Headlines News :
Tampilkan posting dengan label Wali Nanggroe. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label Wali Nanggroe. Tampilkan semua posting

Gubernur Janji Realisasikan MoU

Written By Administrator on Kamis, 16 Agustus 2012 | 10.28

Fotot dari kiri: Mantan Menkumham Hamid Awaluddin, Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, Gubernur Zaini Abdullah, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Pangdam IM Mayjen Zahari Siregar, Kapolda Irjen Pol Iskandar Hasan, dan Kajati T Syahrizal melepas merpati pada peringatan 7 tahun MoU Helsinki di halaman Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Rabu (15/8).

* Pelaku Seni ‘Mentas’ di Simpang Lima

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berjanji merealisasikan butir-butir MoU Helsinki yang belum terwujud. Gubernur meminta semua elemen masyarakat, seperti ulama, LSM, cendik pandai, media, dan stakeholder terkait mendukung semua program itu untuk pembangunan dan perdamaian Aceh.

Gubernur Zaini menyampaikan itu dalam sambutan tertulisnya pada peringatan ke-7 penandatanganan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM. Puncak peringatan digelar di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (5/8) sore. Selain Muspida plus, kegiatan itu juga dihadiri mantan Menteri Hukum dan HAM RI, Hamid Awaluddin yang juga juru runding ketika itu.

Menurut Gubernur, dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005, Presiden menginstruksikan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Aceh menyiapkan rencana dan kebijakan menyangkut penyempurnaan UU tentang Penyelenggaraan Pemerintahan.

“Nama Aceh dan gelar pejabat senior yang dipilih, perbatasan, penggunaan simbol-simbol daerah, termasuk bendera, lambang dan himne, serta penyusunan qanun dan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe,” kata Gubernur Zaini.

Gubernur menyebutkan, instruksi Presiden selanjutnya adalah melaksanakan reintegrasi dan pemberdayaan setiap orang terlibat GAM dalam masyarakat mulai dari penerimaan, pembekalan, pemulangan ke kampung halaman, dan penyiapan perkerjaan. “Instruksi Presiden itu harus sama-sama kita kawal agar dapat terbentuk proses integrasi politik dan integrasi ekonomi yang nyata dan dirasakan langsung rakyat Aceh,” tegas Gubernur.

Gubernur menambahkan, Pemerintah Pusat juga masih memiliki sejumlah PR yang belum direalisasikan, terutama menyangkut Peraturan Pemerintah, Perpres, dan Kepres berkaitan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU-PA).

“Namun perlu kita pahami, keterlambatan ini bukanlah akibat kesengajaan, tapi karena memang ada hal-hal lain yang harus didahulukan. Insya Allah, dalam waktu dekat, butir-butir yang belum terealisasi itu akan bisa segera kita implementasikan,” janji Gubernur.

Dalam rangkaian acara itu, Hamid Awaluddin, Gubernur, dan pejabat Aceh melepas merpati tanda perdamaian. Tadi malam, seniman muda Aceh, menggelar pentas seni dan teaterikal memperingati 7 tahun MoU Helsinki yang dipusatkan di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. Aksi tersebut bertema; Saleum Damee dari Ureung Seni.

Kegiatan pentas seni kaum muda yang sempat memacetkan arus lalu lintas di Bundaran Simpang Lima tersebut berlangsung mulai pukul 22.00 WIB dan baru berakhir sekira pukul 24.00 WIB. Kemacetan muncul karena pelaku seni duduk di badan jalan. Tapi, kesemrautan tersebut bisa dikendalikan setelah Satuan Lalu Lintas Polresta Banda Aceh turun ke lokasi. “Kami kaum muda perlu ruang eksplorasi. Tanpa orang tua pegiat seni, kami juga bisa berekspresi,” kata Rasyidin dibenarkan rekannya, Fadhlan Bachtiar selaku koordinator aksi.

Menurut Rasyidin, perkumpulan seniman muda Aceh itu tergabung dalam Komunitas Jaroe, Apotek Wareuna Aceh, Sanggar Mandaya, dan Bestek.

Selain itu juga ada pelaku seni dari HNS, Teater Nol, Rongsokan, Sanggar Cut Nyak Dhien, Musisi Madein Made, Krak Aceh Community, Sanggar Cit Ka Geunta, dan Sanggar Putroe Phang. “Para pelaku seni rupa, seni tari, dan seni musik mengkreasikan ide dan konsepnya masing-masing,” pungkas Rasyidin.

Fadhlan menambahkan, “Elemen-elemen pegiat seni sudah tidak memiliki tempat. Kita memilih Simpang Lima sebagai ruang terbuka dengan harapan ke depan pelaku seni muda ini juga memiliki ruang seni yang inovatif.[]

sumber: http://aceh.tribunnews.com

Malik Mahmud: Sinkronisasi UUPA dan MoU Helsinki Membuat Aceh Lebih Sejahtera

Written By Administrator on Rabu, 15 Agustus 2012 | 10.52


BANDA ACEH - Pemerintah Aceh hari ini menggelar jumpa pers peringatan tujuh tahun penandatanganan MoU Helsinki, di kediaman Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Alhaytar, Geucheu Kayee Jato, Banda Aceh, Selasa 14 Agustus 2012.

Acara yang dilangsungkan sekitar pukul 11.55 WIB tadi diikuti Malik Mahmud, Sekretaris Daerah Aceh T Setia Budi, dan unsur panitia seperti Hanif Asmara dan Sayed Abdul Aziz.

Malik Mahmud mengharapkan dengan berjalannya perdamaian hingga usia tujuh tahun ini mampu merampungkan semua butir-butir UUPA dari MoU Helsinki. "Karena MoU Helsinki merupakan fundamen awal perdamaian antara RI dan GAM," kata Malik.

Malik mengatakan kalau UUPA bisa disinkronkan dengan MoU Helsinki, ia bisa menjamin tidak ada lagi masalah ke depan antara RI-GAM (Jakarta-Aceh).

Malik juga berharap semua masyarakat Aceh memahami dan mengetahui sebab musabab konflik terjadi di Aceh. Karena, kata dia, dengan memahaminya orang Aceh bisa selalu menjaga marwah, kepentingan, dan hal lainnya yang ada di Aceh.

"Termasuk UUPA yang belum semuanya beres dan akan dibereskan dalam waktu dua tahun ini," ujar dia.[]

sumber: http://atjehpost.com

Malik Mahmud: Turunan UUPA Akan Dibereskan Dalam Dua Tahun

BANDA ACEH – Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud mengatakan seluruh produk turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang belum selesai, akan dituntaskan dalam waktu dua tahun ke depan.

Hal itu ditegaskan Malik Mahmud dalam jumpa pers bersama Pemerintah Aceh yang digelar di Meuligoe Pemangku Wali Nanggroe di Geuceu Kayee Jatoe, Banda Aceh. Hadir dalam jumpa pers menyambut tujuh tahun perdamaian Aceh itu antara lain Sekretaris Daerah Teuku Setia Budi, dan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) Hanif Asmara.

Dalam kesempatan itu Malik Mahmud berharap perdamaian Aceh yang telah berlangsung tujuh tahun masih menyisakan sejumlah produk turunan dari UUPA yang hingga kini belum terselesaikan. Malik pun berharap turunan UUPA itu sesuai dengan MoU Helsinki yang ditantangani oleh Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka pada 15 Agustus 2005 silam.

Malik tak merinci produk turunan tersebut. Namun, berdasarkan catatan The Atjeh Post, sejumlah produk turunan UUPA yang hingga kini masih belum selesai diantaranya; Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Bersama Minyak dan Gas, dan RPP tentang kewenangan pemerintah yang bersifat nasional di Aceh.

"Karena MoU Helsinki, merupakan pondamen awal perdamaian antara RI dan GAM," kata dia.

Malik menambahkan, kalau UUPA bisa disinkronkan dengan MoU Helsinki, ia bisa menjamin tidak ada lagi masalah ke depan antara RI-GAM (Jakarta-Aceh).

Malik juga berharap, agar semua masyarakat Aceh memahami dan mengetahui sebab musabab konflik terjadi di Aceh karena apa. Karena, kata dia, dengan memahami hal tersebut, orang Aceh bisa selalu menjaga marwah, kepentingan dan hal lainnya yang ada di Aceh.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat melantik Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada 25 Juni lalu berjanji akan membantu menyelesaikan hal-hal yang masih menyangkut dalam hubungan Aceh - Jakarta.

"Mendagri akan menjadi poros untuk menyelesaikan masalah ini," kata Gamawan Fauzi kala itu.[]

sumber: http://atjehpost.com

Malik Mahmud Berterima Kasih Pada SBY dan JK

BANDA ACEH – Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud mengucapkan terima kasih kepada Soesilo Bambang Yoedhoyono (SBY) selaku Presiden Republik Indonesia dan Jusuf Kalla serta pihak lain yang telah menyukseskan perdamaian di Aceh. Ucapan terima kasih ini disampaikan oleh Malik Mahmud saat melakukan jumpa pers di kediamannya Geucheu Kayee Jathoe, Selasa 14 Agustus 2012.

“Orang-orang seperti inilah yang diperlukan di negara ini karena mereka mempunyai visi jauh ke depan,” kata Malik Mahmud, didampingi Sekda Aceh T. Setia Budi dan Panitia dari Partai Aceh, Hanif Asmara.

Kata dia, kedua orang tersebut mempunyai jasa besar dalam pelaksanaan perdamaian Aceh. Karena itu, Malik Mahmud mengharapkan agar implementasi Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) harus bisa diselesaikan dalam waktu cepat.

“Karena SBY selaku pihak yang terlibat langsung dalam perdamaian masih menjadi Presiden Republik Indonesia dan beberapa menteri yang masih paham mengenai MoU Helsinki, masih ada,” kata dia.

Dia juga berharap agar UUPA yang berdasarkan kepada MoU Helsinki tidak menjadi Ikrar Lamteh kedua nantinya bagi Aceh. Karena itu, Malik menekankan agar semua pihak mengimplementasikan UUPA. Penekanan ini, dikatakan Malik agar UUPA nantinya tidak menimbulkan masalah bagi semua pihak.

Malik Mahmud juga mengatakan, implementasi UUPA sebelumnya pernah berjalan tersendat-sendat akibat tidak adanya dukungan yang tegas dari Pemerintahan Aceh, periode lalu. Karena itulah, dia berharap dengan kepemerintahan yang dipangku oleh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sekarang ini, tidak mengikuti hal serupa.

Selain itu, Malik mengatakan dengan mempercepat penyelesaian UUPA sesuai dengan MoU Helsinki maka dipastikan pelaksanaan pembangunan di Aceh tidak akan berbenturan dengan aturan-aturan yang ada.

“Karena selama UU PA belum diselesaikan, UU di Aceh akan berjalan tumpang tindih antara aturan pusat dan daerah sehingga berujung pada terganggunya pembangunan,” ujar dia.[]

sumber: http://atjehpost.com/

Inilah Suasana Wali Nanggroe Mencoblos di Beurawe

Written By Partai Aceh on Senin, 09 April 2012 | 14.45

BANDA ACEH – Pemangku Wali Nanggroe, Tengku Malik Mahmud Al Haytar untuk pertamakalinya menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia pada Pilkada Aceh 2012 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) II Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Senin 9 April, 2012.

Tiba di TPS sekitar pukul 09.00 WIB, Malik Mahmud menuju tempat antri pemilih, lengkap dengan hidangan kue dan buah di hadapannya. Dalam rombongan itu, tampak juga Juha Christensen dan Salim Shadaq dari IPI-PACTA.

Beberapa saat kemudian, tiba giliran Malik untuk mencoblos.

“Ini yang mana?” tanya Malik. “Maklum, saya baru pertama kali,” katanya lagi sambil tersenyum.

“Ini (kertas suara-red) untuk pasangan gubernur dan wakil gubernur, dan ini untuk pasangan walikota dan wakil walikota,” kata salah seorang petugas di TPS menjelaskan.

Berikut foto-foto Tengku Malik Mahmud Al Haytar di (TPS) II Desa Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh.

Berikut Photo-photonya:








Sumber: atjehpost.com

Photo - Kuliah Umum Malik Mahmud di Fakultas Ekonomi Unsyiah

Written By Partai Aceh on Selasa, 20 Maret 2012 | 13.53

BANDA ACEH - Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud mengatakan interaksi orang Aceh sangat global pada masa Kerajaan Sultan Iskandar Muda. Orang-orang Aceh pada masa itu, kata Malik, membangun jaringan ke seluruh dunia.

Hal tersebut dikatakan Malik Mahmud saat memberikan kuliah umum bertema peluang dan tantangan pembangunan ekonomi Aceh, di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Selasa 20 Maret 2012.

Malik Mahmud juga mengkritik kepemimpinan Aceh dalam lima tahun ke belakang yang menurut dia terkesan tidak transparan dalam pengelolaan ekonomi. "Kita berharap Aceh ke depan lebih maju dan transparan," ujarnya.

Berikut foto-foto Malik Mahmud saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Unsyiah:







sumber: atjehpost.com

Malik Mahmud: Agar Aceh Maju, Kita Perlu Ciptakan Pemimpin Sekaliber Singapura

BANDA ACEH - Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud mengajak seluruh akademisi di lingkungan Universitas Syiah Kuala untuk membangun ekonomi Aceh.

"Sumber daya yang dimiliki dan perekonomian Aceh tidak seburuk yang kita lihat. Dari angka pendapatan Aceh, angka pengangguran sedikit dan orang Aceh pekerja keras," ujar Malik Mahmud saat memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Unsyiah, Selasa 20 Maret 2012.

Aceh menurut Malik Mahmud memiliki sumber daya melimpah dan dana yang mengucur ke Aceh tak terhingga. "Kenapa Aceh masih terlihat miskin? Karena Aceh tidak mempunyai sistem perekonomian yang jelas pada saat ini dibandingkan pada zaman Kerajaan Iskandar Muda," ujar Malik.

Ia juga mengatakan kenapa Singapura lebih maju dibandingkan Aceh yang sumber daya alamnya melimpah ruah dan geografisnya sebanding dengan Aceh.

"Kita perlu menciptakan pemimpin sekaliber pemimpin-pemimpin Singapura agar Aceh lebih maju dan makmur." Malik Mahmud juga berharap ke depan ada misi-misi seperti indatu dahulu agar Aceh kembali jaya.

Kuliah umum itu dihadiri mahasiswa dan dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah. Malik Mahmud hadir bersama Abu Razak, Ketua Tim Pemenangan Pusat Kandidat Gubernur dari Partai Aceh. Selain itu tampak juga mantan Sekretaris Dewan Iskandar A Gani.[]

sumber:atjehpost.com

Selasa, Malik Mahmud Beri Kuliah Umum di Fakultas Ekonomi Unsyiah

BANDA ACEH - Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al-Haytar, besok, Selasa, 20 Maret 2012, diagendakan akan memberikan kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.

Acara yang akan dipusatkan di Ruang Sidang Utama Fakultas Ekonomi Unsyiah itu direncakan akan berlangsung selama sat jam penuh, yakni dari pukul 09.30 WIB sampai dengan 10.30 WIB.Malik Mahmud sendiri akan memberi kuliah mengenai perspektif pembangunan ekonomi Aceh di masa depan.

Acara itu sendiri digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas ekonomi Unsyiah.

"Selain terkait upaya membangun usaha kecil dan menengah, diharapkan Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud dapat menyampaikan pengalamannya sebagai seorang entrepenuer dalam bisnis," kata Indra yadi, ketua BEM Fakultas Ekonomi, melalui rilis yang diterima Atjeh Post.

Fakultas Ekonomi merupakan fakultas pertama dan tertua di Unsyiah. Saat ini Fakultas Ekonomi Unsyiah memiliki lembaga UKM (Usaha Kecil Menengah) Center yang giat mengkampanyekan kewirausahaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah. []

sumber:atjehpost.com

Memperkokoh Kesinambungan Perdamaian Aceh

Written By Partai Aceh on Minggu, 18 Maret 2012 | 00.10

ACEH adalah satu daerah di Indonesia yang sering diidentikkan dengan konflik. Konklusi tersebut ada benarnya bila kita urut peristiwa demi peristiwa, tidak hanya di pasca kemerdekaan Indonesia, tetapi jauh sebelumnya. Kehadiran Belanda di Aceh sangat berbeda dengan apa yang mereka alami di daerah lain. Di luar Aceh pemerintah Hindia Belanda dapat duduk tenang setelah berhasil menaklukkan raja-raja lokal, dan membentuk sistem pemerintahan yang melibatkan elit setempat.

Di Aceh, setelah Belanda berhasil menaklukkan Aceh (tahun1902) melalui peperangan panjang dan melelahkan, serdadu Belanda masih menghadapi pemberontakan yang dilakukan oleh pejuang Aceh.Perang Aceh telah melambungkan nama-nama para pahlawan –yang kemudian diakui sebagai pahlawan nasional Indonesia- seperti Tgk Chik Di Tiro, Panglima Polem, Cut Meutia, Cut Nyak Dhien, Teuku Umar dan lain-lain. Kehadiran Belanda di Aceh selalu terusik dengan politik anti penjajah dari kalangan masyarakat Aceh dengan memberi stigma “kaphe” atau kafir kepada Belanda.

Dari stigma inilah kemudian tersemai di setiap sanubari orang Aceh bahwa memerangi Belanda adalah sebuah ibadah bernama Perang Sabil, sehingga siapa pun yang meninggal melawan Belanda mendapat pahala syahid. Maka cukup banyak para syuhada Aceh yang rela tewas di ujung bedil serdadu Belanda karena mereka memang secara ikhlas maju ke medan pertempuran sebagai bagian dari ibadah. Dalam semangat itulah kemudian muncul kesimpulan kolektif bahwa siapa pun yang membantu penjajah adalah kafir dan halal untuk diperangi.

Usai perang kemerdekaan, Aceh terlibat lagi dalam perang saudara yaitu perang Cumbok yang banyak korban di kalangan masyarakat Aceh. Konflik itu reda tapi suasana aman tidak lama dinikmati rakyat Aceh. Sebab, pada tahun 1953 muncul pemberontakan DI/ TII (Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia) dipimpin oleh Daud Beureu’eh. Aceh kecewa dengan keputusan Pemerintah RI yang mengurangi hak-hak Aceh terutama dengan dileburkannya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatra Utara. Pemerintah berhasil memadamkan pemberontakan ini tahun 1960 melalui perundingan, karena upaya pendekatan keamanan nyaris sia-sia.

Petistiwa G 30 S/PKI sebagai tragedi nasional ikut merembes ke Aceh. Provokasi Soeharto dan kawan-kawan dengan memberi stigma atheis atau orang tak bertuhan terhadap PKI telah memancing emosi Islam. Aceh menjadi lahan yang subur untuk membangun reaksi rakyat. Maka jika pada umumnya rakyat Indonesia anti PKI dengan alasan musuh negara dan pelaku makar, di daerah-daerah kuat Islam seperti Aceh, melawan PKI adalah melawan kafir. Akibatnya cukup banyak orang Aceh yang menjadi korban ketajaman parang saudara-saudaranya dalam peristiwa G 30 S/PKI.

Tak lama berselang konflik Aceh dengan intensitas ketegangan tinggi kembali dimulai dari tahun 1976. Kali ini sikap perlawan Aceh diarahkan ke pemerintah Indonesia yang saat itu amat represif di bawah kendali Soeharto. Perlawanan yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Hasan Di Tiro ini bermula dari setumpuk kesadaran bahwa Jakarta mengabaikan Aceh yang telah begitu berjasa dalam berdiri dan terbentuknya Indonesia.

Pengorbanan Aceh yang begitu dalam perlawanan fisik mengusir penjajah, memberi dukungan moril dan meteril dalam mempertahankan republik pasca-kemerdekaan, serta eksplorasi hasil Aceh yang begitu besar tanpa memberi makna bagi kesejahteraan rakyat Aceh, menjadi akumulasi dari kekecewaan sebagian besar rakyat Aceh. Diundangkannya beberapa UU RI menyangkut dengan sistem pemerintahan telah memperkecil peran sosial dan peran tradisional religi dalam masyarakat Aceh.

UU nomor 5 tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah telah mengakibatkan tidak bermaknanya lagi status istimewa bagi Aceh, padahal status tersebut sebagai syarat bagi mengakhiri peristiwa DI/TII. Demikian juga dengan diberlakukannya UU Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mempreteli hak-hak serta jabatan tradisional desa di Aceh. UU tersebut telah melenyapkan kedudukan dan peran Tuha Peuet –lembaga musyawarah desa— dan peran imum meunasah yang seyogianya sama kedudukan dengan keuchik. Gelar keuchik sendiri telah diganti dengan kepala desa sesuai dengan pergantian nama gampong --pemerintah terendah—menjadi desa.

Kebijakan pemerintah dalam mengakhiri konflik –tepatnya memadamkan pemberontakan— dengan pendekatan keamanan tidak membawa hasil. Yang terjadi ialah jatuhnya korban di antara kedua belah pihak. Dikeluarkannya UU nomor 18 tahun 2002 dengan status otonomi luas dan menabalkan Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam tidak membuat Aceh puas. Demikian juga dengan pelaksanaan Keistimewaan Aceh melalui UU nomor 44 tahun 1999. Pemerintah beranggapan bahwa dengan pemberian gelar Nanggroe Aceh Darussalam dan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka akan menyerah.

Pemerintah telah mengambil kesimpulan yang keliru dari dialog-dialog yang dibangun dengan pihak-pihak di luar GAM, bukan dengan GAM yang sedang berjuang menuntut apa yang dibutuhkan Aceh.

Begitulah kemudian pasca-bencana pada akhir 2004, titik terang tampak sudah ketika Pemerintah yakin bahwa jalan satu-satunya untuk mengakhiri konflik bersenjata ini adanya forum dialog. Maka dengan difasilitasi oleh Crisis Management Initiative (CMI), pada 15 Agustus 2005 perundingan antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka berlangsung di Helsinki, Finlandia dengan penanganan. Memorandum of Understanding (MoU). Kesepakatan tersebut telah menjadi titik pangkal terjadinya kestabilan politik dan perdamaian Aceh.

Keberanian Presiden SBY dan HM Jusuf Kalla yang kala itu menjadi Wakil Presiden telah memberi kontribusi yang besar dalam mengubah dan menstabilkan kondisi Aceh –yang notabenenya adalah menstabilkan Indonesia.

MoU Helsinki pada awalnya mendapat tantangan dari kalangan dan partai politik tertentu di Indenesia. Tetapi sebaliknya kesepakatan perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka tersebut telah menjadi isu penting internasional di tengah-tengah situasi keprihatian dimana sejumlah gerakan perjuangan yang ingin memisahkan diri dari sebuah negara di belahan lain dunia terus berlangsung tanpa menemukan langkah-langkah yang dapat mengakomodir ruang perdamaian.

Untuk menindak-lanjuti MoU Helsinki Pemerintah telah mengeluarkan sebuah undang undang yang disebut dengan UU nomor 11 tahun 2006 dan lebih populer dengan istilah UUPA (Undang Undang Pemerintahan Aceh). Undang undang ini pada intinya ialah mengakhiri konflik dan memberi hak-hak khusus bagi Aceh. Dalam salah satu konsideran menimbang disebutkan: “…… serta menyelesaikan konflik secara damai, menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pada dasarnya UU ini memberi ruang bagi Aceh untuk memajukan berbagai sektor kehidupan di antaranya bidang agama, budaya, demokrasi, pertanian, kelautan, pertambangan, pendidikan, ekonomi untuk kemaslahatan masyarakat Aceh yang berkeadilan, sejahtera dan amanah. Secara tegas dapat kita katakan bahwa UU ini telah memberi hak kepada Aceh di bidang pemerintahan dengan otonomi seluas-luas, hak politik dengan pendirian partai lokal, pengelolaan kekayaan alam, pembagian hasil bumi antara Aceh dengan Indonesia, mempertahankan nilai-nilai dan lembaga lokal, serta terbentuknya lembaga baru yang bernama Wali Naggroe.

II.
Dalam menginplementasikan butir-butir MoU yang telah termaktub dalam UUPA memerlukan partisipasi aktif semua kalangan, terutama Pemerintah RI dan GAM sebagai para pihak. Demikian juga badan internasional seperti International Organitation Migran (IOM), Aceh Monitoring Mission (AMM). Peran ini telah dimainkan sejak pelaksanaan langkah awal yang diamanatkan dalam MoU seperti pemotongan senjata GAM, menghentikan saling serang antara GAM dengan TNI/Polri, melaksanakan dispute setlement (penyelesaian perselisihan) melalui AMM.

Kesan psikologis dari spirit MOU Helsinki adalah terbangunnya rasa saling percaya antara berbagai pihak termasuk unsur TNI/Polri dan GAM. Kebijakan-kebijakan yang berorientasi semangat perdamaian terus terwujud misalnya kebijakan Pemerintah untuk pembangunan Aceh, baik dalam program rehab rekon pasca-konflik dan tsunami, maupun pembangunan lainnya.

Pemeliharaan perdamaian Aceh ternyata tidak lebih mudah dari membangun perdamaian itu sendiri karena berbagai aliran pemikiran yang mempresentasikan kebenaran masing-masing selalu menjadi alat picu dari perbedaan pendapat. Oleh karena itu dalam pelaksanaan UUPA dan menjaga perdamaian Aceh terdapat beberapa masalah besar, antara lain:

Pertama, kalangan Pemerintah belum sepenuhnya mampu meyakinkan semua lininya dalam memahami kelahiran UUPA. Banyak pejabat di tingkat kementerian di Jakarta yang beranggapan bahwa UU nomor 11 tahun 2006 itu adalah UU milik Aceh bukan UU RI. Padahal UU tersebut dihasilkan oleh DPR RI dan Pemerintah yang mengikat semua pihak dalam pengatur dan mengujudkan otonomi khusus di Aceh.

Di berbagai diskusi termasuk dalam pembahasan rancangan Peraturan Pemerintah untuk implementasikan UU tersebut antara Pemerintah Aceh dengan kementerian terkait yang difasilitasi Kementerian Dalam Negeri, banyak pejabat yang mengabaikan prinsip-prinsip “lex specialis derograt legi generalis” (undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum), sehingga prosesnya menjadi alot.

Salah satu akibat dari ketidaksamaan persepsi ini ialah belum selesainya Undang Undang tentang Minyak dan Gas. Padahal ini sangat penting, karena sebagai penghasil minyak dan gas atau migas, Aceh harus dapat memanfaatkannya untuk pembangunan yang pada prinsipnya mensejahterakan masyarakat sebagaimana diamanatkan MOU Helsinki dan UUPA. Sebab, pada dasarnya akar permasalah konflik bersejata di Aceh berawal dari rasa ketidak-adilan dalam pembagian hasil migas, dimana Aceh sebagai “pemilik” komoditas tersebut “tidak mendapatkan apa-apa”.

Dua, lembaga yudikatif seperti MA dan MK belum sepenuhnya mau mengerti semangat perdamaian Aceh dan kondisi psikoliogis masyarakat sekarang ini. Amandemen pasal 256 UUPA tentang calon independan dalam pemilihan kepala daerah memberi dampak luas luas secara politis sehingga tertundanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh yang seharusnya berlangsung pada November 2011 lalu.

Partai Aceh sebagai partai lokal yang didirikan oleh kombatan GAM (para pihak dalam MoU Helsinki) melihat bahwa amandemen terhadap pasal 256 bukan sekadar diperbolehkannya calon independen dalam Pilkada. Tetapi lebih jauh lagi bahwa kebijakan dan keputusan dari lembaga tinggi negara itu adalah rangkaian dari pemandulan dan pengeroposan hak-hak Aceh dalam UUPA.

Pengalaman politik kolektif historis Aceh memberi isyarat bahwa jika ini tidak direspon dengan reaksi keras, kelak semua UU yang menyangkut kepentingan Aceh akan dimansuhkan (dibasmi) dan nasibnya sama dengan status istimewa yang pernah diberikan kepada Aceh. Padahal kelahiran UUPA memiliki sejarah panjang dan amat pahit bagi seluruh rakyat Aceh.

Secara metafora dapat dikatakan bahwa UU tersebut dihasilkan dalam kubangan darah rakyat Aceh. Kesepakatan Helsinki dicapai untuk menghentikan pertumpahan darah yang bercucuran di setiap jengkal Tanah Aceh.

Tidak ada perdamaian tanpa perjuangan berupa kelelahan fisik dan mental rakyat Aceh, baik para militer GAM yang bergerilya di hutan-hutan, maupun penduduk sipil yang hidup mencekam bahkan menjadi korban sia-sia. Apa yang dilakukan di Helsinki hingga menelurkan MoU antara Pemerintah RI dengan GAM dan kemudian diinplementasikan dalam UUPA adalah “politik dan perang”. Politik adalah perang yang tidak berdarah, dan perang adalah politik yang berdarah. Dua-duanya telah dilalui oleh Aceh dengan berbagai dinamika selama 30 tahun.

Tiga, dalam melaksanakan dan menjaga perdamaian Aceh sektor keamaman belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun Polri telah berusaha untuk melaksanakan tugasnya menjaga keamanan Aceh, tetapi aksi-aksi kekerasan masih saja terjadi terutama menjalang Pilkada. Aksi-aksi kekerasan ini sebagian besar terkait dan dikait-kaitkan dengan politik dan rivalitas para kontestan Pilkada Aceh. Semakin berlarut-larutnya Pilkada akibat polemik keputusan MK, semakin banyak kasus kekerasan di Aceh, yang adakalanya ada tudingan kombatan GAM yang kini tergabung dalam Partai Aceh berada di balik peristiwa tersebut.

Rumor seperti itu mengakibatkan nama partai ini tercoreng sekaligus melakui perasaan orang Aceh. Sebab, pada dasarnya komitmen masyarakat sangat kuat terhadap perdamaian lantaran rakyat Aceh sangat lelah dalam konflik yang berlarut dan berurut selama puluhan tahun.

Empat, selama lima tahun pelaksanaan UUPA, kondisi Aceh terutama dalam pelaksanaan otonomi seluas-luasnya (sefl goverment) belum terlaksana dengan baik, karena selain belum lengkapnya aturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah dan Qanun Aceh, persepsi kalangan eksekutif dan legistalatif belum seragam dalam memahami makna otonomi khusus. Banyak di antara kebijakan Pemerintah Aceh yang harus merujuk pada UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, padahal semua yang menyangkut Aceh dilaksanakan selain berdasarkan UUD 1945 pedomannya ialah UU Nomor 11 tahun 2006.

Semua ini akan mengganggu proses terlaksanannya otonomi khusus yang selaus-luasnya bagi Aceh. Dengan tidak berjalan otonomi khusus sebagaimana yang diamanatkan MoU, maka akan terganggunya upaya memelihara perdaiaman di Aceh. Sebab simpul dari perdamaian yang dicapai dengan susah payah itu adalah simpul utama dalam menyelesaikan konflik Aceh, yaitu meninggalkan perjuangan bersenjata dan berjuang lewat jalur politik, yang antara lain menggunakan partai lokal, dimana Partai Aceh mendapatkan kursi mayoritas di parlemen Aceh.

III
Berdasarkan permasalah di atas, untuk menjaga dan memperkokoh perdamaianAceh diperlukan beberapa langkah:

Semua pihak dan seluruh elemen masyarakat Aceh dapat memahami dengan jelas semangat MoU Helsinki dan eksistensi serta jiwa UU Pemerintahan Aceh sebagai langkah penting dalam mengakhiri permusuhan dan menciptakan perdamaian Aceh. Dengan memahami kedudukan, eksisten, serta semangat tersebut maka tidak akan ada lagi bias tafsir dan bias implementasi dalam kehidupan bermasyarakat dengan titik tolak pembangunan Aceh ke arah lebih maju, lebih demokratis dan lebih bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jajaran Pemerintah serta seluruh aparatur dan tingkatannya diaharapkan dapat meningkatkan keikhaasan dalam hal kedudukan Aceh sebagai daerah dengan predikat otonomi khusus –yang berbeda dengan provinsi lain di Indoensia, sehingga dalam semua kebijakan dan keputusan politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan tentang Aceh harus mengacu kepada UUPA, yang salah satu poin penting ialah adanya mekanisme konsultasi antara Pemerintah Pusat dengan DPR Aceh.

Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang bertugas menguji semua materi perundang-undangan kiranya dapat membantu kesinambungan perdamaian Aceh dengan mempertimbangkan aspek-apek pisikologis dan dalam memberi keputusan menyangkut dengan masalah Aceh, sehingga tidak berdampak pada terganggunya kondisi keamanan dan perdamaian di Aceh.

Pihak-pihak keamanan yang bertanggung jawab terhadap kemaslahatan masyarakat agar dapat menciptakan rasa aman secara persuasif edukatif. Dengan demikian jika ada pihak-pihak yang ditengarai “bermain” dalam semua aksi kekerasan di Aceh akhir-akhir ini dapat dideteksi sedini mungkin dan terhadap kasus-kasus yang telah terjadi polisi dapat mengungkapkan pelaku yang diduga berada di balik peristiwa tersebut. Hanya dengan cara demikian maka kepercayaan kepada aparat keamanan tumbuh di kalangan rakyat serta terujudnya rasa aman perdamaian Aceh dapat diperkokoh dan terjaga kesimbungannya sehingga terjaga pula keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Pusat hendaknya dapat menuntas berbagai regulasi menyangkut dengan inplementasi UU Perintahan Aceh sebagaimana diamanatkan dalam undang undang tersebut agar daerah ini dapat berperan secara maksimal melaksanakan pembangunan tanpa terganggunya nilai-nilai perdamaian yang teleh dibangun.

Agar dapat menjamin kelangsungan keseluruhan dari cita-cita Aceh dimana suasana damai tetap terbangun dan terpelihara di Aceh, ke depan Aceh harus dipimpin oleh kalangan yang dapat memadukan dua poros menuju perdamaian. Kedua poros itu ialah sosok yang mengetahui bagaimana pahit getirnya perjuangan dan sosok yang mengerti bagaimana proses perdamaian –yang dikenal dengan MoU Helsinki- berlangsung, sehingga UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan dan spirit masa depan Aceh yang damai, demokratis, dan bermartabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia terus terpelihara.

Demikianlah bebarapa hal yang telah kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Marilah secara tulus dan ikhlas sama-sama kita memperkuat kestabilan perdamaian Aceh serta membangun semangat saling menghormati dalam menangani persoalan-persoalan penghambat kelangsungan tersebut dengan arif dan bijaksana. Kepada Allah kita berlindung, dan kepada Allah pula kita berserah diri.

Malik Mahmud adalah Pemangku Wali Nanggroe Aceh. Disampaikan pada Seminar Konstruksi Perdamaian Aceh di Hotel Emirald Garden, Medan, 17 Maret 2012

Kamis, Malik Mahmud Direncanakan Hadiri Deklarasi Calon Bupati Bireuen

Written By Partai Aceh on Rabu, 14 Maret 2012 | 12.57

Photo: Ilustrasi
BIREUEN – Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud dan sejumlah petinggi Partai Aceh direncanakan hadir dalam deklarasi calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang diusung Partai Aceh di lapangan bola Geulumpang Payong, Kecamatan Jeumpa, Bireuen, Kamis 15 Maret 2012.

Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh Kabupaten Bireuen Muzakkir Zulkifli kepada The Atjeh Post, Selasa 13 Maret 2012. Calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dr Zaini Abdullah – Muzakir Manaf, dikabarkan juga akan hadir dalam deklarasi tersebut.

Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang diusung PA pada Pilkada Bireuen 2012 adalah Ruslan Daud dan Mukhtar Abda. Ruslan mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka sementara Mukhtar Abda adalah PNS di lingkungan Pemkab Bireuen.

“Selain deklarasi calon bupati, pada hari yang sama, pasangan Ruslan Daud-Mukhtar Abda akan mendaftar ke KIP Bireuen pada pagi harinya,” ujar Muzakir. Pelaksanaan deklarasi pasangan calon yang diusung partai lokal itu juga dirangkai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Selain dihadiri Mentroe Malek, cagub dan cawagub serta petinggi PA pusat, deklarasi tersebut dihadiri sejumlah pengurus PA dari Kabupaten Pidie Jaya, Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, lalu anggota DPRK dari Fraksi PA di beberapa kabupaten/kota.

“Berdasarkan undangan dan konfirmasi yang kami terima, diperkirakan puluhan ribu kader dan simpatisan Partai Aceh hadir pada acara tersebut,” ujar Muzakir.

Dia berpesan kepada kader dan simpatisan PA untuk tidak merusak atau mengganggu atribut partai atau kandidat cagub atau cabup lain dalam perjalanan ke lokasi serta mengindahkan aturan lalu lintas.[]
sumber: atjehpost.com

Hasan Tiro Ganteng Karena Sejarah dan Menulis

Written By Partai Aceh on Senin, 12 Maret 2012 | 18.22

Tepat seperti yang sudah saya duga, almarhum Hasan Tiro yang luar biasa gantengnya itu, pasti menjadi ganteng karena sejarah dan menulis. Tidak mungkin beliau dapat menjadi seorang Aceh sejati, sangat mencintai Aceh,  dan setia pada perjuangannya untuk Aceh bila beliau tidak mengenal Aceh dengan baik lewat sejarah yang dipelajarinya. Tidak mungkin juga beliau dapat bertahan sekian lama dan memiliki pemikiran yang sangat jenius dan luar biasa, bila beliau tidak selalu mengasah pikirannya lewat menulis.

Senang sekali hati ini mendapat kesempatan bertemu dengan Bapak Dr. Zaini Abdullah untuk mendengarkan banyak kisah dan cerita serta pelajaran berharga. Saya dan Gen-K ingin bertemu dengan beliau, selain untuk silaturahmi, juga sekaligus ingin mendengarkan langsung dari seorang pejuang Aceh yang sangat dihormati, tentang apa dan siapa Aceh, GAM, dan Hasan Tiro. Tentunya tidak sembarang orang mampu untuk menjawabnya dengan benar karena terlalu banyak pembenaran di luar sana sehingga sulit membedakan mana yang sebenarnya.

Saya sangat menyesal sekali karena tak dapat berbahasa Aceh padahal, Dr. Zaini sangat dengan bahasa Aceh. Saya yakin, meski tak mengerti bahasa Aceh, namun dari caranya bertutur dalam bahasa Indonesia, bahasa Aceh yang digunakannya berkelas diplomat. Tidak pernah sekalipun beliau tidak mampu memberikan jawaban dan selalu positif. Selalu mampu menempatkan dirinya dengan baik, menggunakan intonasi yang lembut, dan kata-kata yang digunakan pun ditata dengan sebaik mungkin. Bagi saya, itu saja sudah menunjukkan "kelasnya" tersendiri.

Meskipun banyak yang menilai bahwa para pejuang Aceh yang sekarang berada di Partai Aceh sangatlah tertutup, namun bagi saya itu menjadi sebuah kelebihan tersendiri. Ekslusifitas kaum elite memang seharusnya tidak sembarangan bicara. Segala sesuatunya harus sesuai dengan posisi, waktu, dan tempatnya. Jika obral sana obral sini, meskipun tampaknya lebih dekat dengan masyarakat, namun kecenderungannya lebih kepada eksistensi dan pengakuan, bahkan pembodohan. Toh, mereka yang benar tak perlu harus menjdi difensif dan ofensif dengan membuat pembenaran-pembenaran agar dipercaya dan diakui.

Mereka yang menjunjung tinggi kebenaran dan yakin pada kebenaran pasti akan membela mereka yang benar. Lain lagi kalau urusan "peng", itu, sih tergantung ke mana angin membawa banyak uang untuk kantong pribadi. Olah-olah kecil, sedang, dan besar untuk urusan seperti ini, biasa terjadi. Maklum, banyak yang merasa dan mengaku ekslusif dan elite namun sesungguhnya tak ada apa-apanya, sehingga nyaringlah bunyinya, ya?!

Di sisi lain, saya sangat menganjurkan agar ke depannya, Partai Aceh dan para pejuang Aceh serta semua yang benar-benar Aceh sejati, hendaknya lebih membuka diri untuk urusan arsip dan sejarah. Adalah hak dan kewajiban bagi generasi muda Aceh untuk mengetahui yang sebenar-benarnya tentang Aceh, para pahlawannya, dan para pejuangnya dari semua bidang yang membuat Aceh berhasil dan berjaya. Sudah terlalu lama semua ini ditutupi dan diputar balik, sehingga Aceh seperti sudah tidak mengenal dirinya sendiri. Sudah terlalu banyak yang merasa lebih bangga dengan menjadi yang lain, tidak memiliki rasa hormat dan harga diri, sangat mudah goyah dan terus saling menjatuhkan karena tidak memiliki jati diri yang kuat, dan bahkan sama sekali tidak memiliki hati dan cinta untuk Aceh-nya sendiri.

Banyak alasan bisa dibuat untuk dijadikan alasan, apalagi bila terus membandingkannya dengan bangsa dan negara lain, tetapi siapakah yang telah membuat semua ini bisa terjadi? Bila pun memang terjadi pembodohan dan pemutarbalikkan fakta dan sejarah, kenapa sampai ada orang Aceh sendiri yang tega melakukannya?! Tidak mungkin nasional ataupun asing mampu melakukannya bila tidak memiliki kaki tangan yang kuat di Aceh sendiri. Untung saya bukan orang Aceh, saya bisa lebih keras dalam bersikap terhadap para penghianat ini. Lebih baik hilang satu dan sekelompok daripada lebih dari empat juta masyarakat Aceh menjadi korban. Siapapun yang melakukannya, sama sekali tidak patut untuk dihormati, perbuatannya pun sudah sangat tidak terhormat, kok! Jahat!!!

Jika tidak dilakukan pembenahan sesegera mungkin, maka sulit bagi Aceh untuk dapat kembali berjaya. Sudah terlalu lama Aceh "hilang" dan kapan lagi mau bangkit?! Masa yang lalu biarlah berlalu namun hendaknya tidak pernah dilupakan begitu saja. Jadikan pelajaran berharga dan fokuslah dengan masa yang akan datang. Prioritas tetap utama, kebenaran adalah mutlak, dan idealisme haruslah dipegang teguh dan tanpa kompromi. Perjuangan Hasan Tiro sendiri pun karena melawan dusta dan kebohongan, kebenaranlah yang menjadi keyakinan dan pegangannya, sehingga idealismenya pun tak akan pernah goyah sedikit pun. Begitulah yang saya tangkap tentang perjuangan seorang Hasan Tiro dari yang diceritakan oleh Dr. Zaini Abdullah. Keren banget, ya!

Tentunya semua disesuaikan dengan posisi, waktu, dan tempat serta keadaan sekarang ini. Sekarang, kan, Aceh sudah damai, maka tentunya itu dulu yang diutamakan. Perang terus juga tidak akan berbuah apa-apa selain dendam, duka, dan derita. Sebuah bangsa yang dipenuhi dengan damai adalah bangsa yang merdeka. Bahagia itupun akan senantiasa membuahkan keindahan yang abadi.

Arsip, sejarah, dan menulis tentang apa yang benar akan membantu mempercepat perbaikan keadaan. Seperti yang disampaikan juga oleh Dr. Zaini, bahwa ketekunan Almarhum Hasan Tiro di dalam mengumpulkan arsip serta dokumentasi sejarah Aceh, dan kerja kerasnya di dalam berpikir dan menulis, membuat beliau menjadi pribadi yang sangat hebat. Boleh saya katakan, pemikiran Hasan Tiro adalah salah satu yang terbaik di Indonesia dan di dunia. Oleh karena itulah, saya jatuh cinta pada beliau.

Dari kesimpulan setelah mempelajari Aceh sejak tahun 1993, yang seringkali saya uraikan dalam tulisan, saya berani mengatakan bahwa bukan perjuangan fisik dan materilah yang telah memenangkan Aceh, namun kehebatan pemikiran yang menghasilkan strategi dan juga hasil-hasil karya ilmiah dari berbagai bidang. Mudah sekali untuk menghancurkan fisik dan materi, tetapi hati dan pemikiran yang penuh dengan keyakinan tidak akan pernah bisa dihancurkan begitu saja. Jadi, jangan sombonglah mengaku hebat meski berkuasa dan memiliki jabatan serta uang banyak, bila tidak mampu juga membuktikannya lewat pemikiran dan sikap ke-Acehan yang sejatinya. Malulah pada Wali Nanggroe kalian, wahai Aceh!!!

Bayangkan, beliau dulu harus rela meninggalkan semua materi dan bahkan istri serta anaknya hanya untuk memperjuangkan apa yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Beliau juga terus berpikir lewat menulis meski dalam kegelapan dan hanya menggunakan lampu minyak atau lilin hanya untuk dapat terus membela Aceh. Beliau harus keluar masuk hutan dan makan ala kadarnya karena kesetiaan dan dedikasinya terhadap Aceh. Masa sekarang, saat teknologi sudah modern, laptop, internet, ipad, dan bb di mana-mana, hanya sibuk dipakai untuk chat dan pacaran saja?! Listrik meski sering mati tapi masih banyak penerangan yang lebih canggih dari lampu minyak, kan?! Makan pun tidak sesulit di hutan, sekolah dan belajar bisa di mana-mana, bahkan sudah sangat tinggi-tinggi, tapi mana hasilnya?! Biarpun ada, apa sebanding dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Hasan Tiro?! Duh, saya sendiri harus mengakui, saya malu betul!!!

Sekali lagi, saya bukan orang Aceh tapi saya ingin sekali melihat Aceh ini berjaya kembali. Disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, pengatuh Aceh pada Indonesia sangat besar sekali. Aceh adalah contoh dari bagaimana Indonesia secara umum. Apa yang terjadi di Aceh selalu saja merembet ke daerah yang lainnya dengan disesuaikan pada kondisi masing-masing tentunya. Sehingga, bila ada yang bertanya, apa kepentingan saya atas Aceh ini?! Saya tidak memiliki kepentingan apapun selain saya ingin melihat seluruh masyarakat Indonesia memiliki jati diri sepenuhnya dan tiada lagi harus ada dusta yang membodohi. Biar bagaimanapun juga, the truth is the truth and nothing but the truth.

Jika memang ingin Aceh seganteng Hasan Tiro, maka belajarlah untuk menghargai, menghormati, dan mempelajari sejarah dengan baik. Menulislah karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki pemikiran hebat, yang tak mampu untuk menulis dengan baik dan benar sepenuh hati dan jiwa untuk kemuliaan dan kehormatan semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Ingatlah selalu, fisik dan materi bukanlah yang utama meski diperlukan bila memang ingin menjadi terhormat tetapi hati dan jiwa yang penuh dengan cinta dan ketulusan.

*Penulis buku "Ayahku Inspirasiku"

sumber: atjehpost.com

Video : Hasan Tiro in Memories Bagian 1

Written By Partai Aceh on Selasa, 21 Februari 2012 | 23.04

Berikut adalah Video : Hasan Tiro in Memories Bagian 1

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh
Klik pada Gambar untuk membaca

Pengumuman

= INI MERUPAKAN WEBSITE RESMI PARTAI ACEH, SELAIN DARI WEBSITE INI ADALAH PALSU #WASPADA_PENIPUAN =

Berita Terbaru

 
Tentang Website: Syarat | Peta Situs | Kontak
Copyright © 2012. Official Website Partai Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Website:Tim Pemenangan Pusat
Partai Aceh