Headlines News :
Tampilkan posting dengan label Panwaslu. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Panwaslu. Tampilkan semua posting

Dokumen Resmi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Gugatan Irwandi

Written By Partai Aceh on Jumat, 04 Mei 2012 | 14.40

Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan pasangan Irwandi Yusuf - Muhyan Yunan yang meminta pembatalan hasil pilkada 9 April 2012 karena dianggap penuh kecurangan dan intimidasi.

Selain menolak permohonan pasangan Irwandi Yusuf - Muhyan Yunan,Mahkamah Konstitusi juga menolak eksepsi dari pihak termohon (KIP) dan pihak terkait (Zaini-Muzakir), Jumat 4 Mei 2012.

*) Berikut ini dokumennya dalam Format PDF



DOWNLOAD FILE

Maklumat Panwaslu untuk Kampanye

Written By Partai Aceh on Kamis, 22 Maret 2012 | 22.33

Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh beserta Tim Pemenangan Pusat Pasangan dr. H. Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, menginstruksikan kepada seluruh kader Partai Aceh untuk mempedomani Maklumat yang telah dikeluarkan oleh Panwaslu Provinsi Aceh demi Pilkada yang Demokrasi. Rakyat Aceh sebagai Pemilik Partai Aceh akan bahu membahu mensukseskan Pesta Demokrasi ini, insyaallah Partai Aceh akan Berjaya baik tingkat Nasional Aceh, Indonesia dan International. Tunjukkan bahwa Kita adalah Rakyat Aceh yang Cinta Damai. 

Kami DPA Partai Aceh juga menghimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tidak memperkeruh suana pilkada damai ini dengan propaganda-propaganda yang dapat menggiring ke arah yang tidak berwibawa.



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ACEH

MAKLUMAT

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh Menyerukan kepada Pasangan Calon Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Wali Kota/ Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh untuk tidak melakukan/ mempraktekkan hal-hal yang dilarang dalam Kampanye sesuai UU No. 32/ 2004, UU No. 12/ 2008, UU PA No. 11/ 2006, Peraturan – KPU No. 69/ 2009, Peraturan – KPU No. 14/2010 dan Keputusan – KIP No.18/ 2011, antara lain:
  1. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
  2. Kampanye di luar jadwal.
  3. Menempatkan alat peraga di tempat milik pribadi atau swasta tanpa izin tertulis pemilik.
  4. Menempatkan alat peraga di :
    1. Tempat ibadah;
    2. Tempat-tempat pelayanan kesehatan;
    3. Gedung milik pemerintah;
    4.  Lembaga pendidikan;
    5. Jalan-jalan protokol, dan;
    6. Tempat-tempat fasilitas umum;
  5. Melakukan konvoi/ pawai.
  6. Menghina, menghasut, dan mengadu – domba.
  7. Mengganggu ketertiban umum.
  8. Mengancam dan mengajurkan kekerasan.
  9. Merusak/ menghilangkan alat kampanye.
  10. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
  11. Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut pasangan calon lain.
  12. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya.
  13. Menggunakan fasilitas-fasilitas Negara.
  14. Melibatkan pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, serta Imum Mukim atau nama lain dan Kepala Desa atau sebutan lain.
  15. Melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  16. Menerima dana kampanye :
    1. Dari perorangan melebihi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    2. Dari kelompok, perusahaan, atau badan hokum swasta melebihi Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  17. Menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari :
    1. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga Negara asing;
    2. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    3.  Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik daerah.
    1. Pejabat Negara (struktural dan fungsional) dalam jabatan negeri serta pegawai negeri, sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. DILARANG KERAS mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Pasangan Calon.
    Penyelenggaraan terhadap ketentuan di atas akan ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


    Banda Aceh, 21 Maret 2012
    PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
    PROVINSI ACEH

    VIDEO - Panduan Tentang Pemungutan Suara di TPS

    Written By Partai Aceh on Senin, 27 Februari 2012 | 01.09

    Partaiaceh.com - Kesalahan dan pelanggaran kerap kali terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu di negeri ini beragam faktor penyebabnya, baik yang disengaja berupa kecurangan atau upaya manipulasi maupun yang tidak disengaja karena kesalahan prosedural atau kurangnya tingkat pemahamman atas ketentuan yang berlaku. Semoga video ini dapat membantu partai politik dan saksi partai untuk memahami bagaimana proses pemungutan suara dan perhitungan suara yang benar dan hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian saksi partai.[HB]

    Inilah Video Panduan Tentang Pemungutan Suara di TPS



    Formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Aceh 2012

    Written By Partai Aceh on Rabu, 05 Oktober 2011 | 12.21

    FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA.

    13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh

    13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh
    Klik pada Gambar untuk membaca

    Pengumuman

    = INI MERUPAKAN WEBSITE RESMI PARTAI ACEH, SELAIN DARI WEBSITE INI ADALAH PALSU #WASPADA_PENIPUAN =

    Berita Terbaru

     
    Tentang Website: Syarat | Peta Situs | Kontak
    Copyright © 2012. Official Website Partai Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang
    Website:Tim Pemenangan Pusat
    Partai Aceh