Headlines News :
Tampilkan posting dengan label UUPA. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label UUPA. Tampilkan semua posting

FOTO - Peringatan Tujuh Tahun Perdamaian Aceh

Written By Administrator on Kamis, 16 Agustus 2012 | 12.49


BANDA ACEH - Memperingati tujuh tahun peringatan MoU Helsinki, Pemerintah Aceh menggelar serangkaian acara di pelataran Masjid Raya Baiturrahman, Rabu, 15 Agustus 2012.

Dalam acara tersebut pemerintah menyantuni 700 anak yatim dan diikuti dengan acara buka puasa bersama. Sebagai simbol kebebasan dan perdamaian turut pula dilepaskan tujuh ekor merpati berwarna putih yang dilakukan oleh tujuh orang tokoh yaitu Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Pemangku Wali Nanggroe Malek Mahmud, Pangdam Iskandar Muda Zahari Siregar, Kapolda Aceh Iskandar Hasan, Mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, dan Kajati Aceh TM Syahrizal.

Pelepasan merpati diringi dengan tabuhan rapai pasee oleh group rapai yang didatangkan dari Aceh Utara.  

Berikut Foto-fotonya:










sumber: atjehpost.com

Gubernur Janji Realisasikan MoU

Fotot dari kiri: Mantan Menkumham Hamid Awaluddin, Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Gubernur Zaini Abdullah, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Pangdam IM Mayjen Zahari Siregar, Kapolda Irjen Pol Iskandar Hasan, dan Kajati T Syahrizal melepas merpati pada peringatan 7 tahun MoU Helsinki di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (15/8).

* Pelaku Seni ‘Mentas’ di Simpang Lima

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berjanji merealisasikan butir-butir MoU Helsinki yang belum terwujud. Gubernur meminta semua elemen masyarakat, seperti ulama, LSM, cendik pandai, media, dan stakeholder terkait mendukung semua program itu untuk pembangunan dan perdamaian Aceh.

Gubernur Zaini menyampaikan itu dalam sambutan tertulisnya pada peringatan ke-7 penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM. Puncak peringatan digelar di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (5/8) sore. Selain Muspida plus, kegiatan itu juga dihadiri mantan Menteri Hukum dan HAM RI, Hamid Awaluddin yang juga juru runding ketika itu.

Menurut Gubernur, dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, Presiden menginstruksikan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh menyiapkan rencana dan kebijakan menyangkut penyempurnaan UU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.

“Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih, perbatasan, penggunaan simbol-simbol daerah, termasuk bendera, lambang dan himne, serta penyusunan qanun dan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe,” kata Gubernur Zaini.

Gubernur menyebutkan, instruksi Presiden selanjutnya adalah melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang terlibat GAM dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan perkerjaan. “Instruksi Presiden itu harus sama-sama kita kawal agar dapat terbentuk proses integrasi politik dan integrasi ekonomi yang nyata dan dirasakan langsung rakyat Aceh,” tegas Gubernur.

Gubernur menambahkan, Pemerintah Pusat juga masih memiliki sejumlah PR yang belum direalisasikan, terutama menyangkut Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Kepres berkaitan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA).

“Namun perlu kita pahami, keterlambatan ini bukanlah akibat kesengajaan, tapi karena memang ada hal-hal lain yang harus didahulukan. Insya Allah, dalam waktu dekat, butir-butir yang belum terealisasi itu akan bisa segera kita implementasikan,” janji Gubernur.

Dalam rangkaian acara itu, Hamid Awaluddin, Gubernur, dan pejabat Aceh melepas merpati tanda perdamaian. Tadi malam, seniman muda Aceh, menggelar pentas seni dan teaterikal memperingati 7 tahun MoU Helsinki yang dipusatkan di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. Aksi tersebut bertema; Saleum Damee dari Ureung Seni.

Kegiatan pentas seni kaum muda yang sempat memacetkan arus lalu lintas di Bundaran Simpang Lima tersebut berlangsung mulai pukul 22.00 WIB dan baru berakhir sekira pukul 24.00 WIB. Kemacetan muncul karena pelaku seni duduk di badan jalan. Tapi, kesemrautan tersebut bisa dikendalikan setelah Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh turun ke lokasi. “Kami kaum muda perlu ruang eksplorasi. Tanpa orang tua pegiat seni, kami juga bisa berekspresi,” kata Rasyidin dibenarkan rekannya, Fadhlan Bachtiar selaku koordinator aksi.

Menurut Rasyidin, perkumpulan seniman muda Aceh itu tergabung dalam Komunitas Jaroe, Apotek Wareuna Aceh, Sanggar Mandaya, dan Bestek.

Selain itu juga ada pelaku seni dari HNS, Teater Nol, Rongsokan, Sanggar Cut Nyak Dhien, Musisi Madein Made, Krak Aceh Community, Sanggar Cit Ka Geunta, dan Sanggar Putroe Phang. “Para pelaku seni rupa, seni tari, dan seni musik mengkreasikan ide dan konsepnya masing-masing,” pungkas Rasyidin.

Fadhlan menambahkan, “Elemen-elemen pegiat seni sudah tidak memiliki tempat. Kita memilih Simpang Lima sebagai ruang terbuka dengan harapan ke depan pelaku seni muda ini juga memiliki ruang seni yang inovatif.[]

sumber: http://aceh.tribunnews.com

Pemerintah Wajib Tuntaskan UUPA

Written By Administrator on Rabu, 15 Agustus 2012 | 11.01

Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud (tengah) didampingi Sekda Aceh, T Setia Budi (dua kiri) dan Ketua BRA Pusat, Haniff Asmara (kanan) memberikan keterangan pers menjelang peringatan 7 tahun penandatangi MoU Helsinky di Meuligo Wali Nanggroe, Geuce Kayee Jato, Banda Aceh, Selasa (14/8).

* Pernyataan Malik Mahmud pada Konferensi Pers 7 Tahun MoU Helsinki

BANDA ACEH - Tokoh penandatanganan nota kesepahaman (MoU) perdamaian Aceh, Tgk Malik Mahmud Alhaytar mengatakan tujuh tahun perdamaian Aceh masih menyisakan tugas berat yang harus dipikul Pemerintah Aceh.

“Tugas itu antara lain adalah menyempurnakan implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA-red) sebagai turunan dari MoU Helsinki. Pemerintah saat ini punya kewajiban untuk itu agar pembangunan di Aceh bisa berjalan baik,” kata Malik Mahmud dalam konfrensi pers peringatan tujuh tahun MoU Helsinki, di Mess Mentroe, Banda Aceh, Selasa (14/8). Malik Mahmud didampingi Sekda T Setia Budi dan Ketua BRA Hanif Asmara.

Tanggal 15 Agustus merupakan salah satu hari bersejarah bagi rakyat Aceh. Karena tepat 7 tahun lalu, delegasi Pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berunding di Helsinki, Finlandia, sepakat menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berusia 30 tahun dan memakan ribuan korban jiwa.

Penandatanganan nota kesepahaman yang kemudian dikenal dengan nama MoU Hensinki ini, dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), sebuah lembaga yang dipimpin mantan Presiden Finlandia Marthi Ahtisaari. Ketika kesepakatan damai ini ditandatangani, Aceh masih dalam keadaan tanggap darurat akibat bencana gempa dan tsunami 26 Desember 2004, yang menelan korban hingga 130 ribu jiwa.

“Ini adalah sejarah yang tak pernah terlupakan bagi rakyat Aceh. Walau pun berat tapi kesepakatan itu adalah hasil kompromi yang terbaik bagi rakyat Aceh yang ketika itu tengah dilanda bencana,” ujarnya.

Malik Mahmud menyebutkan saat ini Pemerintah Aceh berkomitmen untuk terus mengawal dan menyempurnakan UUPA di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah, yang juga tokoh GAM yang terlibat langsung dalam perundingan Helsinki.

Menurut Malik diupayakan penyempurnaan UUPA dapat tuntas selama kepempimpin Zaini Abdullah dan Presiden SBY. Sebab kedua tokoh ini dinilai sangat mengerti dengan konflik Aceh yang berujung dengan perdamaian.

“Saya memberi apresiasi kepada Pak SBY dan Yusuf Kala yang telah merintis perdamaian ini. Tapi MoU juga terus diperjuangkan di bawah Pemerintahan doto Zaini karena ini akan menjadi pusaka bagi rakyat Aceh untuk masa depan yang lebih baik,” tegasnya.

Disebutkan semua elemen rakyat Aceh baik di kalangan pemerintahan maupun masyarakat harus tahu substansi MoU dan UUPA. Sehingga rakyat Aceh sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam UU tersebut.

Bila perlu, kata Malik, UUPA dan MoU Helsinki dapat dimasukkan dalam materi pendidikan di sekolah agar semua generasi Aceh tahu tentang sejarah.

“Mengapa harus ada UUPA, mengapa harus ada MoU? Kalau ini tidak dilakukan kita bisa lose (hilang-red) lagi seperti Perjanjian Lamteh, sudah disepakati tapi tidak diimplementasikan. MoU jangan sampai MoU menjadi it’s was only the paper (hanya ada di atas kertas-red),” ujarnya.

Malik Mahmud juga menyatakan keprihatinannya hingga saat ini ada masyarakat dan generasi muda Aceh dan kalangan pemerintah yang tidak tahu tentang MoU dan UUPA. Karena itu, pihaknya menyambut baik inisiatif Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan yang membentuk tim mengevaluasi implementasi MoU Helsinki dan UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dia menilai langkah ini adalah bagian dari upaya menyosialisasikan MoU kepada masyarakat. “Orang Aceh harus tahu tentang ini (MoU dan UUPA-red). Ini adalah sejarah yang tidak bisa dilupakan,” ujarnya.(sar)

Hari Ini, Gubernur Pidato di Masjid Raya

KABAG Humas Pemerintah Aceh Usamah El-Madny yang dihubungi Serambi malam tadi mengatakan, puncak peringatan tujuh tahun MoU Helsinki akan dipusatkan di Masjid Raya Baiturrahman, Rabu (16/8) hari ini.

Pada pucak peringatan MoU kali ini dilaksanakan serangkaian kegiatan. Termasuk Gubernur Aceh Zaini Abdullah akan menyampaikan pidato di depan Masjid Raya Baiturrahman yang kemudian akan diakhiri dengan buka puasa bersama para anak yatim.

Jajaran pemerintah Aceh yang tergabung dalam Rakorpimda juga diundang. “Sebelumnya dalam rangka peringatan tujuh tahun MoU Helsinki juga diadakan kegiatan talk show di beberapa media,” ujarnya.

Usamah menyebutkan dalam pidato di Masjid Raya, Doto Zaini akan mengajak semua pihak merawat dan mengisi damai Aceh. Salah satunya dengan cara mengupayakan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian rakyat Aceh dapat merasakan nikmat damai yang sudah bersemi selama tujuh tahun di Bumi Serambi Mekkah.[]

sumber: http://aceh.tribunnews.com

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh
Klik pada Gambar untuk membaca

Pengumuman

= INI MERUPAKAN WEBSITE RESMI PARTAI ACEH, SELAIN DARI WEBSITE INI ADALAH PALSU #WASPADA_PENIPUAN =

Berita Terbaru

 
Tentang Website: Syarat | Peta Situs | Kontak
Copyright © 2012. Official Website Partai Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Website:Tim Pemenangan Pusat
Partai Aceh