Headlines News :

KPA Pusat: Pemerintah Aceh Utamakan Perdamaian dan Kesejahteraan Rakyat

Written By Partai Aceh on Senin, 25 Juni 2012 | 14.57

BANDA ACEH – Komite Peralihan Aceh (KPA) mengecam tindakan-tindakan memprovokasi masyarakat yang kini sedang dilakukan di beberapa tempat di Aceh. “Pengibaran bendera itu adalah tindakan untuk memprovokasi masyarakat,” kata Muchlis Abee, Juru Bicara KPA Pusat di Banda Aceh, tadi pagi.

Menurut Abee, ada orang-orang yang tak bertanggungjawab yang ingin mengganggu proses pelantikan Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh. Hari ini, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk periode 2012-2017.

Saat kondisi pemerintahandipegang oleh kader Partai Aceh itulah tiba-tiba sejumlah bendera bulan bintang mirip bendera GAM dilaporkan berkibar di beberapa lokasi di Lhokseumawe, pagi tadi, Senin 25 Juni 2012. Lokasi-lokasi itu di antaranya kawasan Meunasah Kota, Banda Sakti.

Wakil Kepala Polres Lhokseumawe Kompol Syahrul saat ditemui The Atjeh Post, tadi pukul 11.30 WIB, membenarkan ada temuan bendera tersebut. "Benar dan sedang dilakukan penyelidikan di lapangan," katanya.

KPA, kata Abee, berterimakasih kepada polisi yang telah berupaya mencegah upaya-upaya provokasi seperti itu. Menurut Abee, Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Zaini-Muzakir akan memfokuskan diri pada peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh. “Semuanya akan berlangsung dalam koridor perdamaian, dan kita semua menghormati perjanjian damai sebagaimana telah kita sepakati dalam MoU Helsinki,” kata Abee.

Bahkan, kata Abee, PA dan KPA juga mengimbau semua komponen di Aceh untuk bahu-membahu membangun Aceh untuk masa depan. “Kalau kita berfikir untuk kemakmuran dan kedamaian, maka mari kita sama-sama melaksanakannya,” kata Abee.

sumber: atjehpost

Forum Intelektual Aceh-Yogyakarta Diskusi Harapan Aceh 5 Tahun ke Depan

YOGYAKARTA – Beberapa intelektual Aceh yang berada di Yogyakarta mengadakan diskusi yang mengangkat tema “Harapan Aceh 5 Tahun ke Depan Pascapelantikan Zikir.” Minggu 24 Juni 2012 malam.

Hadir sebagai pembicara Aryos Nivada, peneliti politik Aceh/mahasiswa jurusan Politik dan Pemerintahan UGM, dan Suhendri, Kepala Sekolah Anti Korupsi Aceh. Acara diskusi diikuti peserta yang berasal dari perwakilan mahasiswa dan warga Aceh yang tergabung dalam Keluarga Aceh Besar-Yogyakarta (KABY), Poros Aceh-Jogja, Persatuan Mahasiswa Aceh Tamiang (Permata), dan Forum Aneuk Nanggroe STTA (FANS). Diskusi dihelat di Asrama KABY, bagian timur UPN Veteran.

Aryos mengatakan kondisi politik di Aceh saat ini akan memasuki masa transisi fase kedua, setelah yang pertama pada tahun 2006. Saat ini, urgensi pemimpin baru Aceh adalah melaksanakan rekonsiliasi politik terutama dengan rival selama masa Pemilukada dahulu. Hal ini diperlukan agar pembangunan Aceh ke depan tidak ada hambatan atau gejolak terutama yang timbul dari dendam-dendam politik antar-rival.

“Pemerintahan terutama karena juga berasal dari partai yang sama yang menjadi pemenang di kursi legislatif akan menjadi pertaruhan politik untuk tahun 2014 dan pemilukada selanjutnya. Jika mereka terbukti gagal, maka rakyat akan berpaling dan tidak akan mendukung mereka lagi,” ujarnya.

Suhendri menambahkan bahwa pemerintahan baru ini sebaiknya langsung mengevaluasi dan menguasai pemerintahan secara penuh. “Jangan sampai cuma di tataran ‘kepala’ saja yang berasal dari Partai Aceh, tetapi SKPD-SKPD atau ‘organ’ berasal dari rezim pemerintahan lama. PA mesti mengisi semua lini pembangunan dengan orang-orang yang sepaham dengannya, sehingga pembangunan Aceh yang murni dari konsep PA dapat terwujud di Aceh,” ujarnya.

Rizki Alfi Syahril, mewakili KABY, berharap bahwa pemerintahan baru ini nantinya agar dapat membangun Aceh yang bebas korupsi, berpijak pada landasan sejarah dan budaya lokal, serta dapat membangun Aceh dengan “keberagaman”. Keberagaman dalam konteks ini adalah penghargaan terhadap perbedaan suku, agama, kelompok, gender, dan ideologi.

Sementara itu, Alkaf Muchtar Ali Piyeung, pegiat di Poros Aceh-Jogja, mengatakan bahwa intelektual semestinya dapat berkontribusi dengan memberikan gagasan dan kritikan atas jalannya roda pemerintahan di bawah rezim pemerintahan baru ini.[]

sumber: atjehpost

Zaini-Muzakir Bukan Milik Kelompok Tertentu Tapi Milik Rakyat Aceh

Written By Partai Aceh on Minggu, 24 Juni 2012 | 12.44

Persiapan pelantikan pasang Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dipastikan telah selesai 80 persen, dan belum menemui kendala apapun.

Hal itu disampaikan Sulaiman Abda, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), ketika berkunjung ke Meulaboh, Sabtu 23 Juni 2012.

"Pelantikan gubernur dijadwalkan akan berlangsung, senin, 25 Juni 2012, pukul 14.00 wib, dan kepada para undangan yang hadir dalam acara pelantikan agar menghadiri undangan pukul 13.00 wib, sehingga nantinya pelaksanaan pelantikan gubernur berlangsung khidmat," ujarnya.

Pelantikan dilakukan di Gedung DPRA, dan pasangan Gubernur-Wakil Gubernur akan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

"Pengamanan akan diserahkan kepada Polda Aceh dan Kodam Iskandar Muda, guna kelancaran pelantikan tersebut, kita juga telah melakukan gladi bersih dalam persiapan pelantikan gubernur," kata Sulaiman.

Ia menambahkan, pelantikan ini merupakan sejarah baru bagi Aceh karena gubernur yang terpilih berasal dari partai lokal.

"Pasangan Zaini-Muzakir juga bukan titipan kelompok tertentu, tapi milik rakyat Aceh yang bertanggung jawab dalam meneruskan pembangunan Aceh kedepan," katanya.[]

sumber: atjehpost

14 Dubes Pastikan Datang Pada Pelantikan Zikir

BANDA ACEH - Empat belas Duta Besar (Dubes) dari negara-negara tetangga dipastikan hadir pada pelantikan Gubernur - Wakil Gubernur Aceh, Senin 25 Juni 2012. “Itu yang sudah konfirmasi sama kami,” ujar Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Burhanuddin, kepada The Atjeh Post, Sabtu 23 Juni 2012.

Menurut dia, masih banyak Dubes dari negara tetangga yang diundang namun belum memberitahukan kepastian kedatangan mereka. Selain Dubes, pelantikan Zaini-Muzakir juga ikut dihadiri 27 pejabat negara dari Jakarta dan empat anggota DPR RI.

“Di antaranya Farhan Hamid, Marzuki Daud, dan Ali Yacob,” ujar Burhanuddin. Bahkan, kata dia, ada beberapa aktivis perdamaian dari luar negeri yang ikut meramaikan pelantikan Zikir pada Senin nanti.

“Mereka adalah juru runding masa perdamaian seperti Juha Christensen dan Robert Hiegel. Kemungkinan akan ada lagi yang mengkonfirmasi kedatangannya nanti. Untuk sementara baru mereka yang sudah memastikan kehadirannya,” ujar Burhanuddin.

Sementara itu, dari informasi yang didapatkan The Atjeh Post selain yang disebutkan Burhanuddin, tokoh-tokoh nasional dan tokoh dari partai nasional juga dipastikan hadir dalam pelantikan nanti. Mereka adalah Prabowo Subianto dan Surya Paloh serta beberapa tokoh nasional lainnya.

Amatan The Atjeh Post di lokasi, hingga tadi sore panitia pelantikan telah mempersiapkan empat tenda besar di depan dan di sayap kanan gedung DPRA. Tenda-tenda tersebut dipersiapkan guna menampung para undangan yang diprediksi mencapai empat ribu orang.

Selain itu, di lokasi tempat digelarnya pelantikan juga telah terlihat beberapa mobil stasiun televisi nasional dan lokal, mulai standby di belakang gedung utama sidang DPRA.[]

sumber: atjehpost

Prabowo Hadiri Pelantikan Zaini-Muzakir

BANDA ACEH - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf di gedung DPRA di Banda Aceh, Senin, 25 Juni 2012 mendatang. Kehadiran Prabowo memenuhi undangan Pemerintah Aceh untuk menghadiri pelantikan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terpilih pada pilkada 9 April lalu.

"Prabowo bersama pengurus teras DPP Partai Gerindra akan menghadiri pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih pada Senin (25/6)," kata pengurus DPD Partai Gerindra Aceh H Syahrir di Banda Aceh, Sabtu, 23 Juni 2012.

Zaini Abdullah atau mantan petinggi GAM dan Muzakir Manaf mantan panglima GAM itu akan dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi. Keduanya diusung oleh Partai Aceh, sebuah partai politik lokal di provinsi itu.

Selain Prabowo, pengurus partai Gerindra yang dijadwalkan hadir antara lain Ketua DPP Prof Dr Ir Suhardi, dan Sekjen Ahmad Muzani serta Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

Syahrir juga menjelaskan selain menghadiri pelantikan gubernur dan wakil gubernur Aceh periode 2012-2017, Prabowo akan bertemu ratusan kader Gerindra se-Aceh.

"Dalam pertemuan kader tersebut, Prabowo yang juga capres dari Partai Gerindra akan di peusijuek oleh Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) dengan pemberian siwah (senjata adat seperti rencong) oleh Ketua DPD Partai Gerindra Aceh, Drs H Zainal Sabri," kata Syahrir. |

sumber: antara

Opini - Harapan Mahasiswa Aceh di Malaysia

BANDA ACEH - Badan Kebajikan Mahasiswa Aceh Universiti Kebangsaan Malaysia (BAKADMA UKM) menyambut baik terpilih Zaini Abdullah –Muzakir Manaf sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012 - 2017.

Merekapun berharap, pasangan yang diusung Partai Aceh ini dapat mewujudkan sejumlah hal, seperti, penguatan moral dan akhlak rakyat yang selama ini sudah memudar dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama dengan abu-abu para ulama Aceh dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya di Aceh.

“Peningkatan pelayanan kesehatan terutama kepada masyarakat kurang mampu dengan cara memberikan pelayanan kesehatan gratis, mudah, cepat dan tepat. "Tidak Perlu bersusah payah keluar Negeri, kalau layanan kesehatan terjamin di Aceh,” tulis Presiden BAKADMA UKM, Teuku Muttaqin Mansur dalam siaran persnya, Sabtu, 23 Juni 2012.

Muttaqin juga meminta Pemerintah Aceh kedepan untuk meningkatkan mutu pendidikan bagi rakyat Aceh, baik PNS maupun non PNS dengan cara memberikan beasiswa penuh kepada mereka sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang berlaku.

“Kami juga mendorong Gubernur dan Wakil Gubernur agar memasukkan syarat kemampuan membaca al-Quran sebagai salah satu syarat tambahan untuk calon penerima beasiswa Aceh demi menghasilkan lulusan yang memiliki kualifikasi yang IMTEK dan IMTAQ mengingat Aceh adalah sebagai daerah Syariat,” katanya

Mahasiswa, kata dia, juga mendorong aparat penegak hukum agar dapat bersinergi dengan aparat gampong, mukim, ulama, dayah dan lembaga pendidikan dalam rangka mencegah menjalarnya korupsi dan kolusi pada instansi pemerintah, pada instansi penegak hukum dan ditempat-tempat lain di Aceh. “Kami juga mendorong untuk diambil tindakan tegas kepada mereka yang terbukti melakukan korupsi. Karena kalau tidak korupsi akan melumpuhkan sendi-sendi pembangunan Aceh yang lebih bermartabat kedepan.”

Terakhir, pentingnya menempatkan orang-orang yang punya kemampuan pada bidang ahlinya dalam pemerintahan Aceh bukan karena hanya kedekatan saja tetapi juga karena punya moraliti yang bagus dan integritas ke Acehan yang kuat. []

sumber: atjehpost

Doto Zaini dan Mualem Rancang Langkah Strategis Pemanfaatan Dana Otsus

Written By Partai Aceh on Jumat, 01 Juni 2012 | 15.47

BANDA ACEH - Gubernur Terpilih Aceh Zaini Abdullah atau Doto Zaini bersama wakilnya Muzakir Manaf atau Mualem akan mengambil langkah-langkah strategis di pemerintahan baru nanti untuk memanfaatkan dana otonomi khusus atau Otsus.

Keinginan itu tercetus di ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Aceh, Jumat 1 Juni 2012. Dalam rapat selama dua jam itu Doto Zaini memaparkan betapa besarnya peluang dana otsus untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan ekonomi rakyat Aceh.

Karena itu ia dan Mualem, seperti visi misi mereka sejak awal akan menyusun langkah-langkah strategis demi memanfaatkan dana tersebut.

Rapat diikuti Penjabat Gubernur Tarmizi A Karim, Sekretaris Daerah Aceh, dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh.

Sedangkan dari pihak Doto dan Mualem turut hadir Iskandar Gani, Abdul Razak, Muzakir Hamid, dan Kautsar.

Sebelumnya, Taqwallah, Ketua Percepatan Pengendalian Kegiatan (P2K) melaporkan pencapaian progres realisasi APBA sejak 2009 hingga 2012 yang dianggap Zaini Abdullah sudah bagus dalam perkembangannya. Namun Zaini mengharapkan proses pembangunannya jangan ada keterlambatan.

Seusai rapat di kantor gubernur itu, diagendakan Tarmizi, Doto Zaini, dan Mualem beserta rombongan akan melakukan salat Jumat di Masjid Raya Baiturrahman.[]


sumber: atjehpost.com

Foto - Doto Zaini, Mualem dan Tarmizi Karim Coffee Morning di Kantor Gubernur

BANDA ACEH - Gubernur dan wakil Gubernur Aceh terpilih, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf beserta Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim hari ini mengadakan acara coffe morning bersama seluruh unsur Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di ruang rapat P2K Kantor Gubernur Aceh, Jumat, 1 Juni 2012.

Acara yang dimulai sejak pukul 08.30 wib tersebut juga dihadiri oleh Kamaruddin Abubakar (Abu Razak), Iskandar Gani dan Kautsar dari Partai Aceh.

Acara coffee morning ini sengaja dibuat oleh Tarmizi untuk menjalin silaturrahmi antara staff Pemerintah Provinsi Aceh menjelang pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur Aceh yang baru.

Berikut foto-foto coffee morning tersebut:








sumber: atjehpost.com

Mualem: Rakyat Harap Bersabar Menunggu Pelantikan

MEUREU - Wakil Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf, atau yang disapa Mualem mengatakan, kepada para pendukung yang telah bersusah payah menyukseskan kemenangan Zaini-Muzakir agar dapat bersabar menunggu pelantikan yang direncakan pada Juni nanti.

"Kepada rakyat yang telah mendukung, untuk sementara ini dapat bersabar menunggu pelantikan. Setelah pelantikan nanti akan kita mulai laksanakan program-program pembangunan," kata Mualem saat diwawancara Atjeh Post di sela-sela acara syukuran kemenangan Partai Aceh di komplek makam Hasan Tiro di Meureu, Aceh Besar, Kamis 31 Mei 2012.

Terkait bergesernya jadwal pelantikan, Mualem mengatakan hal itu sah-sah saja. Yang penting sekarang rakyat sudah melihat kemenangan yang telah diraih dengan usaha maksimal.

Kenapa ini bisa bergeser cukup lama? "Wallahualam, mungkin karena butuh persiapan terlebih dahulu," kata Mualem.

Saat ini, kata Mualem, persiapan pelantikan dari Partai Aceh sudah disiapkan semuanya. Selain di DPRA, pada hari pelantikan nanti rencananya juga akan diadakan kegiatan lain di Banda Aceh, seperti silaturrahmi dengan KPA, PA, tim pemenangan dan masyarakat umum.

"Bukan pelantikan oleh rakyat, tapi memberi kesempatan kepada rakyat sebagai bentuk penghormatan kepada rakyat." []

sumber: atjehpost.com

Photo - Pertemuan Doto Zaini-Mualem dengan Forbes

Written By Partai Aceh on Selasa, 29 Mei 2012 | 12.40

JAKARTA - Gubernur dan wakil Gubernur Aceh terpilih, dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf melakukan pertemuan dengan Forum Bersama (Forbes) DPR RI dan DPD RI asal Aceh, di Mess Perwakilan Pemerintah Aceh, Gondangdia, Jakarta Pusaat, Senin malam, 28 Mei 2012.

Selain Doto dan Mualem dalam pertemuan tersebut juga hadir Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud, seluruh anggota DPR/DPD RI dari Aceh di antaranya Nasir Djamil, Farhan Hamid, T. Riefki Harysa, T. Bachrum Manyak, Ali Akbar, Azhari, Marzuki Daud, Tgk Faisal, Tgk Abdurrahman BTM dan sejumlah anggota DPR/DPD RI lainnya.

Pertemuan dengan sejumlah tokoh penting Aceh tersebut bermaksud untuk menjaring saran dan bantuan dalam rangka mewujudkan Pemerintah Aceh yang sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) di bawah pimpinan Zaini - Muzakir nantinya.

Zaini Abdullah mengatatakan, sejumlah anggota Forbes itu sangat antusias untuk membantu terwujudnya Pemerintah Aceh ke depan menjadi lebih baik.

Mereka juga membicarakan tentang strategi pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Aceh ke depan. "Permasalah birokrasi di Aceh saat ini, seperti umumnya di Indonesia, masih sangat komplikatif (berbelit-belit)," kata Zaini.


Berikut Foto - foto Pertemuan Doto Zaini-Mualem dengan Forbes










sumber: atjehpost.com

Hasbi Abdullah; Komit Berantas Korupsi Bersama Eksekutif Baru Aceh

Written By Partai Aceh on Senin, 28 Mei 2012 | 12.34

PINTU Ruangan Panitia Musyawarah (Panmus) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terbuka, Selasa 22 Mei 2012. Beberapa orang terlihat keluar. Tampak di antaranya Abdullah Saleh, Sulaiman Abda, dan Hasbi Abdullah. Semuanya petinggi di DPRA saat ini.

Waktu menunjukkan sekitar pukul 11.00 WIB. Beberapa pria berkostum hitam perawakan tinggi, bangkit dari duduknya di meja depan ruang Panmus. Mereka menyongsong Hasbi Abdullah, sang Ketua DPRA. The Atjeh Post mengikuti Hasbi Abdullah seraya memperkenalkan diri dan mengingatkan janji untuk bertemu.

“Oh ya, kemarin ada nelpon ya?” sambut Hasbi Abdullah, sembari terus berjalan ke ruangannya, tempat ia berkantor sejak beberapa tahun silam.

Hasbi Abdullah merupakan salah satu kader Partai Aceh yang berhasil memenangkan Pemilihan Umum Legislatif pada 2009. Ia bersama rekan seperjuangan di partai mendominasi kursi dewan pada masa itu. Hasbi Abdullah juga pernah mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah 2006 bersama dengan Humam Hamid.

Namun dalam perhelatan demokrasi di Aceh, selepas MoU Helsinki tersebut sosok yang dikenal dengan kesederhanaan, arif, dan bijaksana ini dikalahkan rival mudanya yang juga dari kubu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Irwandi Yusuf yang berpasangan dengan Muhammad Nazar.

Kekalahan tersebut, tidak mematahkan semangat Hasbi guna berbuat untuk rakyat. Ia kembali diusung Partai Aceh (PA) di daerah pemilihan II wilayah pemilihan Pidie dan Pidie Jaya dan memenangkan pemilihan legislatif tahun 2009 dengan total raihan suara sebanyak 17.482.

Sosok ketua dewan ini paling getol memerangi penyakit korupsi yang kini melanda pejabat-pejabat di Aceh. “Saya paling konsisten memerangi korupsi,” ujar Hasbi.

Menurut dia, pemberantasan korupsi yang akan dilakukan telah dibahas bersama Gubernur Aceh terpilih, Zaini Abdullah, yang tak lain saudara kandung Hasbi. “Kami sudah komit dengan eksekutif (gubernur) baru Aceh untuk memerangi korupsi,” ulangnya lagi.

Hasbi mengatakan, “saat ini korupsi sudah abrak-abrakan (merajalela) di Aceh. Korupsi sudah berjamaah dilakukan.” Ia melanjutkan, perlunya keseriusan dan cara untuk memberantas korupsi ini dari semua pihak.

Tidak hanya anggota DPRA yang mengawasi praktik-praktik korupsi, kata Hasbi, tapi semua lapisan masyarakat harus dilibatkan.

Hasbi tidak memungkiri adanya keterbatasan dalam mengambil tindakan guna memberantas korupsi. Sebagai lembaga pengawasan kinerja eksekutif, DPRA hanya bisa menyurati institusi terkait untuk melakukan tindakan terhadap pelaku korupsi tersebut.

“Selain itu perlu adanya pembuktian terbalik untuk membuktikan ia melakukan korupsi atau tidak. Jika sebelum menjabat, ia (pihak terkait) hanya mempunyai satu rumah dan harta kekayaan seadanya, tapi sesudah menjadi penjabat pemerintahan mempunyai rumah banyak dan harta berlimpah, ini diperlukan penelusuran. Karena bisa jadi adanya tindak pidana korupsi,” ujar Hasbi sambil tersenyum.

Sesuai Dengan Cita-Cita di GAM Dulu

Keseriusan Hasbi memberantas korupsi tidak terlepas dari komitmen dasarnya ketika bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tempo dulu.

Saat itu, ketertarikan Hasbi terhadap GAM karena ada keinginan mengubah dan meningkatkan kesejahteraan serta ekonomi rakyat Aceh. Perlu diingat, meletusnya perjuangan GAM di bawah komando Hasan Tiro merupakan pemberontakan pemuda Aceh dari ketidakadilan pusat.

Hasbi Abdullah sendiri pernah dua kali ditangkap atas tuduhan subversif (makar) terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Kali pertama ia ditangkap pada 1978, lalu pada 1989 (versi International Crisis Group) atau 1990 (versi Mauizah, istri Hasbi Abdullah).

“Saya bergabung dengan GAM secara pribadi dikarenakan ingin menyejahterakan rakyat Aceh,” ujar Hasbi.

Namun ia mengatakan, hingga bilangan tahun pasca MoU Helsinki, rakyat Aceh belum sepenuhnya sejahtera seperti yang dicita-citakan oleh para pejuang GAM tempo lalu.

Menurut dia, cara menyejahterakan rakyat Aceh adalah memperkuat dan memprioritaskan dana di perekonomian rakyat.

"Bukan malah membangun jalan-jalan highway. Saya tidak setuju dibangun highway. Rakyat tidak memakai highway. Jika pun dibangun jalan, adalah pembangunan jalan ke areal-areal perkebunan dan pertanian rakyat serta sentra industri," ujarnya.

Dia mengatakan kini Pemerintah Aceh sudah mendapatkan kerjasama dengan salah satu lembaga yang fokus meningkatkan perekonomian rakyat, dari sisi pertanian tersebut. Namun, Ia mengaku lupa dengan nama lembaga itu.

Walaupun kini Partai Aceh ada di parlemen maupun di eksekutif, Hasbi mengutarakan ia akan selalu terbuka pada kritikan dan saran ke arah membangun.

Ia juga mengatakan, akan melakukan tugasnya di lembaga pengawasan dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang dicetuskan Gubernur Aceh nanti.

“Kami akan transparan. Terbuka untuk masalah keuangan. Tetap mendorong dan mengawasi serta melakukan kontrol terhadap Pemerintah Aceh (gubernur). Selain itu, kami juga terbuka untuk kebebasan pers di Aceh. Asal jangan menuding dan harus ada chek dan ricek dalam pembuatan berita,” ujarnya sumringah.

Di akhir obrolan hangat ini, Hasbi pamitan karena harus berkunjung ke salah satu rumah kerabat DPRA.[]

sumber: atjehpost.com

Opini - Membangun Aceh dalam Kebersamaan dan Kedamaian

PEMILIHAN Kepala Pemerintah/Wakil Kepala Pemerintah Aceh telah berlangsung dengan sukses pada 9 April 2012 lalu, meskipun sebelumnya banyak pihak menyatakan kekuatiran atas proses demokrasi tersebut. Berbagai dinamika politik itu telah menjelaskan kepada kita secara terang benderang, bahwa kedewasaan berpolitik rakyat Aceh tidak pantas diragukan lagi.

Rakyat secara dominan telah memberi kepercayaan kepada Partai Aceh dengan memberi suara hingga dr. H. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf ditetapkan sebagai pemenang setelah merperoleh dukungan 1.327.695 suara atau  55,78 persen.

Irwandi Yusuf hanya mampu mengumpulkan 694.515 suara atau 29,18 persen. Sementara Muhammad Nazar-Nova Iriansyah mengumpulkan 182.876 suara atau 7,65 persen. Dua pasang calon perseorangan lainnya, Darni M. Daud dan Teungku Ahmad Tajuddin hanya memperoleh masing-masing 96.767 suara (4,07 persen) dan 79.330 suara (3,33 persen).

Partai Aceh juga mendominasi pemilihan diberbagai tingkat kabupaten/kota. Ini semua tidak terjadi dengan sendirinya, tentu didahului oleh proses-proses politik yang panjang. Dukungan rakyat ini adalah sebagai wujud kebersamaan untuk melanggengkan perdamaian yang menjadi prasyarat untuk kesejahteraan rakyat.
MOU Helsinki yang ditanda-tangani pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Hamid Awaluddin Menteri Hukum dan HAM, dan atas nama Pimpinan Gerakan Aceh Merdeka,  Malik Mahmud Al Haytar.

Point 1.2.1 MoU Helsinki yaitu: “Sesegera mungkin tidak lebih dari satu tahun sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukkan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Lalu lahir Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintah Aceh,  BAB XI PARTAI POLITIK LOKAL,  Pasal 75 (1) Penduduk di Aceh dapat membentuk partai politik lokal.
Kemudian pada tanggal 8 April 2008, Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dengan Meuntroe Malik Mahmud membuat kepastian hukum untuk berdirinya Partai Aceh.

Adapun visi Parta Aceh adalah:  "Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal lima belas Agustus (15-08-2005) antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka."

Sedangkan misinya: "Mentransformasi dan atau membangun wawasan berpikir Masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra Development Party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan Bangsa Indonesia."

*****

Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, berdirinya  Boedi Oetomo, selanjutnya   pada 1912  berdirilah Partai Politik pertama Indische Partij dalam bingkai Belanda. Meski dalam zaman dan semangat yang berbeda, Partai Aceh yang lahir 8 April 2008 dengan diawali penandatangani kesepahaman bersama 15 Agustus 2005 di Helsinki, Filandia, Bisa juga dipandang sebagai kebangkitan Aceh untuk kesekian kali pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945; pasang surut hubungan Aceh dan Indonesia telah diabadikan dalam lembaran-lembaran sejarah, Aceh juga pernah membuat ikrar perdamaian dengan Indoensia yang mendatai berakhirnya gejolak politik DI/TII pada tahun 1957, yang dikenal dengan IKRAR LAMTEH.

*****

Kepala/Waki Kepala Pemerinta Aceh Terpilih, dr. H. Zaini Abdullah – Tgk. Muzakir Manaf, bersama Pemangku Wali Nanggroe, Malik Mahmud Al Haytar, Pimpinan Partai Aceh lainnya meskipun belum dilantik terus membangun komunikasi dan membangun akses pemerintahan Aceh dengan Jakarta, dan dengan pemangku kepentingan lainnya, tentu hal ini bertujuan adanya harmonisasi, guna mewujudkan cita-cita perdamaian Aceh.

Sasarannya sudah jelas sesuai dengan visi-misi Kepala /Wakil Kepala Pemerintah Aceh Priode 2012 – 2017 menciptakan kemandirian dan kesejahteraan, dengan memperkuat bidang capital (dana dan peralatan), mengerahkan potensi modal dan political will untuk menggali sumber daya alam (SDA), guna menghasilkan dana untuk meningkatkan  
kualitas-kuantitas sumber daya manusia (SDM).
Memperkuat science dan technology, serta meningkatkan pendidikan dan teknologi untuk menghasilkan tenaga ahli di berbagai bidang untuk menjadi teknokrat (pendamping pemerintah Aceh) dan tenaga  teknis di lapangan.

Re-empowering management (penguatan manajemen)  pemerintahan. Di mana, meningkatkan kualitas pelayanan kepada  masyarakat, mencegah dan memberantas korupsi kolusi dan nepotisme  (KKN), dengan memperbaiki sistem birokrasi pemerintahan dan penegakanhukum. Karena, selama ini mayoritas para birokrat dan penegak hukum  
bobrok integritas moralnya.

Peluang ini bukan tidak ada tantangan, terutama implementasi MoU-UUPA  
dan pembangunan. Setidaknya,  permasalahan penyelarasan MoU Helsynki dengan UUPA pada beberapa poin serta memastikan PP, serta Qanun sebagian turunan dari UUPA;

Sejalan dengan realitas tersebut, menjadi harapan bersama Zaini-Muzakir akan  dapat menjalankan MoU/UUPA dan pembentukan sekitar 60- an qanun serta pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Terjalinnya, kebersamaan masyarakat, tokoh-tokoh Aceh, politisi, intelektual, cendikiawan,  
ulama, serta civil society (masyarakat sipil), harmonisasi dan bargaining politic dengan pemerintahan pusat, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka ke depan di samping perlu komitmen dan konsistensi  Jakarta, juga harus adanya persamaan persepsi dan aksi 
politik (legislatif dan eksekutif),

Oleh: Wakil Ketua Partai Aceh; Kamaruddin Abubakar (Abu Razak)
Disampaikan Pada Seminar LPMA, Tanggal 20 Mei 2012 di Hotel Lading, Banda Aceh

Pelantikan Zaini/Muzakir Tunggu Mendagri

Written By Partai Aceh on Minggu, 27 Mei 2012 | 17.51

JAKARTA - Jadwal pasti pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, Zaini Abdullah/Muzakir Manaf masih menunggu pemberitahuan dari Kementerian Dalam Negeri.

Pemangku Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud dan Ketua DPRA Drs Hasbi Abdullah, M.Si mengatakan hal itu menjawab Serambi di sela-sela acara pernikahan putri tertua Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid, di Jakarta, Sabtu (26/5). “Kita menunggu pemberitahuan dari Mendagri soal jadwal pelantikan. Apakah kemungkinan  akhir Juni,” kata Tgk Malik Mahmud.

Semula dikabarkan pelantikan pemimpin Aceh yang baru pada 4 Juni mendatang. “Tapi tampaknya tidak mungkin tanggal tersebut. Kita tunggu saja dari Kemendagri,” kata Ketua DPRA Hasbi Abdulllah.

Tokoh Aceh Fauzi Yusuf menyarankan pelantikan pemimpin Aceh tersebut dilakukan pada tanggal bersejarah bagi Aceh. “Saya sependapat terhadap usulan pelantikan dilakukan pada 16 Juni, karena pada tanggal tersebut di 1948 Soekarno datang ke Koetaradja minta sumbangan rakyat Aceh untuk pembelian pesawat Seulawah RI 001,” kata Fauzi Yusuf.

Pernikahan Farhanniza, putri tertua pasangan Ahmad Farhan Hamid dan Ferry Soraya, dihadiri Ketua MPR M Taufik Kiemas, Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri, Menkoperekonomian Hatta Radjasa, M Amin Rais, Abdullah Puteh, Mustafa Abubakar, dan sejumlah tokoh nasional dan tokoh Aceh lainnya.

Sumber: serambinews.com

Ketua DPRA: Pelantikan Gubernur Terpilih Mungkin Antara 25-26 Juni 2012

Written By Partai Aceh on Kamis, 24 Mei 2012 | 10.44

BANDA ACEH - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengatakan jadwal pelantikan Gubernur Aceh terpilih hingga saat ini masih belum jelas. Katanya, jadwal pelantikan itu mungkin akan diundur dari rencana semula pada 4 Juni 2012 menjadi antara 25-26 Juni 2012.

Menurut Penjelasan Hasbi, pihaknya hingga saat ini masih mengupayakan agar pelantikan dapat dilangsungkan 4 Juni mendatang. Namun, karena berbagai kendala, pelantikan bisa saja diundur hingga 25 atau 26 Juni mendatang.

"Sementara ini jadwalnya belum pasti," kata Hasbi saat ditemui The Atjeh Post di Hermes Palace, Rabu, 23 Mei 2012.

Belum pastinya jadwal pelantikan ini disebut Hasbi karena hingga saat ini belum ada Keputusan Presiden yang menyangkut pelantikan Gubernur terpilih Aceh. Karena itu, katanya, pihaknya sudah melakukan komunikasi melalui anggota DPR RI Priyo Budi Santoso agar meminta presiden mempercepat pengeluaran Kepres pelantikan gubernur terpilih.

"Kalau tidak segera di lantik akan menghambat roda pemerintahan. Apalagi gubernur baru mesti melantik bupati terpilih juga,"

Padahal, lanjut Hasbi, persiapan untuk pelantikan sudah siap dilakukan. "Hanya undangan yang belum disebar karena memang jadwalnya yang belum pasti," katanya.

Pada kesempatan itu, Hasbi juga menyebut pada saat pelantikan nanti, pihaknya akan mengundang Mendagri, Dirjen Otda, Menko Polhukam, Duta Besar negara sahabat, dan beberapa undangan lainnya. []


sumber: atjehpost.com

Doto Zaini: Pemantauan Uni Eropa Berakhir, Perdamaian Aceh Tetap Mulus

BANDA ACEH - Perdamaian di Aceh tetap berjalan mulus walaupun program pemantauan oleh Uni Eropa dengan stakeholder terkait berakhir. Hal ini dikatakan Gubernur Aceh terpilih Zaini Abdullah pada penutupan Aceh Peace Prosess Support Program (APPS) di Hermes Palace Hotel, Rabu 23 Mei 2012.

Berakhirnya pemantauan perdamaian oleh LSM dan lembaga pemerintah luar negeri yang didanai Uni Eropa, menurut Doto Zaini, sapaan akrab Zaini Abdullah, tidak serta merta membuat perdamaian Aceh berakhir.

"Dengan berakhirnya APPS, maka hubungan dengan Pemerintah Pusat saya kira dilanjutkan dengan cara pendekatan dan lobi-lobi. Dan itu memang sudah rencana antara kedua pihak terkait," kata Doto Zaini.

Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, kata dia, melalui Menteri Koordinator Polhukam akan melanjutkan kerjasama, dengan lobi-lobi terutama dalam implementasi MoU Helsinki.

"Meskipun pantauan asing telah berakhir kita berharap bahwa pedamaian ini terus berlanjut. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan perdamaian ini, sudah ada dalam visi misi kami," ujarnya.

Selain itu, kata Zaini, Pemerintah Aceh juga akan tetap membangun hubungan dengan Uni Eropa untuk melakukan program di Aceh. "Saya kira walaupun program mereka telah berakhir, tentu ada yang belum kita sampaikan kepada mereka. Sementara ini bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa sangat bagus sekali," katanya.

Komitmen Pemerintah Aceh untuk mempertahankan perdamaian kerjasama berakhir, kata Doto Zaini, akan berlanjut berkat kerjasama yang lebih baik dan rapi.

"Terkait beberapa kasus yang dipaparkan oleh CMI (Crisis Management Initiative) yang belum selesai antara Pusat dengan Aceh, sementara pihak ketiga tidak ada lagi, kita harap perdamaian berjalan mulus. Karena mulusnya perdamaian, Undang-Undang Pemerintah Aceh, dan implementasi MoU Helsinki dengan tiga perkara, kejujuran, keiklasan dan keterbukaan."[]

Sumber: atjehpost.com

Zaini Abdullah Hadiri Penutupan Aceh Peace Prosess Support

BANDA ACEH - Gubernur Aceh Zaini Abdullah menghadiri acara penutupan Aceh Peace Prosess Support atau APPS di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Rabu 23 Mei 2012.

Turut hadir juga Kepala Polda Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan, Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Anggota DPRA Abdullah Saleh, Adnan Beuransyah, Sekretaris Daerah Aceh T Setia Budi, dan perwakilan beberapa LSM internasional di antaranya Crisis Management Initiative, Uni Eropa, International Of Migration, dan lain-lain.

APPS tersebut didanai oleh Uni Eropa dalam rangka mendukung proses perdamaian di Aceh. Pada acara penutupan tersebut, masing-masing anggota APPS mempresentasikan laporan kerja mereka.

Dengan penutupan APPS itu, maka berakhir semua kegiatan pemantauan perdamaian di Aceh oleh LSM dan lembaga pemerintah lainnya.

Benhard May dari CMI mengatakan projek APPS telah berjalan selama dua tahun.

"Tujuan kegiatan ini adalah mendukung proses perdamaian. Sampai kini situasi di Aceh cukup stabil dan berkembang, menuju pembangunan berkelanjutan, itu yang penting. Hal ini berangkat dari situasi konflik, post konflik, atau pasca konflik sampai ke pembangunan akhirnya sampai Aceh sudah stabil," katanya.[]

Sumber: atjehpost.com

DPRA Bahas Jadwal Pelantikan Gubernur

Written By Partai Aceh on Selasa, 22 Mei 2012 | 16.39

BANDA ACEH -  Pimpinan dan anggota DPR Aceh, hari ini, Selasa (21/5)  akan melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) untuk membahas penetapan jadwal pembahasan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

“Undangan jadwal rapat Bamusnya telah kami teken dan juga sudah disampaikan kepada 43 anggota Bamus Dewan,” ujar Wakil Ketua II DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi  kepada Serambi, di ruang kerjanya, Senin (21/5).  

Sulaiman menyebutkan, hasil rapat Bamus Dewan tentang penetapan jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih, merupakan salah satu syarat yang harus diserahkan DPRA kepada Presiden melalui Mendagri, untuk kepentingan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih.

“Hasil kesepakatan rapat ini nantinya akan dikirim oleh Ketua DPRA kepada Mendagri, yang selanjutnya mengusulkan kepada Presiden untuk penerbitan Kepres pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017. Surat Ketua DPRA itu, sebagai salah satu persyaratan permohonan untuk dilaksanakannya pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih,” kata Sulaiman Abda.

Awal Mei lalu, Ketua DPRA Drs Hasbi Abdullah mengatakan, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf, akan dilaksanakan pada hari Senin, 4 Juni 2012, di Gedung DPRA. “Informasinya kami terima kemarin dari Dirjen Otda Kemendagri, Prof Djoehermansyah Djohar,” kata Ketua DPRA, Drs Hasbi Abdullah kepada Serambi, Rabu (9/5) siang.

Selain tentang jadwal pelantikan gubernur/wakil gubernur baru, rapat Bamus DPRA hari ini juga  akan menetapkan jadwal pengukuhan/pelantikan empat orang anggota DPRA pergantian antar waktu (PAW) yang SK pergantian/pengangkatan anggota Dewan barunya dari Mendagri sudah diterima Pimpinan DPRA, akhir bulan lalu.

Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda menyebutkan, seluruh anggota DPRA yang akan dilantik sebagai anggota DPRA pergantian antarwaktu (PAW) dalam waktu bersamaan ini, berasal dari Fraksi Partai Aceh.

Seharusnya, kata Sulaiman, jumlah anggota Dewan yang di-PAW adalah lima orang.  Namun, satu di antaranya, yakni Darmuda, tidak bisa di-PAW dalam waktu bersamaan, karena yang bersangkutan melakukan perlawanan hukum dan menggugat DPA Partai Aceh ke PTUN. “Jadi pergantian Darmuda ini harus menunggu putusan PTUN,” kata Sulaiman.

Informasi diterima Pimpinan Dewan, kata Sulaiman Abda, usulan PAW lima anggota Dewan dari Partai Aceh ini, karena beberapa faktor. Sebagian karena adanya perjanjian di antara para caleg PA yang meraih suara yang sama dalam Pemilu 2009 lalu, akan menjalani masa bakti setengah periode (2,5 tahun). Seperti yang dialami Fauzi SH yang dingganti caleg satu partainya yaitu Fakhruddin Ahmad.

“Tapi, ada juga yang diusul ganti, karena tidak disiplin, tidak loyal kepada partai, dan tidak melaksanakan tugas dan fungsi keanggotaan legislatifnya dalam melaksanakan tugas, sehingga partainya menilai ia kurang produktif, maka diusul ganti,” kata Sulaiman.

Sumber: serambinews.com

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh

13 Alasan Mengapa Memilih Partai Aceh
Klik pada Gambar untuk membaca

Pengumuman

= INI MERUPAKAN WEBSITE RESMI PARTAI ACEH, SELAIN DARI WEBSITE INI ADALAH PALSU #WASPADA_PENIPUAN =

Berita Terbaru

 
Tentang Website: Syarat | Peta Situs | Kontak
Copyright © 2012. Official Website Partai Aceh - Hak Cipta dilindungi Undang-undang
Website:Tim Pemenangan Pusat
Partai Aceh