Headlines News :
Tampilkan posting dengan label PA. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label PA. Tampilkan semua posting

Deklarasi Uni Eropa dalam Peringatan 5 Tahun Penandatanganan MoU Helsinki dan Evolusi Perdamaian Aceh

Written By Partai Aceh on Kamis, 08 Maret 2012 | 23.29

Ringkasan: 15 Agustus 2010, Brussels – Deklarasi Perwakilan Tinggi untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Catherine Ashton mewakili Uni Eropa dalam Peringatan 5 tahun Penandatanganan MoU Helsinki dan Evolusi Perdamaian Aceh

Hari ini adalah peringatan lima tahun penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dilakukan pada 15 Agustus 2005 lalu. Penandatanganan ini melahirkan perjanjian damai untuk Aceh menyusul bencana tsunami pada bulan Desember 2004 dan mengakhiri 30 tahun konflik. Evolusi sejak saat itu berlangsung positif. Aceh telah berkembang ke arah perdamaian dan stabilitas dan dapat menatap ke masa depan yang cerah. Ini menjadi sebuah contoh bahwa perdamaian dapat dicapai dengan negosiasi dan keinginan kuat bahkan di dalam situasi politik yang pelik.

Uni Eropa bangga telah berkontribusi bagi proses ini melalui Aceh Monitoring Mission, yang bekerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN dan juga negara Norwegia dan Swiss. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya telah berkontribusi signifikan bagi rekonstruksi Aceh. Kami tetap komitmen untuk pembangunan ekonomi Aceh, konsolidasi perdamaian yang demokratis di Indonesia dan implementasi MoU dan UUPA.

Uni Eropa berkomitmen bagi hubungan baik dengan Indonesia. Kami telah menapaki hubungan tersebut ke tahap baru dengan penandatanganan sebuah Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama (Partnership and Cooperation Agreement) yang komprehensif tahun lalu. Kami ingin memenuhi penguatan kemitraan ini untuk membangun sebuah hubungan yang bermanfaat dan saling menguntungkan serta sebuah masa depan yang sejahtera bagi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia. Dengan pengalaman positif yang didapat di Aceh, bersama ASEAN dan negara-negara anggotanya, kami akan dengan senang hati mengembangkan kemitraan baru yang bertujuan pada memberi kontribusi bagi perdamaian dan keamanan regional dan lebih luas

Sejarah Partai Aceh

Written By Partai Aceh on Rabu, 29 Februari 2012 | 00.06


Perang 30 tahun yang disusul oleh gempa bumi dan tsunami, Aceh mengalami banyak kesulitan pada masa itu dengan kehilangan segala-galanya. Semuanya dimulai dengan MOU Helsinki yang ditanda-tangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM, dan juga atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka Malik Mahmud.

Setelah MoU Helsinki ditandatangani, dengan serta merta keadaan aman dan damai terwujud di Aceh. Berdasarkan point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Atas dasar inilah masyarakat Aceh tidak mau kehilangan masa depan mereka yang demokratis, adil dan bermartabat di bawah payung kepastian hukum dengan perumusan ekonomi yang memihak kepada rakyat Aceh secara khusus dan seluruh tanah air secara umum. Para pihak bertekat untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia.
Untuk menjamin perdamaian yang hakiki dan bermartabat serta dapat membangun masa depan Aceh dan mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melalui proses demokrasi dengan partai politik lokal berdasarkan perjanjian Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki.

Pimpinan Politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Malik Mahmud memberikan surat mandat kepada Tgk Yahya Mu’ad, SH atau disebut juga Muhammad Yahya Mu’ad, SH untuk terbentuknya partai politik lokal (Partai GAM) pada tanggal 19 Februari 2007. Partai GAM berdiri dengan akta notaris H. Nasrullah, SH akta notaris 07 pada tanggal 07 Juni 2007 dengan pendaftaran Kanwilkum dan HAM dengan nomor : WI.UM. 08 06-01.

Kantor sekretariat pertama Dewan Pimpinan Aceh Partai GAM berada pada jalan Tgk. Imuem Lueng Bata No. 48 Banda Aceh. Walaupun secara undang-undang peraturan pemerintah secara masalah bintang bulan tidak bertentangan, pemerintah pusat melihat tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bersamaan dengan itu, maka lahirlah Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang Partai yang seharusnya ada.

Pada surat KANWILDEPKUM dan HAM Aceh menyatakan bahwa untuk Partai GAM harus ada kepanjangan atau akronim dan dipindahkan bulan bintang. Jika tidak diubah, maka tidak boleh diverifikasi untuk sah sebagai badan hukum oleh Kakanwil Hukum dan HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Sebab itulah Partai GAM berubah dan mempunyai kepanjangan Partai Gerakan Aceh Mandiri (GAM), dan juga diverifikasikan oleh Kakanwil Hukum dan HAM pada tanggal 3 sampai dengan 24 April 2008.

Kemudian atas dasar persyaratan nasional tertulis dalam poin 1.2.1 MoU Helsinki, dengan kebijakan Pemerintah agar tidak menggunakan nama GAM. Sebab itulah pihak Kanwilkum dan HAM menyurati Partai Gerakan Aceh Mandiri untuk merubah lagi namanya.

Pada tanggal 6 s/d 7 April 2008 diadakan rapat antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta CMI yang difasilitasi oleh IPI Interpeace di Jakarta. Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh. Setelah itu rekrutmen calon legislatif dari Partai Aceh terus dilakukan dalam reformasi demokrasi di Aceh.

Seterusnya Partai Aceh mengadakan kampanye dengan mengutamakan implementasi MoU Helsinki dan Pimpinan Partai Aceh tidak ada yang mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif. Dengan itu Partai Aceh berkomitmen untuk membangun Aceh secara khusus dan membangun Indonesia secara umum serta menjaga kesatuan dan persatuan seluruh tanah air.

Sekretaris Jenderal

Muhammad Yahya

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Aceh

Written By Partai Aceh on Minggu, 01 Januari 2012 | 01.44

Visi dan Misi Partai Aceh

V i s i

"Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka."

M i s i

"Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir Masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia."

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh
Klik pada Gambar untuk membaca

Pengumuman

= INI MERUPAKAN WEBSITE RESMI PARTAI ACEH, SELAIN DARI WEBSITE INI ADALAH PALSU #WASPADA_PENIPUAN =

Berita Terbaru

 
Tentang Website: Syarat | Peta Situs | Kontak
Copyright © 2012. Official Website Partai Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Website:Tim Pemenangan Pusat
Partai Aceh