakan para imperialis.

Kedua, penerapan syariat Islam di Aceh dihadapkan kepada dilema “split sistem” atau “double sistem” ini bisa dilihat dalam ranah peradilan. Islam hendak diterapkan dalam bingkai demokrasi, dan benturan regulasi dengan paradigma yang berbeda secara diametrikal menjadi ganjalan setiap saat. Islam tidak pernah mengejawantah menjadi sistem kehidupan masyarakat Aceh jika hanya menjadi nilai substitusi atau sub sistem dari sistem demokrasi ala NKRI.

Ketiga, penerapan syariat membutuhkan SDM dan aparatur pemerintahan dari tingkat gubernur hingga geciuk (Lurah/kepala Desa) yang memahami syariat Islam dan implementasinya. Dan di Aceh para aparatur birokratnya hidup dalam mindstream sekuler-demokrasi, produk pendidikan sekuler yang minus pemahaman akan tata pemerintahan Islam dan prinsip-prinsip birokrasi Islam.

Keempat, Problem kelembagaan juga menjadikan penerapan syariat menjadi sektoral. Syariat di tangani oleh sebuah dinas syariat dipimpin oleh seorang dari eselon IIa, dan hubungan antar dinas dalam ruang lingkup provinsi hanya kordinasi. Ini justru mencerminkan ada upaya pengkerdilan dan mengucilkan syariat.Seharusnya struktur gubernur hingga kebawah adalah dinas syariat itu sendiri, jika benar-benar Islam menjadi ideologi daerah Aceh.

Kelima, problem anggaran juga masih menjadi lagu lama. Minimnya anggaran untuk proyek penerapan syariat akan menganjal otomatis, dan ini tidak sepadan dengan kebijakan anggaran untuk persoalan-persaoalan yang tidak lebih krusial di Aceh. Dulu masih sering terdengar, polisi syariat (Wilayah hisbah) yang sekarang di lebur kedalam Satpol PP tidak bisa menjalankan fungsinya hanya karena anggaran.

Keenam, tantangan gerakan sekulerisasi terselebung dan terang-terangan dikalangan intelektual dan akademisi belum mendapatkan perhatian secara serius. Paska tsunami Aceh menjadi perhatian asing, dan banyak proyek caracter building di desain untuk melahirkan generasi sekuler di Aceh untuk masa mendatang.

Ketujuh, kemanan dan rasa aman belum juga terwujud seutuhnya, sisa-sisa senjata saat konflik masih berserak ditangan orang orang sipil (combatan). Jumlah 840 pucuk senjata berdasarkan MoU Helsinki yang dimusnahkan adalah berdasarkan keputusan yang gegabah dari pihak Jakarta, sementara data valid dilapangan menunjukkan jumlah sebaliknya. Butuh keberanian untuk membersihkan dari semua faktor-faktor yang berpotensial memunculkan tindak kekerasan bersenjata oleh masyarakat sipil.Dengan penegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Point diatas adalah tantangan, maka kita akan melihat selama 5 tahun mendatang, apakah benar GAM masa lalu yang sekarang bermetamorfosa menjadi PA (Partai Aceh) dan berkuasa pada saat ini betul-betul perjuangannya adalah demi rakyat dan Islam atau sebaliknya demi asing dan kaum opuntunir feodal atas nama “bangsa Aceh”.Wallahu a’lam bisshowab.*

Penulis Direktur CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst) 


Puisi : Doa untuk Doto Zaini dan Mualem


Sulaiman: Doa untuk Doto Zaini dan Mualem
oleh: Suadi "Adi Laweueng"

Perjalanan masih teramat jauh
Jejak-jejak masih membekas dalam balutan senja
Kami generasi yang terlahir dalam kecamuk sejarah
Harga-harga meninggi, wibawa kami telah menjadi mati
Hanya dirimu yang peduli kami, mewujudkan cita-cita terimpikan
Ingin kami ukir sejarah diri, tekad hati kami tanamkan di sini


Jejak-jejak kecil kami masih bisa dibaca, di antara catatan-catatan masa lalu
Adakah salah bila kami ingin berubah?
Adakah keliru bila kami ingin maju?
Adakah doa terpancar saat kebimbangan begitu besar?
Kami ingin perubahan, harus bersinar
Doakan kami dalam langkah, kirimkan harap saat dada resah oleh cemas
Kami ingin maju, tak boleh linglung lagi


Pertama kali melangkah, kami mengucapkan basmalah
Mengharap pancaran bila matahari garang berpijar
Kami inginkan lelah sirna saat pagi tiba
Dalam kemilau cahaya kami berdiri dalam sepi
Mengharap lahirnya pemimpin negeri
Yang mengantar kami ke gerbang pemerintahan sendiri
Untuk kami bisa menikmati
Pilihan kami tidak berbagi


Dan hari ini kami kembali berdiri
Menatap hari dalam harapan penuh arti
Terima kasih anak negeri, sepenuh ucap kasih dari kami
Maafkan segala tindakan, doakan perjalanan kami
Dalam menggapai harapan, inginkan kemajuan
Melingkupi isi negeri dalam hidup yang lebih berarti
Bila esok tiba, kami izinkanmu dalam pinta dan doa
Meranjak ke masa depan, menuai segenggam harapan
Sebagai wujud kecintaan kami, sebagai tanda berbakti
Hingga gerbang demi gerbang terlampaui


Kami datang atas perintah anak negeri....
Untuk membawa segudang harapan, menggapai impian anak-anak kami....

sumber: atjehpost.com

Opini - Amanah Indatu Bak Jaroe Doto Zaini

Written By Partai Aceh on Kamis, 19 April 2012 | 22.48

Rapat pleno KIP Aceh tanggal 17 April 2012 telah menetapkah dr.H.Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf sebagai raja ulee Pemerintahan Aceh untuk lima tahun akan datang, walaupun masih ada sengketa Pemilu dari pihak kandidat Calon Gubernur lainnya.

Pasangan ini memperoleh dukungan suara dengan persentase 55,78%, mengungguli Irwandy Yusuf-Muhyan Yunan yang hanya memperoleh 29,18% suara. Hasil rapat pleno tersebut juga akan dituangkan dalam keputusan KIP nomor 38 tahun 2012 tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode tahun 2012-2017.

Kesejahteraan masyarakat Aceh dan amanah indatu untuk memajukan Aceh kini ditangan mereka berdua sebagai pasangan yang telah diusung oleh rakyatnya, harapan kita semua, Aceh yang berpenduduk lebih kurang 4,5 juta jiwa yang hampir sebanding dengan jumlah penduduk negara Brunai Darussalam ini bisa kembali ke kejayaan seperti zaman keemasan masa Sultan Iskandar Muda.

Aceh memiliki potensi Sumber Daya Alam yang cukup banyak dan letaknya sangat strategis antara Selat Malaka dan Samudera Hindia. Sumber Daya Manusia harus didukung juga skill-nya dengan mendidik putra-putri terbaik Aceh untuk bisa mengolah kekayaan alam yang terkandung di perut bumi Aceh.

Kita menyadari pembangunan pada masa pasca tsunami, Aceh berkembang dengan pesat dibawah kepemimpinan Irwandy-Nazar. Tahap pertama sudah selesai, dan sekarang hal tersebut perlu dilanjutkan kembali dibawah kepemimpinan tokoh perjuangan dan perdamaian yaitu dr.H.Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf yang diusung oleh Partai Aceh.

Kondisi Aceh saat ini kita lihat masih banyak masyarakatnya yang hidup dalam kemiskinan, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, maka itu tugas berat harus sama-sama dipikirkan demi kemakmuran masyarakat Aceh.

Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Aceh, yang harus diprioritaskan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat mulai dari tingkat bawah di sektor pertanian, perkebunan, perternakan dan sektor perikanan. Dengan program tersebut diharapkan dapat menopang ekonomi masyarakat Aceh. Disamping itu, memberi bimbingan untuk petani dan nelayan sangat perlu demi menjadi petani dan nelayan yang berhasil dan sukses dalam mengelola usahanya sendiri dan mandiri.

Hal yang tak kalah penting lainnya adalah bagaimana UUPA dapat berjalan secara optimal sebagai perwujudan MoU Helsinki. Sesuai dengan motto ZIKIR (Zaini-Muzakir) dalam kampanyenya “Tameudame dengon MoU dan Tapeulaku dengon UUPA”, Insya Allah dengan semangat masyarakat Aceh untuk saling bahu-membahu dan merangkul calon kandidat yang kalah demi satu tujuan, kesejahteraan bangsa Aceh.

Program jitu pro rakyat

Doto Zaini (panggilan akrab Zaini Abdullah) telah berjanji di hadapan rakyat Aceh saat Kampanye Akbar di Lhong Raya, Banda Aceh tanggal 2 April 2012 lalu, bahwa jika terpilih menjadi Gubernur Aceh, pihaknya akan melaksanakan program-program pro rakyat, di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan gratis mulai dari TK sampai dengan SMA/sederajat. Sehingga beliau memberi gambaran akan membangun dan memajukan Aceh kedepan seperti Singapore atau Brunai Darussalam.

Menurut Muzakir Manaf, Cawagub yang lebih dikenal dengan sebutan Mualem ini juga dalam orasi politiknya menyatakan jika terpilih nanti, ia akan meneruskan program JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, agar tidak mesti semua pasien dirujuk ke RSUZA Banda Aceh. Setiap daerah akan diterapkan pelayanan kesehatan publik yang prima.

Peran serta masyarakat sangat menunjang untuk mencapai suatu keberhasilan, terutama di sektor pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang masih minim di Aceh, Pemerintah kedepan perlu membina sentral-sentral koperasi dan UKM dan melakukan pembinaan, pendampingan, pemasaran, dan yang penting adalah akses permodalan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat Aceh.Di samping itu juga mengurangi pengangguran di aceh yang pada tahun 2011 mencapai angka 8,50 persen, diperlukan adanya Home Industry yang bisa menampung tenaga kerja wanita sehingga dapat menambah penghasilan ekonomi keluarga untuk menuju masyarakat Aceh yang mandiri.

Harapan masyarakat Aceh selama lima tahun kedepan kepada pemimpin yang baru terpilih, bisa mengembankan amanah Indatu dengan berpihak kepada rakyat tanpa mementingkan satu golongan dan menjalankan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) di Bumi Sultan Iskandar Muda dalam konteks Demokrasi. Semoga bisa menjalankan amanah MoU dan menerapkan UUPA demi kesejahteraan dan kemakmuran Aceh di masa akan datang. (op)

(Penulis adalah Ketua DPW IPPKINDO ACEH)

10 Harapan Pengusaha Kepada Gubernur Baru Aceh

Ketua Umum Kadinda Aceh Firmadez (Foto: IST)
Jakarta – Suksesnya Pilkada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh beberapa waktu lalu sangat menggemberikan para pelaku usaha di sana.
Pasalnya, selain meraih suara terbanyak, pasangan terpilih tersebut juga merupakan stakeholder perjanjian damai di Helsinski yang dampaknya akan besar bagi perdamaian di Aceh.

“Kami sambut baik terpilihnya Abdullah Zaini-Muzakir Manaf. Saya yakin mereka bisa dan mampu mengamankan Aceh. Diharapkan, keduanya mampu buat Aceh lebih aman secara hakiki,” ujar Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Aceh Firmandez kepada Suarapengusaha.com di Jakarta, Kamis (19/4/2012).

Kemenangan pasangan itu diumumkan Komite Independen Pemilu (KIP) Aceh pada 17 April 2012.
Selama ini, meski secara umum kondisi keamanan di Aceh membaik paska penandatangan perdamaian di Helsinski, namun masih sering terjadi kekerasan bersenjata yang membuat situasi tidak kondusif.

Pengusaha Aceh menaruh optimisme dan harapan terhadap pasangan itu. Ketua Umum Kadinda Aceh Firmandez mengungkapkan 10 harapan terhadap gubernur baru aceh dalam wawancara Suarapengusaha.com di Jakarta, Kamis (19/4/2012).

Berikut adalah 10 harapan itu:
1. Aceh lebih damai
Terpilihnya Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, dua tokoh perjuangan Aceh dan juga stakeholder penandatangan perjanjian Helinski menjadi modal untuk menjadikan Aceh lebih damai lagi. Modal Aceh ke depan, tidak lain adalah keadaan damai. Itu akan menyebabkan suasana kondusif untuk berusaha dan menarik investasi

2. Aceh harus Lebih baik
Pada masa gubernur sebelumnya memang masih banyak hal yang harus dibenahi. Berbagai keadaan itu kini sudah tertangani dan tinggal diteruskan oleh gubernur baru. idealnya, masa kepemimpinan gubernur baru bisa lebih meningkat dan lebih baik.

3. Realisasikan janji sekolah gratis
Untuk meningkatkan sumber daya manusia Aceh, program yang dikampanyekan berupa sekolah gratis hingga ke perguruan tinggi perlu direalisasikan dengan baik dan benar. Kalaupun belum bisa secara keseluruhan dan sekaligus, bisa dilakukan secara bertahap.

4. Implementasi Jaminan Kesehatan Aceh (JKA)
Untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Aceh pada sisi kesehatan, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) yang sudah berjalan selama ini diperluas. Tidak hanya di tingkat provinsi, tapi juga hingga ke tingkat kabupaten/kota.\

 5. Permudah proses investasi baru
Permudah investasi baru di Aceh, khususnya investasi yang menciptakan lapangan kerja. Selain akan mengurangi pengangguran sehingga kondisi kondusif terus terpelihara, juga akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga ekonomi bergerak/bertumbuh.

6. Pembangunan yang berimbang
Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten/kota. Pembangunan harus dilakukan secara berimbang/merata. Tidak hanya dititik beratkan pada daerah tertentu.

7. Pemberdayaan ekonomi rakyat
Kapasitas ekonomi rakyat harus diberi perhatian. Dengan itu, masyarakat menjadi bagian dari kegiatan ekonomi, melalui berbagai usaha yang mereka bisa lakukan. Pemerintah harus menunjukkan keberpihakan kepada mereka dalam berbagai kebijakan dan programnya.

8. Pembangunan infrastruktur sampai ke sentra produksi rakyat
Perlu pembangunan infrastruktur, khususnya jalan-jalan hingga ke sentra-sentra produksi rakyat. Dengan itu, tidak hanya terbuka akses hingga ke pelosok, juga memudahkan produk sentra produksi daerah tersebut dengan mudah didistribusikan ke luar bahkan hingga ke luar Aceh.

9. Ciptakan Pengusaha Baru
Penciptaan pengusaha baru perlu diprioritaskan. Salah satunya, dengan pemberian modal yang mudah diakses dan dengan bunga yang rendah. Itu akan merangsang tumbuhnya para pelaku usaha baru.

10. Berpihak Pada Pengusaha Daerah
Prioritaskan pengusaha daerah dalam berbagai program pembangunan. Tujuannya, agar pengusaha lokal bertumbuh dan kuat. Pelibatan pengusaha luar tetap tidak bisa dihindarkan. Tapi, dikondisikan agar terjadi kolaborasi dengan pengusaha lokal. Dari situ, pengusaha lokal dapat belajar menjadi besar dan kuat, namun berkontribusi pada pembangunan daerah.
sumber:  suarapengusaha.com

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh
Klik pada Gambar untuk membaca

Pengumuman

= INI MERUPAKAN WEBSITE RESMI PARTAI ACEH, SELAIN DARI WEBSITE INI ADALAH PALSU #WASPADA_PENIPUAN =

Berita Terbaru

 
Tentang Website: Syarat | Peta Situs | Kontak
Copyright © 2012. Official Website Partai Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Website:Tim Pemenangan Pusat
Partai Aceh